Mengukur Dampak Ekonomi Kebijakan Bersepeda

SOLO, TRENASIA.ID—Penelitian terbaru mengungkap kebijakan pro-sepeda di Jerman menghasilkan nilai ekonomi mencapai 141,7-144,7 miliar Euro sepanjang tahun 2024. Angka fantastis ini menunjukkan bagaimana pendekatan menyeluruh terhadap transportasi bersepeda dapat menciptakan dampak ekonomi signifikan.

Hal itu baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga penguatan sektor industri sepeda. Hasil kajian ini dipresentasikan Sukma Larastiti, peneliti dari Pusat Studi Mobilitas Lestari Transportologi, dalam seminar "Prioritizing Cycling Policy in Indonesia: Could Cycling Provide Economic Benefits for Cities?" yang digelar daring, Jumat, 23 Januari 2026.

Acara ini merupakan kolaborasi Transportologi dan Universitas Kassel, Jerman, dengan dukungan Alexander von Humboldt International Climate Protection Fellowship. Sukma mengatakan capaian Jerman dapat menjadi panduan Indonesia dalam menyusun kebijakan yang lebih ramah pesepeda.

Bahkan, Indonesia berpotensi memperoleh manfaat ekonomi sekitar 1,4-1,5 miliar Euro (setara Rp29 triliun) jika menerapkan kebijakan pro-sepeda dengan konsisten. Meski demikian, upaya memajukan budaya bersepeda di Indonesia diakui masih terbentur berbagai kendala fundamental.

Menurut Sukma, sepeda kerap dipinggirkan, baik dalam alokasi ruang jalan maupun dalam kerangka kebijakan transportasi nasional. “Para pesepeda menghadapi ancaman keselamatan tinggi akibat harus berbagi jalan dengan kendaraan bermotor berkecepatan tinggi, tanpa didukung infrastruktur memadai. Persoalan keamanan parkir sepeda juga menjadi hambatan tersendiri,” ujar Lala, sapaan akrab Sukma.

Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia masih terbatas pada pembangunan jalur khusus sepeda. Sayangnya, jalur-jalur ini menurut Lala hanya tersedia di titik-titik tertentu dan belum tentu menjawab kebutuhan serta menjamin keselamatan penggunanya.

Perluasan jalur sepeda juga menghadapi hambatan politis. Dia menilai pesepeda masih dianggap minoritas di jalan raya dan tidak memberikan kontribusi ekonomi yang terukur. Hal ini berbeda dengan industri otomotif yang jelas sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. “Ketiadaan dokumentasi mengenai nilai ekonomi bersepeda membuat pengembangan sektor ini cenderung diabaikan,” kata Lala.

Pembelajaran dari Jerman

Riset yang dijalankan Lala selama satu setengah tahun di Jerman bertujuan menganalisis nilai ekonomi bersepeda di negara tersebut sebagai rujukan untuk memproyeksikan potensi serupa di Indonesia. Jerman dipilih karena memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sepeda sejak awal abad ke-19 yang terus berlanjut hingga sekarang.

Saat ini, kebijakan bersepeda Jerman diperkokoh melalui Rencana Nasional Bersepeda (Nationaler Radverkehrsplan). Rencana ini tidak sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga didukung struktur politik yang solid, berpusat pada kebutuhan manusia, dan mendorong inovasi dalam industri sepeda.

Hasilnya, sektor bersepeda menyumbang nilai ekonomi 141,7-144,7 miliar Euro pada 2024. Kontribusi terbesar datang dari perbaikan kesehatan fisik masyarakat (68,3 miliar Euro), pendapatan industri (47 miliar Euro), dan sektor pariwisata (22-25 miliar Euro).

Dengan menggunakan data ekonomi Jerman sebagai basis perhitungan, penelitian memproyeksikan Indonesia berpotensi memperoleh manfaat ekonomi sekitar 1,4-1,5 miliar Euro (setara Rp29 triliun). Lala menjelaskan angka ini bukanlah gambaran riil kondisi Indonesia saat ini, melainkan sebuah pendekatan perkiraan.

Periset mengaku kesulitan mendapatkan data bersepeda di Indonesia untuk pengukuran lebih jauh. “Mulai dari jumlah pengguna, kondisi infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi terkait sepeda. Data-data tersebut sebagian besar tidak tersedia atau sulit diakses publik,” tuturnya.

Kesenjangan besar antara manfaat ekonomi yang dihasilkan Jerman dan proyeksi Indonesia juga mencerminkan perbedaan komitmen investasi kedua pemerintah. Jerman saat ini mengalokasikan rata-rata 5,4 Euro per kapita per tahun dengan target peningkatan menjadi 30 Euro per kapita per tahun pada 2030.

Sebaliknya, Indonesia hanya menganggarkan rata-rata 0,01-0,02 Euro per kapita per tahun. Anggaran terbesar baru muncul pada 2022-2023 ketika pemerintah merespons tren bersepeda di masa pandemi.

Perbedaan alokasi anggaran ini menghasilkan kesenjangan infrastruktur yang mencolok. Jerman kini memiliki jaringan jalur sepeda sepanjang 58.421 kilometer, sementara Indonesia hanya 567,2 kilometer yang tersebar di 21 kota yang tercatat mengembangkan jalur sepeda.

Berdasarkan temuan riset Lala, pengembangan bersepeda memang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kota maupun negara. Namun, untuk mewujudkan dampak ekonomi positif, Indonesia memerlukan kebijakan bersepeda yang lebih menyeluruh.

“Hal itu disertai dengan sistem pencatatan dan pemantauan perkembangan sepeda secara berkelanjutan. Dengan kata lain, sepeda perlu ditempatkan sebagai bagian integral dalam kebijakan transportasi publik Indonesia,” ujar Lala.