Media Asing Soroti IHSG Awal 2026: Sinyal Krisis Serius

JAKARTA, TRENASIA.ID - Runtuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal 2026 menjadi sorotan tajam berbagai pihak, termasuk media asing. Asia Times menilai kejatuhan pasar saham Indonesia mengirimkan sinyal krisis yang serius dan bahkan disebut sebagai yang terburuk sejak krisis finansial Asia 1997 -1998.

Dalam laporannya, media tersebut mencatat dalam waktu kurang dari sepekan, kapitalisasi pasar saham Indonesia menyusut lebih dari US$80 miliar, memicu kekhawatiran bahwa Indonesia kembali memasuki fase ekonomi yang kerap disebut sebagai living dangerously.

Tekanan terhadap pasar modal Indonesia semakin menguat setelah MSCI mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia berisiko diturunkan statusnya dari pasar emerging menjadi frontier market.

MSCI menilai terdapat berbagai persoalan mendasar yang mengganggu kelayakan investasi Indonesia, mulai dari lemahnya tata kelola, rendahnya transparansi, hingga isu investability di pasar modal.

Dalam laporannya, MSCI menyoroti struktur kepemilikan saham yang dinilai terlalu opak, dugaan praktik perdagangan terkoordinasi, serta definisi free float yang dianggap terlalu longgar dan tidak mencerminkan likuiditas pasar yang sesungguhnya.

Dikutip dari laman Asia Times dari laporan berjudul “Pasar mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemahaman Prabowo atas realitas ekonomi”, Kamis, 5 Februari 2026, berikut sederet fakta krisis IHSG yang di sorot media tersebut,

Perubahan Politik Pasca Prabowo

Asia Times menyoroti perubahan arah kebijakan ekonomi sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024, menggantikan Joko Widodo.

Di era Jokowi, Indonesia dinilai relatif berhasil menjaga stabilitas politik, mendorong pembangunan infrastruktur, serta memperbaiki transparansi dan tata kelola pemerintahan.

Namun, Jokowi juga dikritik karena dianggap terlalu toleran terhadap politik dinasti dan membuka jalan bagi penerus dengan latar belakang militer, yang kini menjadi faktor kekhawatiran tersendiri bagi investor.

Target ambisius Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada awal masa pemerintahannya sempat disambut positif oleh pasar.

Namun, optimisme tersebut berubah menjadi kekhawatiran ketika strategi pertumbuhan dinilai terlalu bertumpu pada ekspansi fiskal agresif dan intervensi pemerintah yang besar ke pasar.

Investor mulai meragukan keberlanjutan kebijakan tersebut, terutama di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.

Pemecatan Sri Mulyani

Titik balik kepercayaan pasar terjadi pada September 2025, ketika Presiden Prabowo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani selama ini dipandang sebagai penjaga disiplin fiskal sekaligus simbol kredibilitas ekonomi Indonesia di mata investor global.

Ia kemudian digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, yang dikenal sebagai figur dekat dengan Presiden. Langkah ini dinilai Asia Times sebagai sinyal melemahnya komitmen terhadap kehati-hatian fiskal dan langsung berdampak pada sentimen pasar.

Tekanan terhadap Bank Indonesia

Tekanan terhadap stabilitas ekonomi juga datang dari dorongan pemerintah agar Bank Indonesia terlibat lebih jauh dalam pembiayaan fiskal melalui skema burden sharing.

Dalam skema ini, bank sentral diminta melonggarkan kebijakan moneter dan membantu pembiayaan anggaran negara. Meski Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, banyak ekonom menilai langkah ini berisiko menggerus independensi bank sentral dan menciptakan moral hazard di pasar obligasi.

Rupiah Melemah, Investor Hilang Kepercayaan

Gejolak pasar saham turut menekan nilai tukar rupiah, yang sempat menyentuh level terendah intraday sepanjang sejarah. MSCI menilai pelemahan rupiah tersebut mencerminkan persoalan fundamental dalam kelayakan investasi Indonesia.

Tekanan pasar yang terus berlanjut juga berujung pada mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman, pada 30 Januari 2026, di tengah krisis kepercayaan terhadap pasar modal nasional.

Reaksi Investor Global

Respons investor global semakin mempertegas tekanan terhadap Indonesia. Goldman Sachs menurunkan rekomendasi saham Indonesia menjadi underweight, mencerminkan menurunnya daya tarik pasar domestik.

Jika penurunan status MSCI benar-benar terjadi, arus keluar modal diperkirakan bisa melampaui US$13 miliar, disertai penjualan pasif lanjutan oleh investor institusi global.

Sementara itu, imbal hasil obligasi Indonesia tercatat sekitar 35 basis poin lebih tinggi dibandingkan negara emerging market lain dan mulai mendekati level Brasil serta Kolombia.

Respons Pemerintah Dinilai Kontraproduktif

Alih-alih menenangkan pasar, respons pemerintah justru dinilai kontraproduktif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyerang analis yang mengkritik kebijakan fiskal pemerintah, bahkan menyebut ekonom Citi sebagai “bukan ekonom sungguhan”.

Padahal, Citi memproyeksikan defisit APBN Indonesia berpotensi mencapai 3,5 persen dari PDB, melampaui batas hukum sebesar 3 persen.

Isu Independensi Bank Sentral

Isu independensi Bank Indonesia pun menjadi perhatian internasional. Indonesia mulai masuk dalam daftar negara yang dikhawatirkan menggerus otonomi bank sentralnya.

Keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam pembiayaan fiskal dinilai berpotensi mempolitisasi kebijakan moneter, mengingatkan pada upaya mantan Presiden AS Donald Trump yang pernah melemahkan independensi Federal Reserve.

Risiko Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, Asia Times menilai Presiden Prabowo lebih memprioritaskan kontrol politik ketimbang reformasi sisi penawaran atau supply-side reforms.

Pembentukan sovereign wealth fund Danantara juga memicu kekhawatiran terkait tata kelola dan potensi konflik kepentingan, sementara belanja pertahanan dan keamanan tercatat meningkat tajam di tengah tekanan fiskal.

Bayang-Bayang Krisis 1997–1998

Situasi saat ini dinilai membangkitkan kembali trauma krisis Asia 1997–1998. Prabowo disebut sebagai murid politik Presiden Soeharto, yang lengser akibat krisis finansial tersebut.

Tanpa reformasi struktural yang kuat, ekspansi fiskal agresif dinilai berisiko memicu krisis generasi baru. Sepanjang 2026, pasar saham Indonesia telah turun lebih dari 6 persen, sementara volatilitas rupiah terus meningkat.

Menurut Asia Times, beban besar kini berada di tangan Presiden Prabowo untuk memulihkan kepercayaan pasar, menjamin independensi Bank Indonesia, serta menjalankan reformasi pasar modal secara nyata.

Tanpa langkah tegas, transparan, dan konsisten, Indonesia dinilai berisiko mengulang episode kelam krisis finansial Asia yang pernah mengguncang perekonomian nasional.