Tren Ekbis

Purbaya Tunggu Titah Jebol Defisit APBN, CELIOS Bayangkan Resesi

  • Purbaya siap lebarkan defisit APBN 3% asalkan mendapatkan arahan Presiden. CELIOS kritik tajam ancaman resesi, PHK massal, dan warisan utang Rp33,8 juta per kelahiran.
Defisit APBN 2023 - Panji 2.jpg
Jajaran gedung bertingkat di Jakarta, Rabu 22 Februari 2023. Kementerian Keuangan optimistis realisasi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tidak akan lebih dari target yakni 2,84 persen. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA, TRENASIA.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap mengeksekusi wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melampaui 3% jika diperintahkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini aturan maksimal ambang batas tersebut masih diatur ketat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Wacana pelonggaran fiskal dipicu krisis rantai pasok Selat Hormuz yang melambung harga minyak global ke level psikologis US$90 per barel. Kondisi tersebut pun berimbas terhadap APBN, sebab kenaikan harga minyak US$1 berpotensi menambah defisit negara Rp6,8 triliun. "Kita hitung dulu dampaknya, itu saja. Kalau ada perintah, ya kita jalankan," ujarnya di Kementerian Keuangan pada Jumat, 13 Jumat 2026. 

Purbaya pun membandingkan postur fiskal domestik tahun lalu yang mampu dijaga pada level 2,92%. Angka tersebut lebih baik dari Vietnam yang menyentuh 3,6%. Ia juga menilai defisit ekspansif membawa dampak positif. "Kita belanja dekat ke tiga persen, pertumbuhan kita lebih cepat," jelasnya.

Abaikan Rumor, Tunggu Titah Presiden

Menanggapi rumor mengenai adanya persetujuan rencana pelebaran defisit kas negara dalam rapat terbatas kabinet, bendahara negara tersebut memilih bungkam dan enggan berkomentar terlalu banyak. Purbaya kembali menegaskan posisinya murni sebagai eksekutor mandat. "Saya tidak tahu. Saya kan cuma tangan Presiden," ujarnya.

Otoritas fiskal kini memilih fokus mempelajari indikator penilaian dari deretan lembaga pemeringkat internasional bergengsi. Langkah tersebut penting guna menjaga stabilitas makroekonomi domestik di tengah krisis global saat ini. "Tapi yang jelas, sampai saat sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati hati," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan APBN Indonesia defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Februari. Angka ini melonjak jika dibandingkan periode yang sama awal tahun sebelumnya. Adapun realisasi defisit keseluruhan tahun 2025 ditutup pada angka 2,92%.

Berdasarkan laporan tersebut, pelebaran defisit awal tahun dipicu oleh lonjakan belanja negara yang meroket tajam menembus Rp493,8 triliun demi mendanai berbagai program prioritas. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh penyusutan penerimaan negara bukan pajak serta naiknya kewajiban untuk membayar beban bunga utang pemerintah pusat.

Kritik Keras CELIOS Tolak Defisit

Mendengar rumor tersebut, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai manuver pelonggaran batas fiskal sangat berbahaya. Melalui akun Instagram pada hari Kamis, 12 Maret 2026, lembaga think tank ini mempertanyakan niat pemerintah nekat mengutak atik aturan. "Buat apa sih limit defisit di otak atik?" tulisnya.

Upaya otoritas fiskal berkeliling dunia menemui pengelola dana global dinilai percuma apabila disiplin anggaran negara justru terus mengendur. Langkah paling logis saat ini adalah memberi pemahaman ekonomi secara langsung kepada sang kepala negara. "Lebih baik deep talk dan bukber sama Prabowo," urainya.

Pemerintah saat ini memang tengah menghadapi tekanan yang sangat hebat dari berbagai lembaga pemeringkat internasional. Tercatat per bulan Maret tahun ini Fitch Ratings dan Moody's telah resmi menurunkan proyeksi utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. "Rating utang pemerintah di downgrade," tulis CELIOS.

Ancaman Resesi dan Warisan Utang Rakyat

CELIOS membeberkan ancaman pelebaran defisit mencakup jebakan bunga mahal hingga lonjakan suku bunga perbankan yang memberatkan dunia usaha. Tingginya beban modal sektor riil tersebut pada akhirnya akan memaksa perusahaan melakukan efisiensi besar besaran demi menjaga keberlangsungan bisnis mereka. "PHK massal," tegas CELIOS. 

Gelombang pemecatan tersebut memicu resesi karena hilangnya pendapatan jutaan orang akan melumpuhkan daya beli secara nasional. Resesi sendiri merupakan kondisi saat ekonomi tumbuh negatif selama dua kuartal berturut turut sehingga roda bisnis berhenti berputar akibat lesunya konsumsi masyarakat.

Manuver pelebaran defisit dipastikan membebani rakyat melalui pungutan pajak yang sangat agresif demi melunasi kewajiban utang pemerintah. Beban finansial ini langsung dirasakan secara nyata oleh setiap penduduk negara semenjak lahir. "Sekarang aja punya anak WNI dapet warisan utang pemerintah Rp33,8 juta," tutup CELIOS.