Mengenal Sosialisme Islam: Gagasan dan Relevansinya bagi Indonesia
- Apa itu sosialisme Islam? Kenali sejarah, pemikir seperti Tjokroaminoto dan Ali Syariati, serta relevansinya bagi keadilan ekonomi Indonesia.

Chrisna Chanis Cara
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Gagasan sosialisme Islam kembali mendapat ruang dalam diskusi politik Indonesia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Ketua Umumnya, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, belakangan mendorong pembahasan mengenai ideologi yang berupaya mempertemukan nilai-nilai Islam dengan cita-cita keadilan sosial dan pemerataan ekonomi tersebut.
Salah satu ruang diskusinya berlangsung dalam Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Forum yang menghadirkan sejumlah tokoh lintas disiplin itu dipandu oleh Arie Putra dan Budi Adiputro dari Total Politik.
Sejumlah pembicara yang hadir antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, penggerak media Islam digital Savic Ali, Co-Founder Malaka Project Cania Citta, serta akademisi Vedi Hadiz dari University of Melbourne yang bergabung secara daring.
Dalam forum tersebut, Cak Imin menegaskan sosialisme Islam bukan komunisme maupun sekadar ideologi kiri. Menurut dia, gagasan tersebut berangkat dari tauhid, tetap menghormati hak kepemilikan pribadi, tetapi menolak pemusatan kekayaan yang melahirkan eksploitasi antarmanusia.
Cak Imin juga menghubungkan gagasan itu dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Ia menyebut sosialisme Islam sebagai ruh, konstitusi sebagai perintah, pemberdayaan sebagai cara, dan PKB sebagai alat perjuangan untuk mewujudkannya.
Dorongan tersebut membuat sosialisme Islam kembali menjadi bahan perbincangan. Namun, apa sebenarnya sosialisme Islam? Apakah gagasan ini sama dengan sosialisme yang dikenal dalam tradisi pemikiran Barat?
Siapa saja tokoh yang mengembangkannya, dan apakah prinsip-prinsipnya masih relevan untuk menjawab persoalan ekonomi Indonesia?
Apa Itu Sosialisme Islam?
Sosialisme Islam merupakan aliran pemikiran yang berusaha menghubungkan ajaran Islam dengan cita-cita keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, solidaritas, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan secara ekonomi.
Gagasan ini berangkat dari pandangan bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi tidak seharusnya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dalam kerangka Islam, persoalan tersebut tidak semata-mata dilihat sebagai masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan keadilan sosial.
Sejumlah prinsip Islam menjadi landasan pemikirannya. Di antaranya adalah zakat, infak, sedekah, larangan riba, kewajiban membantu kelompok miskin, serta larangan mengambil keuntungan melalui praktik yang merugikan atau mengeksploitasi orang lain.
Meski demikian, sosialisme Islam bukan satu doktrin tunggal yang memiliki rumusan baku. Dalam sejarahnya, istilah ini digunakan oleh berbagai pemikir dan gerakan politik dengan penekanan yang berbeda-beda.
Ada yang lebih menonjolkan redistribusi kekayaan, pembaruan agraria, hak pekerja, penguatan peran negara, hingga pembebasan masyarakat dari penindasan kolonial dan ketimpangan sosial.
Apakah Sosialisme Islam Sama dengan Komunisme?
Sosialisme Islam dan komunisme sama-sama memiliki kritik terhadap ketimpangan ekonomi, eksploitasi, serta pemusatan kekayaan. Namun, keduanya memiliki landasan pemikiran yang berbeda, merujuk History Compass. Komunisme dalam tradisi Marxis berangkat dari analisis materialisme historis dan pertentangan kelas.
Dalam bentuk klasiknya, komunisme mengarah pada penghapusan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pembentukan masyarakat tanpa kelas. Tradisi ini juga berkembang dengan kritik terhadap agama sebagai bagian dari struktur sosial yang dianggap menopang ketimpangan.
Sementara itu, sosialisme Islam berangkat dari keyakinan terhadap Tuhan dan ajaran moral Islam. Hak kepemilikan pribadi pada dasarnya tetap diakui, tetapi penggunaannya tidak dipandang tanpa batas.
Kepemilikan juga mengandung tanggung jawab sosial, sehingga tidak boleh menjadi dasar untuk mengeksploitasi orang lain atau menguasai sumber daya secara berlebihan. Dengan demikian, perbedaan utamanya tidak hanya terletak pada metode pengelolaan ekonomi, tetapi juga pada fondasi filosofis dan pandangan mengenai kepemilikan.
Sosialisme Islam tidak serta-merta menuntut seluruh aset dan kegiatan ekonomi dikuasai negara. Sejumlah pemikir justru melihat kepemilikan pribadi, aktivitas perdagangan, dan usaha masyarakat sebagai bagian dari kehidupan ekonomi yang sah, selama tidak melahirkan ketidakadilan dan tetap memperhatikan kepentingan bersama.
