Yaqut Cholil Qoumas

Penetapan status hukum ini menjadi puncak dari rangkaian kontroversi yang mewarnai masa jabatan Yaqut selama memimpin Kementerian Agama.

Wisnu menyebut manipulasi tersebut berpotensi mengakibatkan beberapa jamaah berangkat lebih awal atau mengalami penundaan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi.

Menag menjelaskan fatwa tersebut bukan merupakan suatu paksaan tetapi sebuah rekomendasi dari MUI. Menag menyatakan fatwa yang termaktub dalam surat keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 bisa dilakukan maupun tidak dilakukan.