Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Ramai Warga Patungan Bangun Fasum, Sinyal Fiskal Daerah Memburuk

Maraknya swadaya membangun jalan dan jembatan mencerminkan tantangan fiskal pemerintah daerah, birokrasi, serta perubahan penggunaan Dana Desa.

Muhammad Imam Hatami

Ilustrasi perbaikan jalan dari swadaya masyarakat.

<p>Pekerja membersihkan gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Duh, 88 Persen Pemda Masih Bergantung pada APBN

Sebanyak 88,07% atau 443 dari 503 Pemerintah Daerah (Pemda) tercatat masih belum bisa mencapai kemandirian fiskal hingga 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut pemerintah perlu mencari solusi mengatasi kesenjangan fiskal yang masih cukup tinggi di Indonesia.

Muhamad Arfan Septiawan

<p>Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas Laporan dan Pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN TA 2019. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Menurut Menkeu Pemda Lemot Belanja Jadi Salah Satu Biang Kerok Resesi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan adanya keterlambatan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengeksekusi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, lambatnya Pemda dalam membelanjakan instrumen fiskal tersebut berimplikasi negatif terhadap pemulihan ekonomi.

Muhamad Arfan Septiawan

<p>Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat hadir pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2020. Raker tersebut membahas asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Sri Mulyani Jengkel, Pemda Masih Ketergantungan Dana Desa dan Transfer Daerah

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menopang 65% pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia.

Muhamad Arfan Septiawan