Menkeu: Defisit APBN 2026 Tetap Terkendali

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pemerintah menegaskan posisi fiskal Indonesia pada awal 2026 tetap berada dalam jalur yang terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pengelolaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan risiko eksternal serta kebutuhan belanja prioritas nasional.

Menurutnya, strategi fiskal tahun ini tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudence), kesinambungan jangka menengah, serta fleksibilitas dalam merespons perkembangan global.

“APBN kita tetap dikelola secara hati-hati. Defisit dijaga agar tetap terkendali, dan pembiayaan dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Februari 2026, Senin, 23 Februari 2026.

• Baca juga: Industri Otomotif India Vs Indonesia? Siapa Yang Unggul?

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan APBN tetap mampu berfungsi sebagai instrumen stabilisasi dan stimulus ekonomi.

Strategi Pembiayaan yang Terukur

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada besaran pembiayaan, tetapi juga pada kualitas dan komposisinya. Instrumen pembiayaan negara dirancang untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik serta meminimalkan risiko terhadap nilai tukar dan suku bunga, terutama di tengah ketidakpastian global.

Strategi penerbitan surat berharga negara (SBN) dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas pasar dan sentimen investor. Selain itu, pemerintah juga menjaga rasio utang agar tetap dalam batas aman sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Prinsipnya adalah menjaga kredibilitas fiskal. Kita memastikan pembiayaan dilakukan secara prudent dan tetap menjaga kepercayaan investor,” kata Purbaya.

Kredibilitas fiskal juga dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal yang konsisten dan transparan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi.

Tantangan Global Jadi Pertimbangan

Dalam paparannya, Kementerian Keuangan menyoroti sejumlah tantangan global, mulai dari tensi geopolitik, kebijakan suku bunga tinggi di negara maju, hingga perlambatan ekonomi di beberapa mitra dagang utama Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi arus modal, nilai tukar, dan volatilitas pasar keuangan.

Oleh karena itu, pengelolaan kas negara dan strategi pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai skenario risiko. Pemerintah memastikan APBN 2026 tetap dirancang ekspansif namun terarah, dengan fokus pada belanja prioritas seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap sektor produktif.

“APBN tetap menjadi shock absorber, tetapi dalam koridor disiplin fiskal,” tegas Purbaya.

Pernyataan ini mempertegas APBN tetap berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi tekanan ekonomi, namun tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan fiskal.

• Baca juga: Solusi Macet Mudik 2026 ala Akademisi: Jangan Cuma Lewat Tol

Penegasan pemerintah terkait disiplin fiskal menjadi krusial di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi keuangan negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa ruang fiskal tetap tersedia untuk menghadapi potensi risiko eksternal tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi.

Dengan strategi defisit yang terkendali dan pembiayaan yang prudent, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dalam hal ini, APBN diharapkan tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif sepanjang 2026.