Otonomi Daerah
Jika seluruh 341 usulan DOB disetujui, negara harus menyediakan dana awal yang sangat besar. Dengan estimasi konservatif Rp300 miliar per kabupaten/kota dan Rp1 triliun per provinsi, kebutuhan anggaran bisa menembus lebih dari Rp100 triliun—angka yang setara dengan pembangunan tahap awal Ibu Kota Nusantara (IKN).


Peta Indonesia


Menakar Seberapa Besar Manfaat Pemekaran Wilayah di Indonesia
Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan setiap tahunnya, pertumbuhan tersebut sebagian besar ditopang oleh tingginya transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, bukan dari kekuatan ekonomi lokal.


Otonomi Daerah yang Terus Menggerogoti APBN
24 tahun pelaksanaan otonomi daerah belum banyak memberi perubahan bagi rakyat di 38 provinsi. Yang ada, pemerintah daerah masih terus menengadahkan tangan ke Jakarta. Celakanya, dana itu banyak diselewengkan untuk kepentingan pribadi kepala daerah, bahkan menyimpang dari peruntukan yang tercantum di APBN.


INDEF Khawatir Omnibus Law Lemahkan Kewenangan Daerah
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berpotensi mereduksi...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