Para Pemikir Sosialisme Islam
Gagasan sosialisme Islam berkembang melalui perjalanan panjang dan melibatkan pemikir dari berbagai wilayah, terutama Asia Selatan, Timur Tengah, dan Indonesia. Sejumlah tokoh berikut memiliki pengaruh penting dalam perkembangan wacana tersebut.
1. H.O.S. Tjokroaminoto
H.O.S. Tjokroaminoto merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam dan pergerakan nasional Indonesia. Melalui bukunya, Islam dan Sosialisme, yang terbit pada 1924, Tjokroaminoto berusaha menjelaskan bahwa ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip yang sejalan dengan cita-cita keadilan sosial.
Ia menyoroti persaudaraan, persamaan derajat manusia, solidaritas, serta kewajiban memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Menurut pemikirannya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman dalam hubungan antarmanusia, termasuk dalam kehidupan ekonomi.
Pemikiran Tjokroaminoto berkembang dalam konteks kolonialisme dan ketimpangan sosial pada masa Hindia Belanda. Karena itu, gagasan Islam dan sosialisme juga berkaitan dengan perjuangan membebaskan masyarakat dari penindasan dan ketidakadilan.
Dalam konteks Indonesia, Tjokroaminoto menjadi salah satu rujukan historis yang paling dekat dengan upaya menghubungkan Islam, gerakan rakyat, dan keadilan ekonomi.
2. Ali Syariati
Ali Syariati merupakan intelektual dan sosiolog asal Iran yang dikenal melalui pemikirannya mengenai Islam sebagai kekuatan pembebasan sosial.
Ia mengkritik pemahaman agama yang hanya menekankan ritual, tetapi tidak memiliki keberpihakan terhadap kelompok tertindas. Menurut Syariati, ajaran Islam seharusnya membangkitkan kesadaran manusia untuk melawan penindasan, ketidakadilan, dan struktur sosial yang melanggengkan kemiskinan.
Salah satu gagasan pentingnya adalah pembedaan antara Islam yang membebaskan dan agama yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Ia juga mengangkat figur Abu Dzar al-Ghifari sebagai simbol keberanian melawan penumpukan kekayaan dan ketidakadilan.
Pemikiran Syariati banyak memengaruhi wacana Islam progresif dan gerakan sosial di sejumlah negara Muslim. Meski demikian, pemikirannya tidak identik dengan sosialisme negara atau komunisme Marxis.
3. Jamaluddin Al-Afghani
Jamaluddin Al-Afghani merupakan pemikir dan aktivis pembaruan Islam pada abad ke-19. Ia dikenal melalui gagasan pan-Islamisme dan seruannya untuk membangkitkan kekuatan masyarakat Muslim dalam menghadapi kolonialisme dan dominasi asing.
Al-Afghani bukan sosialis dalam pengertian ideologi ekonomi modern. Namun, pemikirannya ikut menjadi bagian dari sejarah perdebatan mengenai hubungan Islam, solidaritas sosial, dan gagasan ishtirakiyah atau sosialisme.
Ia berusaha menunjukkan bahwa prinsip kebersamaan dan solidaritas memiliki akar dalam tradisi Islam. Pemikirannya kemudian menjadi salah satu rujukan dalam diskusi mengenai kemungkinan mempertemukan Islam dengan gagasan perubahan sosial.
4. Mushir Hosain Kidwai
Mushir Hosain Kidwai merupakan penulis Muslim dari India yang menerbitkan buku Islam and Socialism pada 1912. Karya tersebut menjadi salah satu tulisan awal yang secara eksplisit berusaha menghubungkan ajaran Islam dengan gagasan sosialisme.
Kidwai berupaya menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, termasuk persaudaraan, kepedulian terhadap masyarakat miskin, dan tanggung jawab sosial, dapat menjadi dasar bagi tatanan masyarakat yang lebih adil.
Pemikirannya memperlihatkan bahwa diskusi mengenai sosialisme Islam bukan fenomena baru yang muncul dalam politik kontemporer, melainkan telah berkembang sejak awal abad ke-20.
5. Zulfikar Ali Bhutto
Zulfikar Ali Bhutto, mantan Perdana Menteri dan Presiden Pakistan, merupakan salah satu tokoh politik yang mempopulerkan istilah Islamic Socialism atau sosialisme Islam dalam agenda politiknya.
Melalui Partai Rakyat Pakistan, Bhutto mengusung slogan roti, kapra aur makaan yang berarti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Agenda tersebut menekankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, redistribusi ekonomi, serta perluasan peran negara dalam sektor-sektor strategis.
Dalam praktiknya, pemerintahan Bhutto menjalankan nasionalisasi sejumlah industri dan mendorong reformasi ekonomi. Namun, pengalaman Pakistan juga menunjukkan bahwa penerapan sosialisme Islam tidak lepas dari perdebatan politik, resistensi kelompok kepentingan, dan persoalan efektivitas kebijakan.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa gagasan keadilan ekonomi perlu diuji melalui hasil kebijakan, bukan hanya melalui slogan politik.
