Menjamurnya Risiko Baru Akibat Ketergantungan Uang Digital
- Gangguan sistem perbankan, serangan phishing, hingga penipuan berbasis rekayasa sosial menjadi tantangan industri keuangan dalam menjaga keamanan transaksi.

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Perkembangan pembayaran digital mengubah cara masyarakat menyimpan dan menggunakan uang. Transaksi melalui kartu, dompet digital, dan aplikasi perbankan semakin mendominasi aktivitas ekonomi.
Namun, pergeseran tersebut tidak serta-merta menghilangkan peran uang tunai. Di tengah pertumbuhan transaksi digital, uang kartal masih bertahan sebagai alat pembayaran sekaligus penyimpan nilai.
Di sisi lain, meningkatnya ketergantungan terhadap infrastruktur keuangan digital menghadirkan risiko baru. Gangguan sistem perbankan, serangan phishing, hingga penipuan berbasis rekayasa sosial menjadi tantangan bagi industri keuangan dalam menjaga keamanan transaksi.
Data Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan jumlah uang kartal yang beredar secara global relatif stabil terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2024, rasio uang tunai terhadap PDB rata-rata mencapai sekitar 9% di negara maju dan 6% di negara berkembang.
Sementara itu, estimasi Visa menyebutkan uang tunai yang beredar di seluruh dunia masih mencapai sekitar US$11 triliun pada 2026. Meski demikian, pembayaran digital diproyeksikan semakin mendominasi transaksi konsumen global.
Baca juga : 150.000 Pekerja Industri Rokok Elektronik Nasional Terancam Pengangguran
Gangguan Bank Digital Jadi Ujian Ketahanan Sistem
Ketergantungan terhadap layanan keuangan digital membuat stabilitas infrastruktur teknologi menjadi faktor penting dalam industri perbankan. Gangguan sistem pada satu penyedia layanan dapat berdampak terhadap aktivitas transaksi dalam skala luas, terutama ketika sejumlah institusi menggunakan infrastruktur teknologi yang saling terhubung.
Gambaran tersebut terlihat dari gangguan layanan yang dialami sejumlah bank besar Amerika Serikat pada 16 November 2026. Bank of America, JPMorgan Chase, US Bank, Wells Fargo, serta layanan transfer Zelle dilaporkan mengalami gangguan secara bersamaan.
JPMorgan Chase menyatakan gangguan tersebut disebabkan oleh bug perangkat lunak pada sistem perangkat keras lokal, bukan serangan siber.
Insiden ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap layanan perbankan digital tidak selalu berasal dari peretasan atau aktivitas kriminal. Kesalahan konfigurasi, pembaruan perangkat lunak, serta kegagalan pengelolaan sistem teknologi informasi (TI) juga dapat mengganggu operasional lembaga keuangan.
Data European Central Bank (ECB) mencatat sekitar 38% insiden besar yang dilaporkan perbankan pada 2025 berkaitan dengan perubahan sistem teknologi informasi atau perubahan TI.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena operasional bank modern bergantung pada berbagai penyedia teknologi, termasuk layanan komputasi awan atau cloud computing. Ketergantungan terhadap pihak ketiga membuat gangguan pada satu komponen infrastruktur berpotensi merambat ke berbagai layanan keuangan.
Dengan demikian, ketahanan perbankan digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencegah serangan siber, tetapi juga kesiapan institusi dalam mengantisipasi kegagalan sistem dan memulihkan layanan ketika gangguan terjadi.
Baca juga : Mau Dipindah ke Alas Purwo, Berapa Badak Jawa Tersisa di Ujung Kulon?
Phishing dan Penipuan Digital Semakin Terorganisasi
Selain gangguan operasional, industri perbankan juga menghadapi peningkatan ancaman penipuan digital. Salah satu metode yang banyak digunakan pelaku kejahatan siber adalah phishing, yakni upaya memperoleh informasi sensitif korban melalui penyamaran sebagai institusi atau pihak yang tepercaya.
Dalam perkembangannya, phishing tidak lagi terbatas pada pengiriman tautan palsu melalui email atau pesan singkat. Pelaku mulai memanfaatkan teknik yang lebih kompleks untuk mengambil alih akses akun dan menghindari sistem keamanan perbankan.
Salah satu metode yang berkembang adalah Adversary-in-the-Middle (AiTM). Teknik ini memungkinkan pelaku menempatkan sistem perantara antara korban dan layanan yang sebenarnya untuk mencuri informasi autentikasi, termasuk token sesi pengguna.
Melalui metode tersebut, pelaku berpotensi melewati perlindungan autentikasi multifaktor atau Multi-Factor Authentication (MFA) konvensional. Setelah memperoleh token autentikasi, penyerang dapat memanfaatkan sesi pengguna untuk mengakses layanan tanpa harus mengulangi proses verifikasi seperti biasanya.
Ancaman lainnya adalah quishing, yaitu metode phishing yang memanfaatkan kode QR untuk mengarahkan korban menuju situs berbahaya. Teknik ini semakin sulit dikenali karena kode QR dapat disisipkan dalam dokumen PDF, materi promosi, hingga pemberitahuan yang menyerupai komunikasi resmi lembaga keuangan.
