Kemenkeu

Kemenkeu wajibkan semua perusahaan lapor keuangan ke sistem terpusat (PBPK) mulai 2027 (PP 43/2025). Tujuannya: transparansi, standardisasi, dan mitigasi risiko fiskal.

Pemerintah menggenjot penyaluran BLT sebesar Rp 900.000 bagi 35 juta KPM (desil 1-4) untuk mendorong konsumsi Kuartal IV. Penyaluran dilakukan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. KPM dapat mengecek status penerima via cekbansos.kemensos.go.id. Dana ini ditargetkan segera dibelanjakan (>90%) oleh kelompok marginal untuk mendongkrak PDB.

Kemenkeu melalui NDA-GCF mengembangkan blended finance untuk menjembatani pendanaan proyek hijau, mencakup energi, lanskap, dan pertanian. Kenali skemanya.