Strategi Genjot Reformasi IHSG Setelah Rugi US$80 Miliar

JAKARTA, TRENASIA.ID - Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk memperbaiki kepercayaan pasar modal setelah kondisi pasar terpukul hebat akibat kekhawatiran global atas lack of transparency yang memicu penurunan lebih dari US$80 miliar dalam beberapa hari terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat langkah reformasi pasar modal, termasuk memperketat aturan keterbukaan informasi serta menindak praktik manipulasi harga saham yang merugikan investor.

Reformasi ini diarahkan agar pasar modal Indonesia sejajar dengan standar bursa modern internasional. Di sisi lain, Airlangga memastikan fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi kuat dan terkendali, sehingga mampu menopang stabilitas pasar keuangan nasional secara ke depan.

"Kondisi makro ekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di 5,04% di kuartal ketiga, tingkat inflasi masih dalam rentang sesuai APBN. Kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu US$156,5 miliar,” kata Airlangga dalam keterangan pers, dikutip Senin, 2 Februari 2026.

• Baca juga: Sikat Gorengan dan Buka Data, Jurus RI Lawan Sanksi MSCI

Selain itu, Airlangga juga menyatakan defisit fiskal masih terjaga di batas 3%, pertumbuhan kredit masih 9,6%, dan dana pihak ketiga masih double digit 13,83%. Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87%, dengan rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60%.

Ia menegaskan salah satu fokus utama reformasi ini adalah peningkatan transparansi kepemilikan saham (free float) hingga minimal 15%. Aturan tersebut disiapkan untuk mencerminkan kepemilikan publik yang lebih akurat dan mendekati standar global.

Latar Belakang Gejolak Pasar

Kerugian besar itu dipicu oleh peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuat beberapa investor besar melakukan jual saham secara besar-besaran. Akibat tekanan ini, sejumlah pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memilih untuk mengundurkan diri, sebagai bentuk tanggung jawab moral atas gejolak pasar tersebut.

OJK yang dipimpin oleh Friderica Widyasari Dewi merilis delapan langkah reformasi penting untuk menstabilkan kondisi pasar modal di Indonesia, yaitu dengan memberikan kebijakan:

1. Peningkatan batas free float, menaikkan batas minimum saham yang dimiliki publik dari 7,5% menjadi 15% untuk menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan global.
2. Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), memperkuat keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kepercayaan investor.
3. Penguatan data kepemilikan saham, meningkatkan kualitas dan granularitas data pemegang saham agar lebih andal dan informatif.
4. Demutualisasi bursa efek, menyiapkan perubahan struktur Bursa Efek Indonesia untuk mengurangi benturan kepentingan dan meningkatkan tata kelola.
5. Penegakan hukum (enforcement), memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran pasar modal termasuk manipulasi saham dan informasi menyesatkan.
6. Penguatan tata kelola emiten, menerapkan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi/komisaris dan sertifikasi profesional bagi penyusun laporan keuangan.
7. Pendalaman pasar modal, mendorong integrasi dan akselerasi pasar dari sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur secara koordinatif.
8. Kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan, memperkuat kerja sama antara pemerintah, regulator, pelaku industri, asosiasi, dan stakeholder lain untuk reformasi berkelanjutan.

Langkah-langkah ini dirancang untuk mendukung pasar yang lebih adil, terbuka, dan menarik bagi investor dalam maupun luar negeri.

Respons Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan OJK dan BEI untuk memprioritaskan stabilitas pasar modal, melakukan reformasi struktural, serta melindungi investor dari risiko manipulasi harga. Pesan tersebut dikutip oleh Airlangga dan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan arah kebijakan yang lebih baik. 

“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, 'Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia'," ungkap Airlangga.

• Baca juga: Membaca Pola Panic Selling IHSG di Awal Prabowo Menjabat

Dalam konteks ini, pemerintah secara tegas menyatakan tidak mentolerir praktik gorengan saham atau manipulasi harga yang sering merugikan investor ritel dan memengaruhi sentimen pasar secara negatif.