RAPBN 2027 Disorot CORE, Penerimaan dan Belanja Jadi Pekerjaan Rumah

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pergantian Menteri Keuangan pada September 2026 menempatkan pembahasan RAPBN 2027 sebagai salah satu momentum penting untuk menguji arah kebijakan fiskal Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 15 September 2026.

Suahasil Nazara bukan sosok baru dalam kebijakan fiskal. Ia memiliki pengalaman memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Setelah dilantik, ia menyatakan pergantian tersebut merupakan kelanjutan, bukan perubahan, dengan defisit tetap dijaga di bawah tiga persen PDB.

Namun, menurut CORE Indonesia, persoalan yang dihadapi Menteri Keuangan baru bukan sekadar menjaga batas defisit. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan kualitas asumsi APBN, memperkuat penerimaan negara, mencatat seluruh risiko fiskal, memperbaiki transfer ke daerah, serta memastikan setiap rupiah belanja pemerintah memiliki hasil yang dapat diukur.

Dengan kata lain, RAPBN 2027 akan menjadi ruang penting untuk menjawab apakah kebijakan fiskal Indonesia mampu menjadi lebih transparan dan kredibel di tengah tekanan yang masih berlangsung.

Mengapa RAPBN 2027 penting bagi fiskal Indonesia?

RAPBN 2027 menjadi kesempatan untuk memperbaiki sejumlah persoalan yang belum tertangani secara memadai pada tahun sebelumnya.

CORE Indonesia mengidentifikasi tiga agenda utama. Pertama, memperbaiki kredibilitas asumsi makro dan penerimaan negara. Kedua, membenahi berbagai beban yang berjalan di luar APBN serta tekanan terhadap keuangan daerah. Ketiga, meningkatkan kualitas belanja negara.

Ketiga agenda tersebut saling berkaitan. Asumsi yang terlalu jauh dari kondisi aktual dapat membuat perencanaan anggaran kehilangan akurasi. Penerimaan yang rendah membatasi ruang fiskal. Sementara itu, belanja yang besar tetapi tidak disertai informasi mengenai hasil program membuat efektivitas APBN sulit dinilai.

Salah satu persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah kapasitas penerimaan negara. Porsi penerimaan negara masih berada di sekitar 12 persen PDB. CORE Indonesia mencatat posisi tersebut lebih rendah dibandingkan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

“Di sisi penerimaan, porsi penerimaan negara bertahan di sekitar 12 persen PDB, di bawah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina, dan RAPBN 2027 masih merancang angka 12,01 sampai 12,40 persen PDB, dengan batas bawah yang lebih rendah dari APBN 2026,” tulis CORE Indonesia dalam laporannya, dikutip Kamis, 17 September 2026.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah masih merancang penerimaan negara pada kisaran 12,01-12,40 persen PDB. Batas bawah tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan APBN 2026.

Kondisi ini membuat peningkatan basis penerimaan menjadi salah satu agenda penting. CORE Indonesia mendorong peningkatan jumlah pembayar pajak, bukan hanya mengandalkan perubahan tarif. Instrumen yang disebut mencakup pajak kekayaan, pajak keuntungan modal atau capital gain, dan pajak karbon.

Pada saat yang sama, berbagai insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance perlu dievaluasi. Evaluasi tersebut penting untuk melihat apakah insentif yang diberikan menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan penerimaan negara yang dilepaskan.

Belanja negara naik, tetapi apakah hasilnya ikut meningkat?

Persoalan fiskal berikutnya adalah kualitas belanja. Sampai akhir Juli 2026, belanja negara tumbuh 18,62 persen secara tahunan. Namun, peningkatan belanja tersebut belum otomatis menunjukkan perbaikan hasil.

CORE Indonesia menilai efisiensi selama ini lebih banyak dilakukan melalui pemotongan anggaran. Pendekatan tersebut berbeda dengan efisiensi yang mengukur apakah suatu program menghasilkan manfaat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

“Efisiensi selama ini lebih banyak berupa pemotongan anggaran, tanpa menilai program mana yang hasilnya paling lemah. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menyerap anggaran besar tanpa membuka biaya satuan dan data penerimanya,” tambah CORE dalam laporannya.

Dengan demikian, pertanyaan penting dalam RAPBN 2027 bukan hanya berapa besar anggaran yang dapat dipangkas, tetapi program mana yang memberikan hasil paling rendah dan program mana yang membutuhkan dukungan lebih besar.

Masalah transparansi juga muncul pada program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menyerap anggaran dalam jumlah besar. Namun, CORE Indonesia menyoroti belum dibukanya informasi mengenai biaya satuan dan data penerima program.

Tanpa informasi tersebut, masyarakat dan pembuat kebijakan akan lebih sulit menilai efisiensi dan efektivitas program.

Tiga agenda utama RAPBN 2027

Jika dirangkum, terdapat tiga agenda besar yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RAPBN 2027.

Pertama, membuat asumsi makro lebih realistis. Perbedaan antara asumsi rupiah Rp16.500 per dolar AS dengan realisasi yang telah menembus Rp17.600 serta harga minyak US$85-US$90 per barel dibandingkan asumsi US$70 menunjukkan pentingnya perencanaan yang adaptif terhadap kondisi aktual.
Kedua, mencatat seluruh kewajiban yang dapat berujung pada APBN. Penempatan dana Himbara, pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, kompensasi energi, pengelolaan utang Whoosh, dan penugasan investasi perlu dipetakan sebagai bagian dari risiko fiskal.
Ketiga, mengukur efisiensi berdasarkan hasil. Pemotongan anggaran tidak dengan sendirinya menunjukkan efisiensi. Pemerintah perlu melihat biaya, penerima manfaat, dan hasil program secara bersamaan.

Pergantian Menteri Keuangan memberikan wajah baru dalam pengelolaan fiskal, tetapi agenda kebijakannya tetap berhadapan dengan persoalan lama.

RAPBN 2027 karena itu menjadi momentum untuk menguji pernyataan bahwa kebijakan fiskal akan dilanjutkan, bukan diubah. Bagi CORE Indonesia, kesinambungan kebijakan hanya memiliki arti jika yang dilanjutkan adalah disiplin anggaran, keterbukaan, dan pengelolaan risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.