11 Ribu Ha Sawah di Aceh Rusak, Pemulihan Butuh Intervensi Multisektor

JAKARTA, TRENASIA.ID - Banjir yang melanda wilayah Aceh dan Sumatra menyimpan luka dan kerugian yang sangat fantastis. Bencana tersebut sampai saat ini masih dalam proses penanganan dan evakuasi di wilayah terdampak.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sekitar 11 ribu hektare lahan sawah rusak berat dan gagal panen akibat banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut). Lahan sawah tersebut tertutup lumpur, serta tidak lagi dapat ditanami secara normal.

"Sawahnya rusak ada 11 ribu hektare. Ini 11 ribu kami cetak ulang dan yang kerjakan adalah pemerintah, Kementerian Pertanian tanggung jawab," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Sementara itu, di wilayah Aceh data sementara mencatat sekitar 75.000 rumah warga rusak dengan kapasitas pembangunan rumah layak huni di Aceh yang hanya sekitar 2.000 unit per tahun. “Perlu perhatian pemerintah pusat, sebab jika dikalikan 75 ribu itu butuh 30 tahun rampung,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir.

Baca juga: Ramai Ajakan Beli Hutan Demi Cegah Banjir, Secara Regulasi Bolehkah?

Menurutnya, untuk memulihkan kondisi wilayah Aceh dapat pulih secara normal membutuhkan banyak biaya dan waktu yang cukup lama, sehingga perlu melibatkan banyak pihak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto juga menyatakan bahwa untuk pemulihan Aceh membutuhkan biaya sekitar Rp25,41 triliun.

Kiat Pemerintah Pulihkan Kondisi Aceh

Merespons kebutuhan dana dan waktu yang fantastis, pemerintah pusat harus merancang beberapa kiat pemulihan terintegrasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, berfokus pada empat pilar utama, yaitu:

1. Pemulihan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian bergerak cepat untuk merevitalisasi lahan sawah yang rusak. Selain program cetak sawah ulang seluas 11 ribu hektare yang diklaim menjadi tanggung jawab penuh Kementan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan benih unggul dan pupuk gratis kepada petani yang terdampak.

Hal ini perlu dilakukan agar siklus tanam berikutnya tidak terputus, menjaga pasokan pangan regional, dan memulihkan mata pencaharian petani.

2. Dukungan Ekonomi dan Penghapusan Utang UMKM

Untuk meringankan beban pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) yang kehilangan modal dan aset akibat bencana, pemerintah mengumumkan kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi warga yang terdampak.

Kebijakan ini merupakan langkah cepat untuk memulihkan likuiditas dan memberikan kesempatan kedua bagi UMKM untuk memulai kembali aktivitas ekonomi tanpa terbebani pinjaman lama.

3. Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur

BNPB dan Kementerian PUPR tengah menyusun rencana induk percepatan pembangunan kembali rumah rusak, dengan skema bantuan stimulan. Dalam hal ini, pemerintah pusat berkomitmen untuk mengerahkan BUMN dan melibatkan donasi swasta untuk mendongkrak target pembangunan rumah layak huni di atas batas 2.000 unit per tahun.

Fokus pembangunan ini juga diberikan pada perbaikan jaringan irigasi, jembatan, dan jalan yang menjadi salah satu kebutuhan mobilitas masyarakat setempat.

4. Keterlibatan Multisektor dan Pendanaan Darurat

Mengingat proyeksi biaya yang mencapai Rp25,41 triliun, pemerintah dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk realokasi anggaran dan pencairan dana bantuan sosial (Bansos) bagi korban.

Baca juga: Emas Antam Menguat di Pertengahan Desember, Pasar Mulai Menunjukkan Tren Positif

Selain itu, pemerintah dapat mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola BNPB, serta melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas belanja kementerian lain untuk memastikan pendanaan pemulihan dapat segera dicairkan dan digunakan secara efektif.