Kebijakan Fiskal
Bagi banyak daerah, PBB bukan hanya komponen pajak, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan wilayah, Namun, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana peran pemerintah saat membagi besaran jumlah nilai pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat.
Ilustrasi rumah murah bersubsidi dalam program Tapera. / Facebook @ppdpp.pupr
Usulan HKI: PPN Turun Bertahap hingga 8 Persen
Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengusulkan agar tarif PPN diturunkan secara bertahap dari 10% (2026) hingga 8% (2028). Tujuannya adalah memulihkan konsumsi rumah tangga dan mendorong ekspansi industri. CELIOS mendukung PPN 8% sebagai investasi struktural fiskal yang dapat menaikkan PDB. Namun, kebijakan ini berisiko besar jika volume transaksi tidak tumbuh sesuai harapan.
Mengenal Tugas Menteri Keuangan, Sang Bendahara Negara
Seperti halnya Menteri Keuangan, yang bertugas mengatur urusan keuangan dan kekayaan negara. Menteri Keuangan ibarat sebagai bendahara yang mengelola seluruh urusan keuangan di negara.
Kebijakan Fiskal Pro-Rakyat: Belajar dari India, Yunani, dan Vietnam
Menelusuri strategi fiskal pro-rakyat di India, Yunani, dan Vietnam. Bagaimana negara-negara ini mendukung kesejahteraan masyarakat lewat pajak dan belanja publik.