Apti

APTI Desak Pemerintah Ambil Langkah Tegas untuk Selamatkan Pertembakauan Nasional

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44%.

Ananda Astri Dianka

Demo Buruh Rokok Keemenkes - Panji 2.jpg

Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa nasional di depan Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Selasa, 10 Oktober 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Diduga Titipan! Petani Tembakau Desak Kemenkes Cabut Rancangan Kemasan Rokok Polos

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) secara tegas menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin diduga mendapat intervensi asing karena memaksakan terbitnya aturan tersebut, menyusul sejumlah kejanggalan antar pasal.

Distika Safara Setianda

APTI Duga Ada Intervensi di Kemenkes untuk RPMK yang Dinilai Rugikan Petani Tembakau

Ketua Umum DPN APTI, Agus Parmuji, menyebutkan bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin baru saja menerbitkan PP 28/2024 yang menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversi di kalangan petani tembakau dan industri kretek nasional. Saat ini, Menkes sedang menyiapkan RPMK yang dinilai melanggar konstitusi karena mengabaikan mandat dari PP 28/2024.

Idham Nur Indrajaya

DPN APTI Menilai PP 28/2024 Akan Ciptakan Kemiskinan Baru

Ketua Umum DPN APTI, Agus Parmuji, menyatakan bahwa penerbitan PP 28/2024 beserta produk hukumnya adalah bentuk nyata kriminalisasi terhadap hak ekonomi petani tembakau di Indonesia.

Idham Nur Indrajaya