Marak Rokok Murah dan Ilegal, Pakar Soroti Arah Kebijakan Cukai

JAKARTA, TRENASIA.ID – Fenomena downtrading atau perpindahan konsumen dari rokok berharga tinggi ke produk yang lebih murah menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia. Sejumlah pakar menilai, usulan perubahan kebijakan cukai justru berisiko memperluas ketersediaan rokok murah di pasar.

Dua wacana kebijakan yang menjadi sorotan adalah penambahan lapisan tarif atau layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau, termasuk SKM 3, serta usulan kenaikan batas produksi bagi pabrikan pada golongan tarif rendah.

Kedua usulan tersebut muncul sebagai alternatif untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. Namun, kebijakan itu dikhawatirkan membuka ruang lebih besar bagi produk berharga rendah dan mendorong konsumen berpindah ke rokok yang lebih murah.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menilai, kebijakan tersebut berisiko meningkatkan paparan rokok pada kelompok rentan, terutama anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Rencana kebijakan ini merupakan langkah mundur. Kebijakan ini justru membuat kelompok konsumen rentan seperti anak-anak dan masyarakat ekonomi bawah semakin berisiko terpapar rokok,” ujarnya.

Menurut Niti, penambahan layer maupun perubahan batas produksi dapat memperbesar peluang konsumen beralih ke produk berharga lebih rendah. “Kebijakan ini seperti hanya mempercepat downtrading dan memperpanjang rantai konsumsi,” katanya.

Niti juga meragukan efektivitas usulan tersebut dalam mengatasi peredaran rokok ilegal. Ia menilai, produsen ilegal tidak semata-mata menghindari tarif cukai yang tinggi, tetapi beroperasi di luar jangkauan hukum.

“Produsen rokok ilegal bukan hanya menghindari tarif cukai yang tinggi. Mereka memang beroperasi di luar jangkauan hukum dan akan terus mencari celah untuk menghindari bea (cukai) sekecil apa pun,” tegas Niti.

Pelonggaran batas produksi bagi pabrikan di golongan tarif rendah juga dinilai berpotensi memperbanyak peredaran rokok murah. Dalam kondisi tersebut, konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk dengan harga lebih rendah, yang dikhawatirkan memperkuat tren downtrading.

Karena itu, persoalan rokok murah dan rokok ilegal dinilai perlu dilihat melalui desain kebijakan cukai secara menyeluruh. Perubahan tarif dan batas produksi belum tentu menyelesaikan persoalan rokok ilegal apabila celah penghindaran cukai dan kepatuhan pelaku usaha tidak ditangani.

Cukai Rokok dan Perpindahan Konsumen

Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Hasbullah Thabrany mengatakan, kebijakan cukai perlu mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang, termasuk kemungkinan perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah.

Menurut Hasbullah, konsumen yang telah mengalami ketergantungan rokok dan memiliki keterbatasan daya beli berpotensi memilih produk berharga lebih rendah ketika tersedia di pasar.

“Pasti akan terjadi perpindahan konsumen. Jika ada yang lebih murah, ya pasti dia beli yang lebih murah. Tapi itu cuma pemikiran demand-supply jangka pendek. Karena seharusnya segala sesuatu kita pikirkan jangka panjangnya,” katanya.

Hasbullah juga menyoroti struktur cukai rokok yang memiliki sejumlah golongan tarif. Perbedaan tarif antargolongan, menurutnya, dapat menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk mencari celah memperoleh tarif lebih rendah.

Celah tersebut, antara lain, berkaitan dengan pelanggaran cukai berupa salah peruntukan dan salah personifikasi untuk menghindari tarif yang lebih tinggi.

Atas dasar itu, Hasbullah menolak anggapan bahwa penambahan layer dapat menjadi solusi untuk menekan peredaran rokok ilegal. Ia menilai, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perlu menjadi bagian dari penanganan persoalan tersebut.

“Justru pengawasan hukum dan sanksi hukum yang harus diperkuat. Dana sebagian cukai rokok itu bisa dipakai untuk operasional meningkatkan kontrol, pengawasan, survei. Itu akan jauh lebih efektif dibanding membuka ruang baru bagi rokok murah,” pungkasnya.