Yaqut Cholil Qoumas

Wisnu menyebut manipulasi tersebut berpotensi mengakibatkan beberapa jamaah berangkat lebih awal atau mengalami penundaan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi.

PT Pos Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan MCS terkait peluang kerja sama tersebut.

Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengkritik rencana Menteri Agama yang ingin menjadikan pencatatan nikah dari berbagai agama menjadi terpusat di Kantor Urusan Agama (KUA).