Bakar Duit Rp19,5 T Sebulan, Program MBG Telah Sasar 61 Juta Orang

JAKARTA, TRENASIA.ID – Realisasi belanja negara pada awal 2026 mencatatkan lonjakan fantastis akibat eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Merujuk pada data Presentasi APBN KITA terbaru, kebijakan ini tercatat telah menyerap anggaran sebesar Rp44 triliun per 9 Maret 2026. Angka yang setara 13,1% dari total pagu Rp335 triliun tersebut melonjak amat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, hingga 28 Februari 2025 lalu, program ini tercatat baru menelan dana sekitar Rp324,1 miliar untuk 1,12 juta penerima. Kini, kucuran dana segar puluhan triliun tersebut langsung mendongkrak total penyerapan belanja pemerintah pusat secara keseluruhan. Publik dan analis secara kritis menyoroti bagaimana efektivitas pengawasan dana raksasa tersebut di lapangan.

Pasalnya, dokumen APBN KITA mencatat skala penerima manfaat program populis ini melesat luar biasa mencapai 61,62 juta orang di seluruh Indonesia. Lonjakan pengeluaran bernilai fantastis ini tentu menuntut tingkat transparansi yang sangat ketat dari para pemangku kebijakan. Eksekusi program harus dikawal secara ekstra agar tidak menjadi celah kebocoran fiskal yang baru.

• Baca Juga: Sinyal Bullish ADRO dan MEDC Menguat di Tengah Gairah IHSG

Tembus 61 Juta Penerima Manfaat

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan bahwa lompatan anggaran ini sejalan dengan perluasan jangkauan program secara masif. Jika tahun lalu penerimanya terbatas lewat 721 unit layanan, kini jumlahnya meroket lewat 25.082 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Terjadi lompatan realisasi yang sangat signifikan jika dikontraskan dengan tahun lalu.

"Jika tahun lalu realisasinya baru sekitar Rp0,3 triliun, tahun ini angkanya melonjak drastis menjadi sekitar Rp39 triliun. Secara rata-rata, kebutuhan program ini memakan biaya sekitar Rp19,5 triliun per bulannya," ungkap Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA pada Rabu, 11 Maret 2026. 

Perluasan titik layanan ini membuat jumlah penerima manfaat melonjak konsisten. Pada Januari 2026, capaian realisasi menyentuh 50,1 juta siswa dan 10,1 juta non-siswa. Data APBN KITA menunjukkan sebaran di Pulau Jawa mendominasi dengan 35,47 juta penerima, disusul Sumatera 12,63 juta, Sulawesi 4,49 juta, Bali-Nusa Tenggara 3,52 juta, Maluku-Papua 2,88 juta, dan Kalimantan 2,63 juta jiwa.

• Baca Juga: Alasan Saham BULL Mendadak Jadi Primadona Investor Ritel

Klaim Serap 1 Juta Tenaga Kerja

Pemerintah menegaskan bahwa triliunan rupiah uang negara ini tidak sekadar dibakar untuk pembiayaan konsumsi sosial. Eksekusi program MBG dirancang untuk memberikan dampak turunan berupa penciptaan lapangan kerja secara masif. Efek domino ini terlihat dari melonjaknya belanja barang pemerintah dari Rp18 triliun menjadi Rp28,6 triliun.

"Meskipun program MBG ini sangat ekspansif, belanja barang reguler juga tetap mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran program MBG turut mendorong akselerasi penyerapan belanja barang pemerintah secara keseluruhan," jelas Suahasil.

Presiden Prabowo Subianto bahkan mengklaim keberhasilan program ini dalam menyerap tenaga kerja secara langsung melalui operasional dapur umum. Ia menekankan bahwa keberadaan dapur gizi sukses memberikan penghasilan harian bagi jutaan masyarakat.

"Dengan 22.000 (dapur) saja, sekarang, kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 kali 50 orang, yang digaji tiap hari," tegas Presiden Prabowo dalam Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 pada awal Februari 2026.

Tantangan Efisiensi dan Tata Kelola

Meski diklaim sukses memutar roda ekonomi, mengelola dana rata-rata puluhan triliun per bulan menjadi tantangan fiskal besar. Risiko penyimpangan birokrasi hingga efektivitas distribusi di tingkat desa kini menjadi sorotan utama publik. Ketersediaan bahan baku pangan lokal menjadi kunci agar program ini tidak memicu kenaikan inflasi pangan.

Pemerintah menyatakan akan terus mengevaluasi jalannya eksekusi program andalan ini secara berkala. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memastikan agar setiap rupiah yang keluar dari APBN dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat luas. Tata kelola yang efisien dan transparan mutlak diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal.

"Program MBG ini tidak hanya ditujukan untuk para siswa di sekolah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan agar eksekusi program ini dijalankan dengan tata kelola yang baik dan seefisien mungkin," pungkas Suahasil