Komitmen Thomas Djiwandono, Janji Jaga Independensi BI

JAKARTA, TRENASIA.ID - Thomas Djiwandono resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031. Setelah mendapat persetujuan penuh dari Komisi XI DPR RI dalam mekanisme musyawarah mufakat setelah uji kelayakan, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.

"Dalam rapat internal di Komisi XI, bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri, adalah Bapak Thomas AM Djiwandono. Kita sepakati diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal," kata Misbakhun, Senin, 26 Januari 2026.

Thomas, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), merupakan tokoh berpengalaman dengan latar belakang di sektor keuangan, bisnis, dan pemerintahan. Ia juga dikenal sebagai keponakan Presiden RI Prabowo Subianto dan putra mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono.

• Baca juga: Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Lewat Kopra

Dalam fit and proper test di DPR, Misbakhun menegaskan bahwa keputusan pengangkatan Thomas diambil melalui musyawarah mufakat berdasarkan penilaian atas visi dan kapasitasnya. 

Komitmen Jaga Independensi BI

Menyikapi kekhawatiran publik terkait hubungan politiknya, Thomas menegaskan komitmennya untuk menjunjung independensi Bank Indonesia. Ia menyatakan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra, termasuk posisi Bendahara Umum yang dijabatnya selama 17 tahun, sebagai bentuk langkah awal menegaskan netralitas lembaga moneter.

Ia juga mengapresiasi peran Ketua Komisi XI DPR atas proses uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaluinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR dan secara khusus pimpinan serta anggota Komisi XI yang kemarin telah menjalankan proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) secara baik,” kata Thomas seusai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Januari.

Penetapan Thomas Djiwandono memicu reaksi di pasar keuangan. Melansir dari Reuters, Selasa, 27 Januari 2026, pengumuman ini terjadi di tengah kekhawatiran investor terhadap kemandirian bank sentral, setelah nilai tukar rupiah sempat menyentuh level terendah sebelum stabil kembali menyusul keputusan tersebut.

Pencalonan Thomas sempat memicu kekhawatiran di kalangan investor terkait independensi Bank Indonesia, yang menekan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level terendah 16.985 per dolar AS pada pekan lalu.

Namun, rupiah kemudian kembali menguat setelah Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya sebagai langkah menopang stabilitas nilai tukar. Hari ini, Selasa, 27 Januari 2026, rupiah tercatat bergerak stabil di kisaran 16.760 per dolar AS.

Setelah terpilih, Thomas menekankan pentingnya sinergi antara otoritas moneter dan fiskal dalam menghadapi dinamika ekonomi global tanpa mengorbankan kebijakan independen BI. 

“Seperti yang saya sampaikan dalam proses fit and proper test, komitmen saya adalah menjaga independensi bank sentral,” Ujar Thomas.

Selain itu, Thomas juga menekankan pentingnya melakukan penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sinergi tersebut perlu dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta mandat utama dari Bank Indonesia.

Rekam Jejak dan Latar Belakang

Thomas Djiwandono memiliki rekam jejak karier yang panjang di berbagai sektor. Sebelum menjabat Wamenkeu dan Deputi Gubernur BI, ia memiliki pengalaman sebagai  wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993. Tak hanya itu, ia juga bekerja di Indonesia Business Weekly. 

• Baca juga: 3 Tips Kelola Keuangan Agar Terhindar Dari Pinjol Ilegal

Untuk memperluas kariernya Thomas Djiwandono juga pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong. Pada 2006, ia ditunjuk sebagai Deputy CEO Arsari Group.

Harta kekayaan yang dilaporkan Thomas dalam LHKPN mencapai Rp 74,4 miliar atau tepatnya Rp 74.497.761.234. Aset terbesar yang dimiliki Thomas berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 40.570.630.000. Ia juga memiliki aset lainnya berupa tanah, bangunan, surat berharga, alat transportasi, serta kas dan setara kas, yang menjadi sorotan publik sejak pencalonannya.