Hubungan dengan Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia
Di Indonesia, gagasan mengenai keadilan sosial dalam Islam memiliki akar yang panjang. Selain pemikiran Tjokroaminoto, terdapat tradisi ekonomi umat yang menekankan kemandirian, perdagangan, dan solidaritas.
Salah satunya adalah Nahdlatut Tujjar, gerakan ekonomi yang lahir dari lingkungan ulama dan saudagar pada awal abad ke-20. Gerakan ini mendorong penguatan ekonomi umat melalui perdagangan, kerja sama, dan kemandirian ekonomi.
Sementara itu, Sarekat Islam berkembang sebagai gerakan yang memperjuangkan kepentingan ekonomi masyarakat pribumi, terutama para pedagang, di tengah dominasi ekonomi kolonial.
Keduanya tidak bisa begitu saja disamakan dengan sosialisme Islam sebagai ideologi modern. Namun, sejarah tersebut menunjukkan adanya tradisi pemikiran dan gerakan yang menghubungkan nilai Islam dengan perjuangan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks politik Indonesia saat ini, PKB mencoba menghidupkan kembali sebagian tradisi pemikiran tersebut. Gagasan Tjokroaminoto dan Ali Syariati menjadi rujukan untuk mendorong partai agar tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, tetapi juga memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Apakah Sosialisme Islam Relevan untuk Indonesia Saat Ini?
Relevansi sosialisme Islam dapat diuji melalui persoalan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia. Mulai dari ketimpangan kepemilikan aset, keterbatasan akses terhadap lahan dan modal, kualitas pekerjaan, hingga kesenjangan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Pertama, persoalan ketimpangan kepemilikan aset. Konsentrasi penguasaan tanah dan sumber daya ekonomi membuat sebagian masyarakat memiliki ruang yang terbatas untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Dalam diskusi PKB pada 13 November 2026, Cak Imin menyoroti penyempitan penguasaan lahan petani dan mengacu pada data Sensus Pertanian BPS 2023 yang menunjukkan peningkatan jumlah keluarga petani pengguna lahan kurang dari setengah hektare dalam satu dekade.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti pemerataan akses terhadap aset produktif. Prinsip keadilan dalam sosialisme Islam dapat menjadi landasan untuk membahas pembaruan agraria, akses lahan, serta penguatan koperasi agar petani memiliki posisi tawar yang lebih baik.
Kedua, persoalan kesejahteraan pekerja. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin seluruh pekerja mendapatkan penghasilan yang layak, perlindungan sosial, dan kepastian kerja. Besarnya jumlah pekerja informal juga membuat banyak orang masih menghadapi keterbatasan jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan.
Dalam konteks ini, gagasan sosialisme Islam dapat diterjemahkan menjadi dorongan untuk memperkuat perlindungan pekerja, memperluas jaminan sosial, memperbaiki kualitas pekerjaan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi memberi manfaat yang lebih merata.
Ketiga, akses masyarakat terhadap modal dan kegiatan ekonomi. Pelaku usaha mikro dan kecil sering kali menghadapi keterbatasan pembiayaan, akses pasar, teknologi, dan kapasitas produksi.
Prinsip pemberdayaan dalam sosialisme Islam dapat diarahkan untuk memperkuat koperasi, memperluas akses pembiayaan yang adil, dan mendorong masyarakat menjadi pelaku ekonomi, bukan hanya penerima bantuan.
Keempat, pemerataan layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, pangan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Negara memiliki peran penting untuk memastikan akses terhadap kebutuhan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan ekonomi seseorang.
Dari sisi konstitusi, gagasan tersebut memiliki titik temu dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 juga mengamanatkan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Tantangan Sosialisme Islam: Jangan Berhenti sebagai Slogan Politik
Meski memiliki relevansi, gagasan sosialisme Islam tetap menghadapi sejumlah tantangan ketika diterjemahkan ke dalam kebijakan.
Pertama, belum adanya definisi dan model penerapan yang tunggal. Sejarah menunjukkan bahwa sosialisme Islam memiliki beragam interpretasi. Tanpa rumusan yang jelas, istilah tersebut berisiko menjadi slogan yang dapat ditafsirkan sesuai kepentingan politik masing-masing kelompok.
Kedua, persoalan konsistensi antara gagasan dan praktik. Partai politik yang mengusung keadilan sosial perlu menunjukkan bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan, termasuk ketika berada di dalam pemerintahan atau memiliki pengaruh terhadap proses legislasi.
Ketiga, persoalan keseimbangan antara kepemilikan pribadi, peran negara, dan mekanisme pasar. Pengakuan terhadap hak milik perlu berjalan bersama pengawasan terhadap monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat, serta penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Negara juga harus mampu menjalankan fungsi redistribusi tanpa menciptakan birokrasi yang tidak efisien atau membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Chrisna Chanis Cara
Editor
