Waste to Energy Jadi Solusi Sampah, Siapkah Pemerintah?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Permasalahan sampah masih menjadi tugas utama yang harus dibenahi pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, limbah sampah terus menumpuk dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti permasalahan sampah. Ia menyebut jika sampah tidak diatasi secara tepat, akan menjadi penyakit dan menimbulkan bencana. 

"Kita butuh sekarang membersihkan sampah kita dari kota-kota kita. Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana," kata Prabowo dalam pidatonya di acara peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin,12 Januari 2026.

Untuk mengatasi masalah sampah, Prabowo mengatakan pemerintah akan memulai proyek pengelolaan sampah menjadi listrik atau 'Waste to Energy'. Rencananya, proyek tersebut dimulai di 34 titik yang tersebar di wilayah Indonesia.

• Baca juga: AirAsia Buka Rute Bali-Da Nang, Akses Baru Wisata Anak Muda

Isu mengenai sampah ini juga semakin luas, setelah adanya video viral yang memperlihatkan kondisi penumpukan sampah di wilayah Tangerang Selatan. Sampah tersebut dibiarkan di pinggir jalan, sehingga berbau menyengat dan meresahkan warga yang melintas.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, rata-rata timbulan sampah harian pada 2024 mencapai 1.136,30 ton. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.011 ton per hari. 

Dalam lima tahun terakhir, timbulan sampah di Tangerang Selatan mengalami fluktuasi yang naik. Pada 2020, volume sampah tahunan tercatat sebesar 390.753,87 ton, dengan rata-rata harian sebanyak 1.070 ton.

Hal ini yang membuat pemerintah bertindak tegas untuk membuat program pengolahan sampah seperti Waste to Energy. Namun, apakah program tersebut akan berjalan secara efektif?

Contoh Penerapan Program Waste to Energy

Program seperti waste to energy sebelum sudah pernah dilakukan pada beberapa wilayah, salah satunya di Solo, Jawa Tengah. Dilansir dari Aliansi Zero Waste Indonesia, Kota Solo pernah menghadapi persoalan serius terkait lonjakan timbunan sampah dalam lima tahun terakhir. Volume sampah tercatat meningkat sekitar 36% dari tahun 2019-2023. 

Data Badan Pusat Statistik Surakarta dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan jumlah sampah naik dari 111.836 ton pada 2019 menjadi 152.974 ton pada 2023. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Solo mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo berbasis teknologi gasifikasi.

Fasilitas ini diklaim mampu mengolah hingga 500 ton sampah per hari, dengan target mengurai tumpukan sampah di TPA Putri Cempo dalam waktu lima tahun. Proyek PLTSa ini dikelola oleh PT Solo Citra Metro Plasma Power dan mulai beroperasi setelah diresmikan Wali Kota Solo pada 30 Oktober 2023.

• Baca juga: Segini Harta 3 Pegawai Dirjen Pajak yang Kena OTT KPK

Namun, di balik ambisi pengolahan sampah menjadi energi, muncul keluhan warga yang tinggal di sekitar lokasi PLTSa. Sejumlah warga dan pemulung melaporkan bau menyengat menyerupai karet terbakar yang kerap tercium, terutama saat musim hujan, sehingga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan.

Selain itu, investigasi yang dilakukan Gita Pertiwi menemukan adanya cairan hitam pekat berbau menyengat yang keluar dari mesin pengolahan sampah dan mengalir ke sungai di samping pemukiman warga. Warga menyebut aliran sungai tersebut bermuara ke Sungai Bengawan Solo, sehingga menimbulkan kekhawatiran pencemaran yang lebih luas.

Temuan ini kemudian dikonfirmasi dalam sebuah workshop yang digelar Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS) bertajuk “Prospek Pengelolaan Sampah Surakarta dengan Operasional PSEL Putri Cempo Menuju Kota Cerdas Berkelanjutan”. 

Dalam forum tersebut, perwakilan PT Solo Citra Metro Plasma Power mengakui pengelolaan limbah tar masih belum rampung. Limbah tersebut disebut belum dikelola secara optimal untuk diolah menjadi produk turunan seperti pestisida cair, sehingga masih terjadi limpasan karena fasilitas penutup kolam belum tersedia.

Rencana pemerintah mengembangkan proyek Waste to Energy di 34 titik menjadi langkah strategis dalam menjawab krisis sampah nasional yang kian mengkhawatirkan. Namun, pengalaman operasional PLTSa Putri Cempo di Solo menunjukkan bahwa pengolahan sampah menjadi energi tidak bisa hanya berfokus pada target kapasitas dan teknologi semata.

Pemerintah pusat perlu memastikan proyek Waste to Energy dijalankan dengan pengawasan ketat, transparansi pengelolaan limbah turunan, serta standar lingkungan dan kesehatan yang jelas.

Evaluasi berkala, keterlibatan masyarakat sekitar, dan kesiapan infrastruktur pendukung harus menjadi prasyarat sebelum proyek serupa diperluas ke daerah lain. Tanpa tata kelola yang komprehensif, solusi sampah berisiko memunculkan persoalan lingkungan baru yang justru merugikan masyarakat.