Sekitar 70% dokumen PDF berbahaya yang teridentifikasi dalam sejumlah analisis keamanan dilaporkan menggunakan kode QR sebagai sarana mengarahkan korban ke situs phishing.
Di sisi lain, industrialisasi kejahatan siber membuat aktivitas penipuan semakin mudah dilakukan. Fenomena Phishing-as-a-Service (PaaS) memungkinkan pelaku membeli atau menyewa perangkat dan infrastruktur phishing tanpa harus memiliki kemampuan teknis tingkat tinggi.
Sekitar 90% kampanye phishing berskala besar dilaporkan memanfaatkan model layanan tersebut. Perkembangan ini memperluas akses terhadap perangkat serangan siber sekaligus meningkatkan skala ancaman bagi lembaga keuangan dan nasabah.
Besarnya ancaman juga tercermin dalam laporan Internet Crime Complaint Center (IC3) milik Federal Bureau of Investigation (FBI). Kerugian akibat kejahatan internet di Amerika Serikat mencapai US$20,9 miliar pada 2025, meningkat 26% dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satu jenis kejahatan dengan kerugian besar adalah Business Email Compromise (BEC), yang menyumbang sekitar US$3,05 miliar. Modus ini umumnya melibatkan penyamaran melalui email bisnis untuk memanipulasi korban agar mengirimkan uang ke rekening yang dikendalikan pelaku.
Sementara itu, INTERPOL memperkirakan kerugian akibat penipuan finansial secara global mencapai US$442 miliar pada periode yang sama.
Baca juga : Mengenal Sosialisme Islam: Gagasan dan Relevansinya bagi Indonesia
Cara Melindungi Transaksi dari Penipuan Digital
Meningkatnya ancaman phishing dan pengambilalihan akun membuat keamanan pembayaran digital membutuhkan perlindungan berlapis. Pengguna tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan yang disediakan bank, tetapi juga perlu menerapkan kebiasaan transaksi yang lebih aman.
Salah satu langkah utama adalah memastikan keaslian sumber komunikasi. Pengguna sebaiknya tidak langsung mengklik tautan dalam email, pesan singkat, atau komunikasi digital yang meminta informasi rekening, kata sandi, maupun kode autentikasi.
Apabila ingin mengakses layanan perbankan, pengguna dapat mengetik langsung alamat situs resmi atau menggunakan aplikasi yang diunduh melalui toko aplikasi resmi. Penggunaan jaringan internet juga perlu diperhatikan. Transaksi keuangan sebaiknya dilakukan melalui koneksi yang tepercaya dan menghindari jaringan Wi-Fi publik yang tidak memiliki perlindungan memadai.
Pengguna juga disarankan mengaktifkan MFA sebagai lapisan tambahan keamanan akun. Namun, perlindungan tersebut tetap memiliki keterbatasan terhadap teknik serangan tertentu, termasuk AiTM.
Karena itu, setiap permintaan autentikasi yang tidak dilakukan sendiri perlu dicurigai. Pengguna juga sebaiknya tidak membagikan kode OTP, PIN, maupun informasi autentikasi kepada pihak lain, termasuk orang yang mengaku sebagai petugas bank.
Langkah berikutnya adalah mengaktifkan notifikasi transaksi secara real-time dan memeriksa mutasi rekening secara berkala. Dengan cara tersebut, aktivitas mencurigakan dapat diketahui lebih awal sehingga pengguna dapat segera menghubungi bank untuk melakukan pemblokiran atau pengamanan rekening.
Baca juga : Berawal dari Sopir Taksi, Pemilik BRILink di Medan Punya 2 Cabang Usaha
Ancaman terhadap sistem keuangan digital turut mendorong regulator memperketat standar ketahanan operasional lembaga keuangan. Salah satu kerangka regulasi yang menjadi perhatian adalah Digital Operational Resilience Act (DORA) di Uni Eropa.
Regulasi tersebut mulai berlaku pada 17 Januari 2025 dan dirancang untuk memperkuat kemampuan lembaga keuangan dalam menghadapi gangguan teknologi informasi, serangan siber, serta risiko yang berasal dari penyedia layanan pihak ketiga.
DORA tidak hanya mengatur perlindungan terhadap serangan siber, tetapi juga memperluas kewajiban pengelolaan risiko teknologi informasi, pelaporan insiden, pengujian ketahanan sistem, serta pengawasan terhadap penyedia layanan teknologi yang dinilai kritis.
Salah satu perhatian utama regulasi tersebut adalah meningkatnya ketergantungan industri perbankan terhadap penyedia layanan komputasi awan. Porsi anggaran TI bank untuk layanan cloud dilaporkan meningkat dari sekitar 4% pada 2021 menjadi 17% pada 2025.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan risiko pihak ketiga menjadi semakin penting. Gangguan pada penyedia layanan teknologi dapat berdampak terhadap operasional sejumlah lembaga keuangan yang menggunakan infrastruktur serupa.
Pada akhirnya, perkembangan pembayaran digital menghadirkan dua perubahan yang berjalan bersamaan. Uang tunai masih bertahan sebagai instrumen penyimpan nilai dan alternatif pembayaran, sementara transaksi digital semakin menjadi bagian utama aktivitas ekonomi.

Chrisna Chanis Cara
Editor
