Pembiayaan Hijau Jadi Kunci UMKM Raih Akses Pasar ESG

JAKARTA, TRENASIA.ID - Green financing atau pembiayaan hijau menjadi salah satu segmen kebutuhan mendesak di tengah tekanan global dan perubahan iklim yang tak menentu.

Segmen ini menjadi langkah konkret yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk berkembang dan membantu menjaga kelestarian lingkungan.

Melansir dari laman Bank Indonesia (BI), Selasa, 9 Desember 2025, riset terbaru Council on Foreign Relation (2025) menyebutkan perubahan cuaca global diperkirakan berdampak 40% pada kerugian PDB. Perubahan ini diperkirakan akan terjadi hingga akhir abad atau 75 tahun ke depan.

Berbagai pihak mulai dari kementerian, bank sentral, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha harus bekerjasama untuk membangun ekosistem keuangan hijau yang kokoh dan berkelanjutan. Pada Mei–Juni 2025, Bank Indonesia bersama IKBI telah memfasilitasi business matching pembiayaan hijau untuk UMKM sebesar Rp96 miliar.

Baca juga: Gen Z Mau Punya Rumah Pertama? Ini Strategi Finansial 3–5 Tahun yang Realistis

Selain itu, BI juga menyelenggarakan business matching bersama 14 Kementerian, dan 10 lembaga keuangan. Program ini berhasil mempertemukan 394 UMKM dan menghasilkan komitmen pembiayaan lebih dari Rp300 miliar selama Februari hingga Juni 2025.

Tak hanya BI, pihak bank seperti BCA menawarkan skema pembiayaan hijau sesuai dengan POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pinjaman tersebut dinamakan Sustainability Linked Loan (SLL).

SLL merupakan mekanisme kredit yang mengikat bank dan debitur melalui kesepakatan target keberlanjutan tertentu, serta Sustainability Performance Targets (SPTs) relevan dengan bidang usaha debitur.

Skema ini menghadirkan hubungan yang saling menguntungkan. Jika debitur berhasil mencapai SPTs yang disepakati, mereka berhak memperoleh insentif, salah satunya adalah penurunan suku bunga.

Hal ini tidak hanya mendorong debitur untuk meningkatkan performa keberlanjutan mereka, tetapi juga memastikan dana yang disalurkan oleh bank memberikan dampak positif terhadap lingkungan maupun sosial.

Manfaat Pembiayaan Hijau Bagi Masyarakat dan UMKM

Bagi masyarakat dan UMKM, pembiayaan hijau membuka akses produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan, seperti kredit rumah hijau, kendaraan listrik, hingga pembiayaan usaha berbasis ekonomi sirkular.

BI mencatat hingga 1 Juli 2025, pembiayaan hijau yang telah disalurkan oleh perbankan mencapai Rp33,7 triliun untuk perumahan hijau dan kendaraan listrik.

Pembiayaan hijau tersebut juga berkontribusi pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Pembiayaan berkelanjutan juga mampu membuka peluang besar bagi para pelaku usaha komersial, termasuk UMKM, untuk mengembangkan bisnis mereka. Alokasi dana ini memungkinkan perusahaan tidak hanya mencapai keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Penerapan pembiayaan ini terlihat di berbagai sektor, misalnya pada perusahaan logistik mereka dapat melakukan peremajaan armada dengan beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, industri makanan dan minuman dapat meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan limbah produksi yang lebih baik.

Para pengembang properti diarahkan untuk membangun gedung bersertifikat hijau yang hemat akan energi. Selain pembiayaan, dukungan ini juga diiringi dengan program pendampingan intensif dan pelatihan teknis bagi UMKM untuk memastikan mereka mampu menerapkan praktik bisnis berbasis ekonomi hijau dan keberlanjutan secara efektif.

Baca juga: 5 Franchise Martabak Paling Cuan di 2026, Mulai Rp30 Juta Aja!

Jika modal atau pembiayaan hijau terserap dengan baik, maka transformasi bisnis menuju praktik yang lebih berkelanjutan akan berjalan masif, serta membuka akses UMKM pada pasar global yang semakin menuntut standar ESG.

Pada akhirnya, hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga mempercepat tercapainya target pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim nasional.