Paket Stimulus Ekonomi Dinilai Dapat Topang PDB dalam Jangka Pendek

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pemerintah resmi meluncurkan paket kebijakan 8+4+5 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 dan 2026, dengan fokus pada perluasan lapangan kerja, perlindungan daya beli, dan penguatan sektor riil.

Total anggaran yang digelontorkan Rp16,23 triliun pada 2025, namun belum termasuk berbagai skema pembiayaan jangka menengah

Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Andry Asmoro menilai paket stimulus ekonomi 8+4+5 berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja baru, khususnya di sektor yang padat karya, sektor informal, dan wilayah pedesaan.

• Baca Juga: Rincian Paket Stimulus Ekonomi 2025 dan Manfaatnya Buat Warga

“Kombinasi stimulus tunai, insentif pajak, dan program padat karya akan menyerap jutaan pekerja baru di sektor pedesaan, informal, dan padat karya,” katanya, Selasa, 16 September 2025.

Menurutnya, dengan adanya tambahan aliran dana langsung ke masyarakat, daya beli akan tetap terjaga, terutama di kalangan rentan dan sektor padat karya.

Ia menyatakan, efeknya akan menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek sekaligus mempertahankan sentimen positif di tengah ketidakpastian global. 

Pemerintah meluncurkan delapan program utama, di antaranya program magang untuk 20.000 lulusan baru dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan.

Lalu, perluasan PPh 21 DTP bagi 552 ribu pekerja sektor pariwisata, bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga, diskon iuran JKK & JKM bagi 731 ribu pekerja transportasi online, serta program padat karya tunai bagi 609 ribu orang dari September-Desember.

Pemerintah mempercepat deregulasi PP28 terkait OSS dan RDTR digital di 50 daerah tahun ini, serta menjalankan program perumahan BPJS dengan relaksasi bunga KPR/KPA. Di DKI Jakarta, terdapat pilot project perkotaan senilai Rp2,7 triliun yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pemukiman dan dukungan bagi gig ekonomy.

Empat program akan berlanjut hingga 2026, termasuk perpanjangan PPh final UMKM 0,5% hingga 2029, insentif PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata dan padat karya, serta perluasan diskon iuran BPJS untuk 9,96 juta pekerja informal seperti petani dan nelayan

Ia mengungkapkan, perluasan insentif juga diyakini akan menjaga daya beli rumah tangga dan mendorong produktivitas sektor usaha padat karya.

Pemerintah juga meluncurkan lima paket kebijakan khusus untuk penyerapan tenaga kerja. Antara lain yaitu, program Koperasi Desa Merah Putih yang menargetkan 1,38 juta pekerja tahun ini, Kampung Nelayan Merah Putih dengan potensi 200 ribu pekerjaan.

Selain itu ada revitalisasi tambak Pantura untuk 168 ribu pekerja, modernisasi kapal nelayan dengan 200 ribu peluang kerja, serta replanting 870 ribu hektare perkebunan rakyat yang diperkirakan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja selama dua tahun.

Sementara, stimulus yang diarahkan pada sektor perdesaan dan perikanan akan memperluas basis produktivitas nasional. Menurutnya, hal ini bukan soal mengurangi pengangguran, tapi juga membangun fondasi kapasitas SDM dan memperkuat ketahan pangan ke depan.

Selain menciptakan lapangan kerja, stimulus ini juga ditujukan pada transformasi struktural di sektor perumahan, pangan, perikanan, dan perkebunan.

Pemerintah menyiapkan plafon kredit perumahan sebesar Rp117 triliun untuk 320 ribu unit rumah, modernisasi 1.000 kapal perikanan senilai Rp48 triliun, serta pembangunan tambak udang terintegrasi seluas 1.361 hektare.

• Baca Juga: OJK Nilai Suntikan Rp200 Triliun ke Himbara Perkuat Penyaluran Kredit

Di samping itu, ia menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah tetap memiliki cadangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Ruang fiskal harus tetap terjaga agar pemerintah punya amunisi menghadapi ketidakpastian global. Namun outlook defisit diperkirakan tetap di bawah 3% PDB, sehingga risiko makro relatif terkendali,” tukasnya.