Sikat Gorengan dan Buka Data, Jurus RI Lawan Sanksi MSCI

JAKARTA, TRENASIA.ID - Kepanikan melanda Bursa Efek Indonesia akhir Januari lalu saat Indeks Harga Saham Gabungan terjun bebas hingga memicu trading halt beruntun. Aksi jual masif investor asing ini dipicu keputusan mengejutkan MSCI yang membekukan bobot saham Indonesia akibat isu transparansi pasar.

Kebijakan pembekuan ini menjadi pemicu utama kejatuhan indeks. MSCI memutuskan tidak menaikkan bobot saham Indonesia atau Foreign Inclusion Factor serta tidak menambah konstituen baru. Hal ini memicu kekhawatiran terhentinya aliran dana pasif asing ke pasar domestik secara signifikan.

Dampaknya sangat fatal, investor asing mencatat aksi jual bersih atau net sell mencapai Rp9,88 triliun sepanjang awal 2026. Tekanan jual yang masif ini bahkan memaksa otoritas bursa melakukan penghentian perdagangan sementara pada 28 dan 29 Januari lalu.

• Baca Juga: Profil Jeffrey Hendrik Pjs Dirut BEI, Mampukah Genjot IHSG?

Saat itu indeks terjun bebas lebih dari 8 persen dalam sehari hingga menyentuh level 8.200-an dari posisi sebelumnya di level psikologis 9.000. Kapitalisasi pasar bursa tergerus ribuan triliun rupiah, membuat emiten unggulan seperti PANI, BUMI, dan PTRO batal masuk radar indeks investor global tersebut.

Ancaman Frontier Market

Risiko terburuk dari ultimatum tersebut adalah Indonesia bisa diklasifikasikan ulang dari Emerging Market menjadi Frontier Market. Ancaman turun kelas ini memicu pemerintah mempercepat reformasi struktural melalui demutualisasi bursa agar sejajar dengan standar transparansi global yang diminta investor asing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan. "Pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif yang merugikan investor. Peningkatan likuiditas dilakukan melalui kenaikan minimum float menjadi 15 persen sesuai standar global," tegasnya di Wisma Danantara pada Sabtu, 30 Januari 2026. 

Free float adalah persentase saham yang dimiliki investor publik dan aktif diperdagangkan di pasar reguler. Standar Indonesia saat ini 7,5 persen masih tertinggal dibandingkan India yang mewajibkan 25 persen. Rendahnya porsi saham publik ini membuat harga emiten mudah dimanipulasi oleh segelintir pihak tertentu.

• Baca Juga: Retak Pasca IHSG Rontok, Pimpinan OJK Serempak Mundur

Pejabat Sementara Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi memastikan akan menerjemahkan arahan tersebut melalui penegakan hukum tegas. OJK segera memulai penyelidikan terhadap indikasi manipulasi pasar masif, terutama pola transaksi terkoordinasi yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi ketat dari pihak MSCI.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada perilaku influencer saham yang kerap melakukan promosi tidak wajar atau pompom. "Kami akan melakukan penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer. Kami segera memulai penyelidikan manipulasi pasar untuk set the tone," ungkap Friderica.

Buka Data Saham Publik

Menjawab tuntutan transparansi, Bursa Efek Indonesia menyiapkan langkah darurat dengan rencana membuka data pemegang saham di bawah 5 persen. Kebijakan ini mulai digodok Februari 2026 untuk mengungkap pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership yang selama ini sering kali tersembunyi.

Sebagai pembanding, Bursa London atau London Stock Exchange (LSE) menerapkan standar transparansi yang jauh lebih ketat. LSE mewajibkan pelaporan kepemilikan saham (disclosure) mulai dari level 3 persen, bukan data di atas 5 persen seperti yang selama ini berlaku di Indonesia. Ketentuan ini membuat pergerakan pemegang saham pengendali di Inggris sangat transparan.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik yang akan didapuk menjadi Plt Direktur Bursa Efek Indonesia itu dijadwalkan bertemu petinggi MSCI pada Senin 2 Februari 2026 ini. Pertemuan strategis tersebut membahas solusi teknis data free float guna mencegah degradasi status pasar. "Kami sudah berkomunikasi dan menampung apa yang diharapkan," ujar Jeffrey.

Saat ini daftar saham utama MSCI Indonesia Index masih didominasi wajah lama. Emiten tersebut antara lain PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Reformasi pasar modal menjadi pertaruhan besar bagi kredibilitas ekonomi.

Sinergi antara pemerintah, OJK, dan BEI diharapkan mampu memulihkan kepercayaan pasar yang sempat goyah akibat isu transparansi. Dukungan politik yang kuat dari Presiden Prabowo untuk percepatan reformasi menjadi modal utama dalam upaya pembersihan pasar modal domestik kali ini.