Tren Ekbis

Rokok Ilegal Makin Marak, 500.000 Pekerja Industri Rokok Terancam

  • Peredaran rokok ilegal di sejumlah daerah diperkirakan telah mencapai 20% hingga 30%. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) legal.
Demo Buruh Rokok Keemenkes - Panji 3.jpg
Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa nasional di depan Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Selasa, 10 Oktober 2024.  Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA, TRENASIA.ID – Peredaran rokok ilegal di sejumlah daerah diperkirakan telah mencapai 20% hingga 30%. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) legal yang harus menanggung kewajiban cukai dan berbagai ketentuan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (FSP RTMM SPSI) Henry Wardana. 

“Di beberapa daerah, berdasarkan data dan pengamatan kami bersama teman-teman serikat pekerja, tingkat peredaran rokok ilegal sudah mencapai 20–30%. Bahkan, di sejumlah wilayah, persaingan antara rokok legal dan ilegal sudah hampir seimbang,” ujar Henry kepada TrenAsia Selasa, 17 November 2026.

Henry menilai disparitas harga antara rokok legal dan ilegal menjadi salah satu persoalan yang membuat persaingan industri semakin tidak seimbang. Atas kondisi tersebut, RTMM mengusulkan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau selama tiga tahun. 

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri legal untuk mempertahankan daya saing sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja. "Kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun karena melihat tantangan terbesar saat ini adalah peredaran rokok ilegal yang semakin menjamur," ujar Henry.

Menurut Henry, salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan rokok ilegal adalah perbedaan harga jual dengan produk legal. Produsen rokok legal harus menanggung kewajiban cukai, sedangkan produk ilegal menghindari kewajiban tersebut sehingga dapat dijual dengan harga lebih murah.

"Perbedaan harga tersebut terjadi karena tingginya tarif cukai yang harus ditanggung industri legal. Karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal," katanya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data dan pengamatan RTMM bersama serikat pekerja di sejumlah daerah, tingkat peredaran rokok ilegal diperkirakan mencapai 20% hingga 30%. Bahkan, di beberapa wilayah, persaingan antara rokok legal dan ilegal disebut sudah hampir seimbang.

Baca juga : Pelaku Industri REL Minta Perlindungan bagi Usaha Legal dan Pekerja

500.000 Pekerja Industri Rokok Terancam

Di balik persoalan persaingan usaha tersebut, RTMM menyoroti dampaknya terhadap keberlangsungan tenaga kerja. Organisasi tersebut memiliki sekitar 158.000 anggota yang bekerja di industri rokok Indonesia. 

Sementara itu, jumlah pekerja yang terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok diperkirakan mencapai kurang lebih 500.000 orang berdasarkan data yang dimiliki RTMM.

Henry mengkhawatirkan tekanan terhadap perusahaan rokok legal dapat mendorong pengusaha menghentikan kegiatan produksi atau beralih ke bidang usaha lain. Jika kondisi tersebut terjadi, dampaknya bukan hanya dirasakan pekerja, tetapi juga penerimaan negara dari sektor cukai.

"Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar," ujar Henry. Dia menegaskan, keberlangsungan pekerjaan di industri rokok legal perlu diperhatikan karena berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Menurutnya, pekerjaan di sektor rokok ilegal tidak dapat disamakan dengan pekerjaan di industri legal. Pasalnya, pekerja pada sektor ilegal tidak mendapatkan kepastian perlindungan ketenagakerjaan maupun jaminan sosial sebagaimana pekerja di perusahaan legal.

"Jangan menganggap bahwa ketika pekerja beralih ke sektor rokok ilegal, status pekerjaannya sama saja karena sama-sama bekerja. Itu berbeda. Pekerja di sektor ilegal tidak mendapatkan perlindungan sosial maupun jaminan ketenagakerjaan yang memadai," katanya.

Baca juga : Mengapa Kekayaan Bisa Terkonsentrasi pada Segelintir Orang?

RTMM Desak Pemerintah Berantas Rokok Ilegal

Henry menilai pemberantasan rokok ilegal harus menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan pengusaha, melainkan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Dia menjelaskan, pemerintah perlu memastikan seluruh pelaku industri menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Selama ini, perusahaan rokok legal harus memenuhi kewajiban cukai dan berbagai regulasi, sementara peredaran produk ilegal dinilai belum tertangani secara optimal.

RTMM bahkan mendukung pembentukan satuan tugas khusus pemberantasan rokok ilegal yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, serikat pekerja, hingga komunitas sosial.

"Karena itu, kami sangat mendukung pemberantasan rokok ilegal. Bahkan, bila perlu, pemerintah membentuk satuan tugas khusus dengan melibatkan seluruh ekosistem terkait, termasuk aparat keamanan, serikat pekerja, dan komunitas sosial," ungkap Henry.

Dia menambahkan, pemerintah perlu menerapkan regulasi secara adil terhadap seluruh pelaku industri. Menurutnya, jangan sampai perusahaan rokok legal dibebani berbagai kewajiban, tetapi pada saat bersamaan peredaran produk ilegal justru terus berkembang.

"Jangan sampai pemerintah menetapkan berbagai aturan untuk industri legal, tetapi pada saat bersamaan justru membiarkan rokok ilegal semakin berkembang," tegasnya.

Lebih lanjut, Henry menilai kebijakan cukai dan regulasi pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan produksi, melakukan investasi, serta menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan riset sederhana yang dilakukan RTMM, setiap terjadi kenaikan cukai dalam jumlah tinggi maupun penerapan berbagai aturan terhadap industri, pertumbuhan rokok ilegal justru dinilai meningkat. Sebaliknya, produksi rokok legal mengalami penurunan.

Baca juga : Mengenal Sosialisme Islam: Gagasan dan Relevansinya bagi Indonesia

"Ujungnya adalah penurunan penyerapan tenaga kerja di industri rokok legal," kata Henry. Dia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mempertimbangkan penerimaan negara dari cukai, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan fiskal terhadap keberlangsungan industri dan kesejahteraan pekerja.

Henry menilai pemerintah belum memiliki pijakan yang jelas dalam memandang industri hasil tembakau. Di satu sisi, industri rokok diharapkan terus memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Namun, di sisi lain, pelaku industri menghadapi berbagai tekanan regulasi dan persoalan peredaran rokok ilegal.

Dia juga menyinggung Undang-Undang Kesehatan dan sejumlah regulasi lainnya yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi keberlangsungan industri.

Meski demikian, Henry menegaskan bahwa kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri tidak seharusnya dipertentangkan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan tenaga kerja.

Bagi RTMM, moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun diharapkan memberikan ruang bagi industri rokok legal untuk mempertahankan daya saing, menjaga kegiatan produksi, dan melindungi lapangan pekerjaan.

Tanpa penanganan serius terhadap rokok ilegal dan kebijakan yang seimbang, tekanan terhadap industri legal dikhawatirkan semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus memperbesar risiko kehilangan pekerjaan bagi ratusan ribu pekerja di sektor industri hasil tembakau.