Reformasi

UU BUMN anyar yang menyatakan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Danantara bukan penyelenggara negara memantik kontroversi. KPK secara tegas menyatakan para pengurus badan investasi superjumbo itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Meskipun sejak krisis keuangan 1998 sektor jasa keuangan di Indonesia telah mengalami beberapa reformasi, sektor perasuransian belum sepenuhnya disentuh.

Dalam pernyataan bersama yang dibingkai dalam “Maklumat Juanda 2023”, mereka menyebut reformasi kembali ke titik nol. Menurut mereka, mundurnya reformasi ditandai merosotnya demokrasi dan diperburuk fenomena politik dinasti.