Target Ekonomi 6 Persen pada 2027, Dari Mana Mesin Pertumbuhan RI?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4%. Target tersebut menjadi tantangan karena ekonomi Indonesia hingga semester I 2026 masih tumbuh 5,45%.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 6% tersebut saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR pada 14 Agustus 2026. Pemerintah juga menyiapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun pada 2027 untuk mendukung berbagai program prioritas.

Dengan demikian, pemerintah perlu mendorong tambahan pertumbuhan sekitar 0,55 poin persentase dari posisi pertumbuhan semester I 2026 sebesar 5,45%.

Pertanyaannya, dari mana tambahan pertumbuhan tersebut akan datang?

Ekonomi Indonesia Semester I 2026 Tumbuh 5,45%

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 3,73%.

Dengan capaian tersebut, ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2026, yakni 15,97% yoy. Sementara dari sisi produksi, sektor listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,81%.

Namun, untuk mengejar pertumbuhan 6% secara berkelanjutan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan belanja negara. Ada setidaknya empat mesin utama yang perlu digeber meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, serta belanja pemerintah.

1. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang terbesar ekonomi Indonesia karena struktur ekonomi nasional masih sangat bergantung pada permintaan domestik.

Pada triwulan I 2026, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,94 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi 5,61%. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 4,98% pada periode tersebut.

Artinya, menjaga daya beli masyarakat menjadi salah satu kunci jika pemerintah ingin mengangkat pertumbuhan ekonomi menuju 6%.

Pemerintah sendiri memasukkan perlindungan sosial, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta program prioritas lainnya dalam RAPBN 2027.

Tantangannya adalah memastikan stimulus dan belanja pemerintah benar-benar meningkatkan konsumsi produktif, bukan sekadar menciptakan lonjakan belanja sesaat.

Jika pendapatan masyarakat tidak tumbuh sejalan dengan kebutuhan hidup, ruang konsumsi juga akan terbatas.

2. Investasi Harus Tumbuh Lebih Cepat

Mesin kedua adalah investasi. Dalam arah kebijakan fiskal 2027, pemerintah memproyeksikan investasi tumbuh 6,5%-7,5%. Pemerintah menyebut peningkatan investasi, perbaikan iklim usaha, dan penguatan industri nasional sebagai bagian dari strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kinerja investasi sebenarnya sudah menunjukkan momentum positif. Pada triwulan II 2025, misalnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,99%. Investasi mesin bahkan tumbuh 25,3%, menunjukkan adanya peningkatan belanja modal untuk kegiatan produksi.

Untuk 2027, tantangannya bukan hanya menarik investasi baru, tetapi memastikan investasi tersebut masuk ke sektor yang meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu instrumen penting.

Pemerintah memasukkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu dari delapan Program Kerja Prioritas Nasional dalam RAPBN 2027.

Selain hilirisasi, prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Hilirisasi diharapkan membuat ekspor Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada komoditas mentah.

Logikanya sederhana: jika bahan mentah diproses menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri, maka aktivitas industri, investasi, tenaga kerja, dan ekspor dapat meningkat secara bersamaan.

Namun, hilirisasi juga membutuhkan investasi besar, energi yang kompetitif, infrastruktur, kepastian regulasi, serta pasar ekspor.

3. Ekspor Jadi Penopang

Ekspor juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang perlu diperkuat. BPS mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai US$115,36 miliar, naik 3,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor nonmigas mencapai US$110,19 miliar atau naik 3,89%.

Namun, terdapat tantangan. Pada Mei 2026 saja, ekspor Indonesia turun 5,73% secara tahunan menjadi US$23,20 miliar. Di sisi lain, impor justru meningkat 22,16% menjadi US$24,81 miliar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspor belum bisa menjadi satu-satunya tumpuan untuk mengejar pertumbuhan 6%.

Apalagi ekonomi Indonesia masih menghadapi risiko perlambatan ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, serta volatilitas harga komoditas. Karena itu, pemerintah perlu memperluas pasar ekspor sekaligus meningkatkan porsi produk manufaktur dan produk hasil hilirisasi.

4. APBN Akan Menjadi Katalis

Belanja negara 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan pembiayaan Rp671,2 triliun. Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,40% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan APBN 2026 dengan defisit 2,68%.

Anggaran tersebut akan diarahkan ke delapan program prioritas nasional. Artinya, APBN 2027 akan memainkan peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, perumahan, hingga program perlindungan sosial.

Namun, pemerintah juga menghadapi batasan fiskal. Target pertumbuhan 6% harus dicapai dengan defisit yang tetap dijaga pada level 2,40% terhadap PDB. Karena itu, pemerintah tidak bisa sekadar mengandalkan peningkatan belanja untuk mengerek pertumbuhan.

Belanja harus menghasilkan multiplier effect terhadap investasi dan konsumsi masyarakat.

Pemerintah sendiri menetapkan sejumlah target makro untuk 2027, antara lain inflasi sekitar 2,5%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, serta suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.

Jika target tersebut tercapai, pertumbuhan 6% dapat menjadi fondasi untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6%-6,5% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30%-4,87% pada 2027.

Dengan kata lain, pertumbuhan 6% bukan sekadar mengejar angka PDB. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi investasi yang lebih besar, lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas, serta daya beli masyarakat yang lebih kuat.