Pemerintah Pusat

Optimalisasi PBB, Antara Genjot Pembangunan dan Keadilan Sosial

Bagi banyak daerah, PBB bukan hanya komponen pajak, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan wilayah, Namun, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana peran pemerintah saat membagi besaran jumlah nilai pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Maharani Dwi Puspita Sari

Ilustrasi rumah murah bersubsidi dalam program Tapera. / Facebook @ppdpp.pupr

Pemda Masih Sangat Bergantung Dana Pemerintah Pusat, Berikut 2 Solusi Sri Mulyani

Salah satu tantangan dari pemerintah daerah adalah ketergantungan yang sangat besar kepada keuangan pusat. Sehingga Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) itu merupakan bagian yang sangat dominan.

Muhammad Imam Hatami

<p>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. Rapat tersebut beragendakan penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2019. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Sri Mulyani Sampaikan LKPP 2019 Pada Rapat Paripurna DPR

Ismail Pohan

36 Persen Rumah Subsidi Tak Dihuni Karena Tidak Layak

JAKARTA – Rumah subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dinilai masih belum efektif dan efisien. Data yang kurang akurat menjadi penghambat keberhasilan pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan perbedaan data antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi hal yang membuat pembangunan rumah […]

wahyudatun nisa