Tren Ekbis

150.000 Pekerja Industri Rokok Elektronik Nasional Terancam Pengangguran

  • Lima asosiasi industri vape meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi dan ketenagakerjaan sebelum menerapkan wacana pelarangan total rokok elektronik.
Pakta Integritas - Panji 1.jpg
(Ki-ka) Ketua umum Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI) Daniel Boy Purwanto; Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah; Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto; Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi; dan Bendahara Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Adzie Taufik Noer Setiawan, pada acara Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik (REL) Nasional, di Jakarta, Senin 16 November 2026. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia)

JAKARTA, TRENASIA.ID — Pelaku industri rokok elektronik (REL) atau vape meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi dan ketenagakerjaan sebelum mengambil kebijakan pelarangan total. 

Mereka menilai pemberantasan narkotika dan perlindungan anak perlu dilakukan secara tepat sasaran tanpa mengorbankan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik Nasional yang dihadiri lima asosiasi, yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

Dalam kesempatan tersebut, kelima asosiasi bersama pelaku usaha dan konsumen juga menandatangani pakta integritas. Komitmen itu ditujukan untuk mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan rokok elektronik, termasuk memperketat akses bagi konsumen di bawah usia 21 tahun.

Industri menilai wacana pelarangan total perlu mempertimbangkan besarnya mata rantai ekonomi yang terhubung dengan sektor tersebut. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi yang disampaikan dalam konferensi pers, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha produsen dan toko ritel rokok elektronik nasional.

Nilai investasi industri tersebut diklaim mencapai Rp31 triliun, dengan penerimaan cukai sebesar Rp2,8 triliun pada 2025 dan nilai ekspor sekitar US$518 juta.

Dari sisi ketenagakerjaan, industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait. Asosiasi juga menyebut sekitar satu juta orang, termasuk anggota keluarga pekerja, menggantungkan penghidupan pada aktivitas ekonomi sektor ini.

Industri Vape Khawatir Lapangan Kerja Terdampak

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi mengatakan, industri rokok elektronik memiliki rantai ekonomi yang melibatkan pekerja dari sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga layanan pendukung.

Menurutnya, tekanan terhadap industri berpotensi berdampak langsung terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka. Tidak semua tenaga kerja, kata dia, dapat dengan mudah beralih ke sektor lain apabila kegiatan usaha dibatasi secara menyeluruh.

“Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut,” ujar Enggar.

Ketua Umum APVI Budiyanto menambahkan, wacana pelarangan telah memunculkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan usaha dan pekerjaan di industri tersebut.

Ia mengingatkan bahwa rokok elektronik telah masuk dalam pengaturan dan sistem cukai sejak 2018. Karena itu, menurutnya, keberlangsungan ekosistem usaha yang beroperasi sesuai ketentuan juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah.

“Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. Kami memohon pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini mencari nafkah secara legal dan mematuhi aturan. Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya,” kata Budiyanto.

Toko Ritel Mengaku Mulai Merasakan Dampak

Tekanan juga diklaim mulai dirasakan pelaku usaha ritel. Ketua Umum ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah menyebut sejumlah pemilik toko menghadapi penolakan perpanjangan sewa hingga permintaan untuk mengosongkan tempat usaha.

Menurutnya, kondisi tersebut muncul seiring berkembangnya stigma negatif terhadap rokok elektronik. Padahal, ia menegaskan, toko yang dimaksud menjalankan kegiatan perdagangan produk yang legal.

“Bagi kami, retail rokok elektronik adalah satu-satunya usaha untuk mencari nafkah. Ada teman-teman yang sudah mengeluarkan investasi untuk membangun toko, tetapi kini diminta pergi karena stigma yang berkembang. Yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain, tetapi kami yang berusaha secara legal ikut menerima dampaknya. Kami memohon jangan menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal,” ujar Fachmi.

Sementara itu, Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto menegaskan pihaknya menolak penyalahgunaan narkotika dan mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran zat terlarang. Ia juga menyatakan anggota asosiasinya berkomitmen tidak menjual produk yang mengandung narkotika serta menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi.

Daniel menilai industri rokok elektronik dalam negeri masih memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas pasar ekspor.

“Industri ini punya potensi untuk terus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperluas pasar ekspor. Kami berharap potensi tersebut tetap diberikan ruang untuk berkembang sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan ekspor pemerintah. Di saat yang sama, kami memahami dan mendukung perlunya pengaturan yang tegas. Harapan kami, pengembangan industri dan pengawasan dapat berjalan beriringan dan tepat sasaran,” katanya.

Asosiasi Konsumen Khawatir Produk Ilegal Meningkat

Dari sisi konsumen, AKVINDO Adzie Taufik Noer Setiawan menyatakan dukungan terhadap pemberantasan narkotika dan perlindungan anak. Namun, ia menilai pelarangan total berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kebutuhan konsumen dewasa beralih ke produk ilegal.

Menurutnya, pelarangan tidak serta-merta menghilangkan permintaan pasar. Konsumen justru berpotensi mencari produk dari sumber yang tidak jelas asal-usul, kandungan, maupun kualitasnya.

“Kekhawatiran kami, jika seluruh produk rokok elektronik dilarang, kebutuhan konsumen tidak serta-merta hilang, tetapi justru berpotensi berpindah ke produk ilegal yang tidak jelas sumber, kandungan, maupun kualitasnya. Kondisi ini justru dapat menempatkan konsumen pada situasi yang lebih berbahaya. Karena itu, hak konsumen dewasa untuk memperoleh produk legal yang jelas asal-usulnya juga perlu tetap dilindungi,” ujar Adzie.

Lima Asosiasi Teken Pakta Integritas

Sebagai bagian dari komitmen bersama, APVI, ARVINDO, PPEI, APVINDO, dan AKVINDO menandatangani pakta integritas untuk mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika, mencegah akses produk bagi kelompok usia di bawah 21 tahun, serta memperkuat kepatuhan dan pengawasan industri.

Melalui pakta tersebut, kelima asosiasi menyatakan kesiapan untuk berdialog dan menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat pengawasan.

Mereka juga meminta pemerintah memberikan kepastian regulasi dan perlindungan bagi pelaku usaha serta pekerja yang menjalankan kegiatan secara legal. Dengan demikian, upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan perlindungan anak dapat berjalan beriringan dengan penegakan aturan terhadap industri.