Defisit APBN November 2026 Rp379 Triliun, Masih Amankah bagi Ekonomi dan Rakyat?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka tersebut setara 1,47% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski masih berada di bawah batas defisit fiskal 3% terhadap PDB, besarnya pengeluaran pemerintah dibandingkan pendapatan negara memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan kondisi keuangan negara dan dampaknya bagi masyarakat.

Defisit APBN terjadi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dikumpulkan pemerintah. Hingga 31 Oktober 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.618 triliun atau 83% dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78% dari pagu Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp379,3 triliun antara pendapatan dan belanja negara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan jika defisit tersebut masih sesuai dengan desain pelaksanaan APBN. Pemerintah memang merancang anggaran dengan kondisi belanja lebih besar daripada pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.

"Inilah APBN kita, didesain dari sejak awal [defisit], karena itu kalau disebut tekor bukan berarti rugi. APBN itu enggak ada urusan dengan untung-rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," ujar Suahasil kala konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 13 November 2026.

Apakah Defisit APBN Rp379 Triliun Masih Aman?

Salah satu indikator untuk melihat kondisi defisit APBN adalah membandingkannya dengan ukuran perekonomian nasional melalui rasio terhadap PDB.

Indonesia memiliki kaidah fiskal yang membatasi defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan regulasi pengendalian defisit fiskal.

Dengan realisasi defisit sebesar 1,47% terhadap PDB hingga Oktober 2026, posisi fiskal Indonesia masih berada di bawah batas tersebut. Pemerintah juga menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Artinya, secara nominal, realisasi defisit hingga Oktober masih lebih rendah sekitar Rp309,8 triliun dibandingkan batas defisit yang direncanakan dalam APBN sepanjang tahun.

Selain rasio defisit, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan primer. Hingga Oktober 2026, keseimbangan primer APBN mencatat surplus Rp114,8 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan desain awal APBN 2026 yang memperkirakan keseimbangan primer mengalami defisit Rp89,7 triliun.

Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Surplus menunjukkan pendapatan negara masih lebih besar dibandingkan belanja di luar bunga utang.

Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator positif karena menunjukkan pemerintah memiliki penerimaan yang cukup untuk membiayai belanja nonbunga. Namun, surplus keseimbangan primer tidak berarti pemerintah sudah terbebas dari kebutuhan pembiayaan, sebab pembayaran bunga utang tetap harus diperhitungkan.

Meski demikian, rasio defisit yang masih di bawah 3% tidak otomatis menjamin seluruh kondisi fiskal aman. Pemerintah tetap perlu memperhatikan kemampuan menghimpun pendapatan, kebutuhan pembiayaan, pembayaran bunga utang, serta efektivitas penggunaan anggaran.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

Defisit APBN pada dasarnya bukan hanya persoalan angka dalam laporan keuangan pemerintah. Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana negara membiayai berbagai program yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Ketika pendapatan negara belum mencukupi seluruh kebutuhan belanja, pemerintah dapat menggunakan pembiayaan, termasuk penerbitan surat berharga negara (SBN), untuk menutup kekurangan anggaran.

Di satu sisi, pembiayaan defisit memungkinkan pemerintah tetap menjalankan program perlindungan sosial, subsidi energi dan pangan, pembangunan infrastruktur, serta layanan pendidikan dan kesehatan meskipun penerimaan negara belum mencukupi seluruh kebutuhan tersebut.

Belanja pemerintah juga dapat mendorong aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur, misalnya, berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan konektivitas, serta membantu kegiatan usaha dan distribusi barang. Sementara itu, bantuan sosial dan subsidi dapat membantu menjaga daya beli kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Namun, terdapat konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pembiayaan defisit melalui utang akan menambah kewajiban pemerintah untuk membayar pokok dan bunga pada masa mendatang.

Apabila beban bunga utang semakin besar, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin terbatas. Sebagian anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau bantuan sosial harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Bagi masyarakat, persoalan tersebut dapat terasa melalui terbatasnya ruang pemerintah untuk memperluas layanan publik maupun meningkatkan kualitas program kesejahteraan apabila beban pembiayaan terus meningkat.

Karena itu, persoalan utama bukan semata-mata apakah APBN mengalami defisit, melainkan apakah pembiayaan tersebut digunakan secara produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kewajiban yang harus ditanggung negara.