Stop Food Waste Day, Ironi Pangan RI yang Harus Diakhiri

JAKARTA, TRENASIA.ID--Setiap hari, jutaan piring makanan terbuang di Indonesia. Bukan karena tidak ada yang lapar, tapi karena rantai pangan kita bocor dari hulu ke hilir. Setiap 29 April, dunia memeringati International Day of Awareness of Food Loss and Waste atau Stop Food Waste Day.

Di peringatan kali ini, kondisi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. RI membuang antara 23 hingga 48 juta ton makanan per tahun, menjadikannya penghasil sampah makanan terbesar di Asia Tenggara menurut laporan Food Waste Index UNEP 2024. 

Kerugian ekonominya ditaksir antara Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, setara 4-5 persen PDB nasional berdasarkan kajian Bappenas. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut makanan yang terbuang mencapai angka 48 juta ton., setara kerugian ekonomi hingga Rp300 triliun per tahun. 

Angka itu empat kali lebih besar dari anggaran makan bergizi gratis tahun 2025, hampir dua kali subsidi energi nasional, dan 11 kali lipat anggaran transportasi publik.

Apa Itu Food Waste dan Food Loss?

Food loss dan food waste sering disebut bersamaan, tapi keduanya terjadi di titik yang berbeda. Food loss adalah makanan yang hilang di tahap produksi, pascapanen, penyimpanan, hingga distribusi, sebelum sampai ke tangan konsumen. 

Food waste adalah makanan yang sudah sampai ke tingkat pengecer atau konsumen, tapi berakhir di tempat sampah. Di Indonesia, kajian Bappenas bersama Waste4Change dan World Resources Institute mencatat food loss terbesar terjadi di tahap produksi, mencapai 7-12,3 juta ton per tahun.

Kemudian disusul pascapanen dan penyimpanan sebesar 6,1-9,9 juta ton per tahun. Sementara food waste di tahap konsumsi mencapai 5-19 juta ton per tahun, dengan 80 persen di antaranya berasal dari rumah tangga.

Di Mana Makanan Paling Banyak Terbuang?

Penyebabnya berlapis. Di sisi food loss, masalah utama ada di kualitas penyimpanan yang buruk, rantai dingin (cold chain) yang tidak merata, dan seleksi ketat dari supermarket modern yang membuang produk tidak memenuhi standar estetika. 

Di sisi food waste, penyebabnya lebih personal: porsi berlebihan, perencanaan belanja yang buruk, dan kebiasaan tidak menghabiskan makanan. Ada juga dimensi sosial yang kerap diabaikan. 

Berdasarkan penelitian, masyarakat yang baru naik kelas sosial cenderung lebih boros makanan, sementara yang sudah lama sejahtera justru lebih hemat. Urbanisasi memperpanjang rantai distribusi makanan dan membuat makanan lebih mudah rusak sebelum dimakan.

Dampaknya melampaui isi dompet. Bappenas memperkirakan timbulan food loss and waste Indonesia selama dua dekade menghasilkan 1.702,9 megaton CO2 ekuivalen, setara 7,29 persen rata-rata emisi gas rumah kaca Indonesia per tahun. 

Jika dibiarkan tanpa pengendalian, angka tersebut diproyeksikan melonjak ke 344 kilogram per kapita per tahun pada 2045, naik hampir dua kali lipat dari kondisi saat ini. Yang lebih menyayat, makanan yang terbuang itu cukup untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang, hampir separuh populasi Indonesia.

Indonesia Sudah Bergerak, tapi Masih Jauh

Pemerintah tidak diam. Badan Pangan Nasional meluncurkan Gerakan Selamatkan Pangan dan menggandeng sembilan mitra strategis dari asosiasi industri hingga organisasi food rescue seperti Foodbank of Indonesia dan Yayasan Surplus Peduli Pangan. 

Pada 2024, pemerintah menerbitkan peta jalan menuju pengurangan food loss and waste sebesar 75 persen pada 2045. Sebanyak 29 pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan kebijakan terkait, meski mayoritas masih dalam bentuk surat edaran, bukan regulasi yang mengikat.

Masalahnya, implementasi masih jauh dari sistematis. Belum ada standar nasional (NSPK) yang terintegrasi untuk mengukur dan memantau food loss and waste secara konsisten di seluruh rantai pasok. Tanpa data yang kuat, sulit untuk tahu apakah intervensi yang sudah berjalan benar-benar efektif.

Asia Sudah Tunjukkan Jalannya

Korea Selatan dan Jepang membuktikan bahwa perubahan besar mungkin terjadi, tapi butuh kebijakan yang serius dan waktu yang tidak sebentar. Korea Selatan memulai reformasi pada 1995 dengan sistem pembayaran berbasis volume sampah. 

Pada 2005, pembuangan sampah makanan ke tempat pembuangan akhir dilarang secara hukum. Pada 2013, sistem Pay as You Throw berbasis berat diterapkan menggunakan teknologi RFID, di mana warga membayar sesuai jumlah sampah makanan yang mereka hasilkan. 

Hasilnya, dari nyaris nol persen daur ulang, Korea Selatan kini mendaur ulang 97-98 persen sampah makanannya, mengolahnya menjadi kompos, pakan ternak, dan biogas untuk ribuan rumah tangga.

Jepang menempuh jalur berbeda lewat pendekatan budaya. Filosofi mottainai, yang kira-kira berarti "sayang jika terbuang", menjadi fondasi kampanye nasional No Food Loss Project yang melibatkan delapan kementerian sekaligus. 

Hasilnya juga terukur. Dalam sembilan tahun sejak pencatatan dimulai pada 2012, food loss and waste Jepang turun 18,5 persen menurut laporan UNEP 2024. Keduanya punya satu kesamaan: regulasi yang tegas, data yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat yang bukan sekadar kampanye.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Perubahan kebijakan butuh waktu. Tapi ada yang bisa dimulai dari diri sendiri hari ini:

• Rencanakan belanja mingguan sebelum pergi ke supermarket
• Simpan bahan makanan dengan benar sesuai jenisnya
• Masak sesuai porsi yang akan dimakan
• Manfaatkan sisa makanan menjadi masakan baru
• Donasikan makanan layak konsumsi melalui platform food rescue seperti Foodbank of Indonesia, Yayasan Surplus Peduli Pangan hingga Carefood

Indonesia punya target ambisius: pangkas food loss and waste 75 persen pada 2045. Tapi target hanya bermakna jika ada regulasi yang mengikat, sistem pengukuran yang jelas, dan perubahan kebiasaan yang dimulai dari dapur masing-masing. 

Korea butuh lebih dari dua dekade untuk sampai di titik 97 persen daur ulang. Indonesia tidak perlu menunggu selama itu, tapi harus mulai lebih serius dari sekarang.