AI Makin Pesat, Kerugian Penipuan Digital di RI Capai Rp7,5 Triliun

JAKARTA, TRENASIA.ID – Penggunaan artificial intelligence (AI) di Indonesia berkembang semakin cepat. Pemerintah, organisasi, hingga masyarakat mulai mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam aktivitas sehari-hari dan proses operasional.

Namun, peningkatan adopsi AI juga membawa konsekuensi terhadap keamanan siber. Ensign InfoSecurity dalam Cyber Threat Landscape Report 2026 menilai pertumbuhan infrastruktur digital di Indonesia berjalan lebih cepat dibandingkan tata kelolanya.

Kondisi tersebut dapat menciptakan celah keamanan, termasuk kesalahan konfigurasi dan titik akses tidak sah yang berpotensi dieksploitasi. Pada saat yang sama, pemahaman terhadap phishing dan praktik keamanan data masih dinilai rendah.

Kerugian Penipuan Digital Capai Rp7,5 Triliun

Risiko siber di Indonesia telah terlihat melalui berbagai bentuk serangan. Berdasarkan data  Kementerian Komunikasi dan Digital kerugian yang dilaporkan akibat penipuan digital mencapai Rp7,5 triliun.

Selain itu, berdasarkan sumber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat 5,5 juta serangan siber pada 2025. Data lain yang dikutip Ensign dari Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025 menunjukkan 89 % perusahaan lokal menyatakan belum siap menghadapi serangan siber.

Baca juga : Nasib Subsidi BBM Usai Suahasil Kunci Defisit APBN di Bawah 3 %

Angka tersebut memberikan gambaran bahwa perkembangan ekonomi digital tidak otomatis berjalan beriringan dengan kesiapan pertahanan siber.

AI canggih kini digunakan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam skala besar. Namun, setiap penerapan AI juga menciptakan eksposur baru terhadap risiko siber.

Menurut Ensign, permukaan serangan tidak hanya berasal dari perangkat atau jaringan tradisional. Agen AI, model AI, dan data yang digunakan dalam penerapan AI juga dapat menjadi bagian dari permukaan serangan baru.

Di sisi pelaku ancaman, AI canggih dapat menurunkan tingkat keahlian teknis yang dibutuhkan untuk melakukan serangan.

Teknologi tersebut juga dapat membantu menghasilkan rekayasa sosial dan phishing yang lebih meyakinkan serta mendukung berbagai tahapan serangan siber secara lebih efektif.

Artinya, risiko keamanan tidak hanya muncul karena organisasi menggunakan teknologi baru, tetapi juga karena teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengeksploitasi kelemahan sistem.

Hasil Pengujian AI Cyber Range

Ensign kemudian menguji kemampuan AI melalui AI Cyber Range. Sebanyak 10 model AI diuji dalam lingkungan jaringan universitas yang terkontrol.

Masing-masing model menjalankan delapan tujuan serangan sebanyak 16 kali. Pengujian tersebut dirancang untuk melihat sejauh mana model AI dapat menjalankan rangkaian serangan siber.

Hasilnya menunjukkan seluruh model berhasil memperoleh akses awal ke jaringan dengan tingkat keberhasilan 100 %. Kemampuan mengakses data sensitif mencapai 90 %, sedangkan melewati batas jaringan dan mengambil alih sistem tepercaya masing-masing mencapai 85 %.

Namun, kemampuan AI kemudian menurun pada tahapan lebih kompleks. Keberhasilan mencuri kredensial login mencapai 75 %, perpindahan antar-sistem 67,5 %, dan menghindari deteksi keamanan 40 %.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pertahanan masih dapat memainkan peran penting setelah penyerang memperoleh akses awal.

Baca juga : Koruptor Hattrick Korupsi, Rata-rata Vonis di RI Cuma 3 Tahun

Lima Prioritas Pertahanan untuk Organisasi

Ensign merekomendasikan lima langkah pertahanan yang perlu didanai, diprioritaskan, dan ditinjau oleh pimpinan organisasi.

• Pertama, menjadikan identitas sebagai garis pertahanan pertama. Organisasi perlu menggunakan autentikasi yang tahan terhadap phishing bagi karyawan, pemasok, dan administrator. Akun tidak aktif atau memiliki hak akses berlebihan juga perlu diperlakukan sebagai celah keamanan.
• Kedua, mengelola seluruh aset yang terekspos ke internet. Akses jarak jauh, perangkat edge, dan layanan cloud dapat menjadi jalur masuk bagi penyerang. Karena itu, organisasi perlu memiliki inventaris aset yang lengkap serta batas waktu untuk melakukan patching atau menghentikan aset yang terekspos.
• Ketiga, menerapkan standar keamanan yang sama kepada pihak ketiga. Pemasok dan penyedia layanan terkelola dapat memiliki akses langsung ke lingkungan organisasi sehingga keamanan perlu menjadi bagian dari persyaratan kontrak.
• Keempat, memantau data yang keluar, bukan hanya koneksi yang masuk. Organisasi perlu memantau volume dan tujuan data keluar serta memiliki pihak yang berwenang menghentikannya jika diperlukan.
• Kelima, berinvestasi pada kemampuan pemulihan saat serangan berlangsung. Cadangan data, layanan, dan akses administrator perlu dilindungi. Proses pemulihan juga harus diuji dan divalidasi secara berkala.

Dengan semakin luasnya penggunaan AI, keamanan siber menjadi bagian penting dari proses transformasi digital. Tantangannya bukan sekadar bagaimana organisasi mengadopsi AI, tetapi bagaimana teknologi tersebut digunakan dengan pengamanan yang mampu mengikuti perkembangan ancaman.