Apti

Puluhan Organisasi Tolak Rancangan Aturan Kemasan Polos dan Batas Nikotin Rokok

Presiden diminta meninjau aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Penyeragaman kemasan hingga larangan bahan tambahan dinilai berdampak pada industri.

Chrisna Chanis Cara

WhatsApp Image 2026-07-23 at 15.50.24.jpeg

(Ki-Ka) Perwakilan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan (APKLI-P), serta Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) berfoto bersama seusai menyampaikan Pernyataan Sikap Mata Rantai Pertembakauan Nasional terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan peraturan turunannya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Demo Buruh Rokok Keemenkes - Panji 2.jpg

APTI Desak Pemerintah Ambil Langkah Tegas untuk Selamatkan Pertembakauan Nasional

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44%.

Ananda Astri Dianka

Diduga Titipan! Petani Tembakau Desak Kemenkes Cabut Rancangan Kemasan Rokok Polos

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) secara tegas menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin diduga mendapat intervensi asing karena memaksakan terbitnya aturan tersebut, menyusul sejumlah kejanggalan antar pasal.

Distika Safara Setianda

APTI Duga Ada Intervensi di Kemenkes untuk RPMK yang Dinilai Rugikan Petani Tembakau

Ketua Umum DPN APTI, Agus Parmuji, menyebutkan bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin baru saja menerbitkan PP 28/2024 yang menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversi di kalangan petani tembakau dan industri kretek nasional. Saat ini, Menkes sedang menyiapkan RPMK yang dinilai melanggar konstitusi karena mengabaikan mandat dari PP 28/2024.

Idham Nur Indrajaya