Gen Z China Ogah Nikah, Bagaimana Dampak Ekonominya?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Krisis demografi China semakin dalam, data resmi menunjukkan populasi negara itu kembali menyusut pada 2025 untuk tahun keempat berturut-turut, dipicu rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah kematian. 

Fenomena ini tak lepas dari perubahan besar di kalangan generasi muda yang semakin enggan menikah dan memiliki anak. Dikutip laporan Reuters, Senin, 19 Januari 2026, jumlah penduduk China turun 3,39 juta jiwa menjadi 1,405 miliar pada 2025. Penurunan ini lebih cepat dibanding 2024 dan mempertegas tren penyusutan populasi sejak pertama kali terjadi pada 2022 setelah lebih dari enam dekade pertumbuhan.

Sepanjang 2025 hanya 7,92 juta bayi yang lahir, anjlok dari 9,54 juta pada tahun sebelumnya dan menjadi level terendah dalam beberapa dekade. Pada saat yang sama, angka kematian meningkat menjadi 11,31 juta orang sehingga defisit alami populasi semakin lebar.

• Baca juga: Valuasi Big Banks Diskon Banyak, Waktunya Serok?

Mengapa Anak Muda China Enggan Menikah?

Rendahnya angka kelahiran di China semakin jelas berakar pada merosotnya minat menikah di kalangan generasi muda, yang kini menjadi fenomena struktural, bukan sekadar siklus sementara. Data 2024 menunjukkan jumlah pernikahan turun hampir 20% menjadi hanya 6,1 juta pasangan, penurunan terdalam sepanjang sejarah pencatatan modern China. Penurunan tajam menggerus fondasi demografis, mengingat pernikahan masih menjadi prasyarat utama kelahiran di masyarakat Tiongkok.

Tekanan biaya hidup yang terus meningkat menjadi faktor penentu. Harga properti di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen telah lama melampaui kemampuan beli generasi muda. Di saat yang sama, pasar tenaga kerja semakin tidak pasti, dengan kontrak jangka pendek, pengangguran terselubung, serta kompetisi kerja yang ketat membuat prospek pendapatan jangka panjang sulit diprediksi.

Beban tersebut diperparah oleh biaya pendidikan dan pengasuhan anak yang sangat mahal, mulai dari pendidikan usia dini, les tambahan, hingga biaya perawatan kesehatan. Di luar aspek ekonomi, pergeseran nilai sosial dan budaya memainkan peran yang sama besarnya. 

Generasi muda China semakin mengutamakan kebebasan finansial, keseimbangan hidup, dan realisasi diri, dibanding mengikuti pola tradisional menikah muda dan membangun keluarga besar. Urbanisasi, pendidikan tinggi, serta meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja turut mengubah persepsi tentang pernikahan dan peran keluarga.

• Baca juga: IHSG Bullish, Analis Jagokan AKRA, MEDC, PGEO

Dampak bagi Ekonomi China

Penyusutan populasi dan penuaan penduduk kini mulai menggerus fondasi ekonomi China secara struktural, bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang. Menyusutnya kelompok usia produktif secara langsung menekan konsumsi domestik, karena rumah tangga usia kerja adalah motor utama belanja barang, perumahan, dan jasa. 

Kondisi ini menjadi kontradiktif dengan strategi Beijing yang tengah mendorong pergeseran model pertumbuhan dari ekspor dan investasi menuju permintaan dalam negeri sebagai penopang utama ekonomi.

Di sisi penawaran, berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur padat karya hingga jasa mulai menghadapi kelangkaan tenaga kerja muda. Kekurangan ini memicu kenaikan biaya tenaga kerja, mempersempit margin keuntungan perusahaan, serta mengurangi daya saing global. 

Dalam jangka panjang, produktivitas berisiko stagnan atau bahkan menurun jika adopsi teknologi dan peningkatan keterampilan tidak mampu mengimbangi penyusutan jumlah pekerja. Tekanan ini semakin terasa di wilayah industri tradisional yang bergantung pada tenaga kerja besar, bukan otomatisasi.

Dampak demografis tersebut juga menjalar ke sistem pensiun dan jaminan sosial. Lonjakan jumlah lansia secara cepat meningkatkan kebutuhan belanja pensiun dan layanan kesehatan, sementara basis pekerja aktif yang menjadi sumber iuran terus menyusut. 

Ketimpangan ini menciptakan tekanan fiskal berlapis, memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk menutup kekurangan dana melalui subsidi tambahan atau utang, di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Kondisi tersebut paling terasa di tingkat pemerintah daerah, yang selama ini bergantung pada pajak tenaga kerja, konsumsi lokal, dan penjualan lahan. 

Pemerintah China telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan laju penurunan populasi, mulai dari insentif kelahiran, subsidi keluarga muda, hingga pelonggaran aturan administrasi pernikahan pada Mei 2025 yang memungkinkan pasangan menikah di kota mana pun tanpa harus kembali ke domisili asal. 

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kenaikan sementara angka pernikahan dan kelahiran, namun para pakar menilai langkah teknis saja tidak cukup selama tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan masih membayangi generasi muda.