Pemerintah Tarik Utang Rp127,3 Triliun pada Bulan Pertama 2026
- Pemerintah menarik pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun pada Januari 2026 atau setara dengan 15,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 senilai Rp832,2 triliun.
Distika Safara Setianda
Author
JAKARTA, TRENASIA.ID – Pemerintah menarik pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun pada Januari 2026 atau setara dengan 15,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 senilai Rp832,2 triliun.
“Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat Rp 127,3 triliun atau 15,3% dari target APBN 2026,” kata Wakil Menteri Keuangan Juda Agung saat konferensi pers APBN, Jakarta, Senin 23 Februari 2026.
Juda menyatakan realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Januari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp153,33 triliun atau 23,7% dari target APBN. Sedangkan pembiayaan nonutang pada bulan yang sama mencapai Rp22,2 triliun, atau setara 15,6% dari target APBN.
Maka dari itu, total realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan tercatat sebesar Rp105,06 triliun atau 15,2% dari target Rp699,15 triliun per 31 Januari 2026.
“Perkembangan pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan,” terangnya.
Wamenkeu menegaskan pembiayaan anggaran tetap mendukung stabilitas APBN dengan disiplin dan strategi yang adaptif. Strategi ini juga dirancang untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah.
Dia menjelaskan penarikan utang yang lebih rendah mencerminkan strategi yang terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Sebagian besar pembiayaan utang tetap diperoleh melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN).
“Kalau kita lihat di awal tahun 2026, lelang SUN dan SBSN yang masuk cukup baik, pada tiga lelang pertama, SUN di tahun 2026 rata-rata bid to cover ratio-nya tercatat 2,2 kali, lebih tinggi dibandingkan di awal tahun 2025,” kata Juda.
Sementara untuk SBSN, rata-rata bid to cover ratio pada tiga lelang pertama tercatat 3,8 kali, meningkat dibandingkan awal 2025 yang hanya 2,2 kali. Di sisi lain, rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga tercatat tetap stabil.
“Rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga menunjukkan level yang tetap terjaga, hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik,” katanya.
Mantan deputi gubernur Bank Indonesia itu menyatakan stabilitas pasar SBN akan terus dijaga melalui koordinasi erat antara pemerintah dan otoritas moneter.
Sebagai catatan, pada tiga lelang SUN terakhir terjadi penurunan, incoming bids atau penawaran yang masuk, dari Rp90,96 triliun pada 6 Januari, menjadi Rp82,9 triliun pada 20 Januari, turun lagi kw Rp76,58 triliun pada 3 Februari, dan terakhir Rp63,06 triliun pada 18 Februari kemarin.
Sementara, APBN mencatat defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21% dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Januari 2026.
Dilansir dari Antara, per Januari 2026 APBN mengalami defisit meskipun pendapatan negara tumbuh positif sebesar 20,5% secara tahunan, dengan realisasi mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5% dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.
Di samping itu, realisasi belanja negara tercatat Rp227,3 triliun atau 5,9% dari target, tumbuh 25,7% yoy. Akibatnya, keseimbangan primer tercatat defisit sebesar Rp4,2 triliun. Kemenkeu menyatakan bahwa realisasi ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang berhati-hati.
Distika Safara Setianda
Editor