Energi Bersih Melejit, Kebijakan Iklim Global Mundur 2025

JAKARTA, TRENASIA.ID - Saat dunia dilanda lonjakan investasi energi bersih dan kemajuan teknologi hijau, kebijakan iklim global justru mengalami kemunduran paling tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Sepanjang 2025, banyak negara besar dipimpin oleh Amerika Serikat menarik kembali regulasi, insentif, dan komitmen iklim yang sebelumnya menjadi tulang punggung upaya global menekan pemanasan bumi.

Fenomena paradoks ini disorot Financial Times dalam laporan bertajuk “Climate policy suffers blistering setbacks in 2025 despite clean energy boom”.

Dalam laporannya disebutkan secara lugas bahwa “climate policy suffers blistering setbacks”, atau kebijakan iklim menderita kemunduran hebat, bahkan ketika energi bersih mengalami pertumbuhan pesat.

AS Biang Kemunduran Iklim

Amerika Serikat disebut menjadi aktor utama dalam kemunduran tersebut. Sejak hari pertama pemerintahan baru Donald Trump, berbagai aturan iklim dipangkas, mulai dari penghapusan pendanaan iklim, pembatalan regulasi emisi, hingga pelonggaran aturan penggunaan batu bara.

Dorongan terhadap energi surya dan angin juga melemah, sementara aturan gas rumah kaca yang sebelumnya ditegakkan oleh Environmental Protection Agency (EPA) dibatalkan.

Menurut laporan tersebut, skala dan kecepatan kemunduran ini mengejutkan banyak pihak. Sejumlah ahli menyebut bahwa kemunduran kebijakan iklim di AS “jauh lebih buruk dan lebih cepat dari yang diperkirakan” sejak kembalinya pemerintahan Donald Trump.

Langkah Amerika Serikat tidak berhenti sebagai kebijakan domestik. Tekanan politik dan ekonomi dari Washington turut memengaruhi negara-negara Barat lainnya.

Uni Eropa, yang selama ini dikenal progresif dalam isu iklim, kini menghadapi kesulitan besar dalam menyepakati target iklim baru. Sementara itu, Kanada menyesuaikan arah kebijakannya dengan kembali memberi ruang lebih besar bagi produksi minyak dan gas.

Banyak negara lain kemudian mengikuti pola serupa dengan menetapkan rencana iklim yang lemah, yang dikenal sebagai nationally determined contributions (NDC).

Model kebijakan yang melemah ini dinilai menghambat upaya kolektif dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target Perjanjian Paris.

Para analis menilai kemunduran kebijakan iklim juga dipicu oleh perubahan prioritas global. Konflik geopolitik, perang, tarif perdagangan, serta tekanan ekonomi domestik membuat isu iklim tersisih dari agenda utama para pemimpin dunia.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa para pemimpin kini terjebak dalam “culture wars”, sehingga aksi iklim turun drastis dalam daftar prioritas kebijakan publik. Akibatnya, dunia usaha justru menghadapi ketidakpastian yang semakin besar.

Sejumlah pemimpin industri mengaku kebingungan menyusun strategi jangka panjang untuk menghadapi risiko pemanasan global, karena arah kebijakan pemerintah berubah terlalu cepat dan tidak konsisten.

Negara Berkembang Roda Penggerak Energi Bersih

Di tengah kemunduran kebijakan di negara-negara maju, laporan Financial Times mencatat satu ironi lain. Banyak negara berkembang justru tetap melanjutkan pergeseran ke sumber energi bersih seiring pertumbuhan ekonomi mereka.

Investasi pada energi terbarukan di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin masih menunjukkan tren naik, meski tanpa dukungan kuat dari negara-negara Barat.

Namun, tanpa kepemimpinan kebijakan dari ekonomi besar dunia, laju transisi global dinilai tidak akan cukup cepat untuk menahan kenaikan suhu bumi sesuai target internasional.

Laporan ini menyimpulkan jika dunia saat ini menghadapi paradoks besar, teknologi dan investasi energi bersih berkembang pesat, tetapi kerangka kebijakan yang seharusnya menopang transisi tersebut justru melemah.

Penarikan kebijakan iklim yang dipimpin Amerika Serikat pada 2025 disebut sebagai salah satu kemunduran paling signifikan dalam sejarah upaya global melawan perubahan iklim.