Prabowo Konversi Kompor Listrik, Efektifkah?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mencanangkan program konversi kompor listrik yang akan menggantikan kompor liquefied petroleum gas (LPG). Program tersebut rencananya dilakukan untuk mendukung pelaksanaan energi bersih terbarukan di Indonesia.

Permintaan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Kita diminta (Presiden Prabowo) mempercepat bagaimana kompor listrik itu bisa menggantikan kompor dari elpiji," kata Brian pada Kamis, 5 Maret 2026. 

Ia menyampaikan, konversi kompor listrik ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak bumi dan gas alam (migas). Selain itu, Brian juga menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi anggaran beban subsidi yang dikeluarkan negara setiap tahun.

"Kita tahu dalam keadaan sekarang harga BBM tinggi, sehingga dampaknya sangat besar. Jadi Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini, sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi," tegas Brian.

• Baca juga: Apakah Genteng Tanah Liat Ramah Lingkungan?

Sebelumnya, program ini juga pernah terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Namun, program tersebut berakhir dibatalkan. PLN (Persero) membatalkan program tersebut guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Sementara itu, Jokowi juga memberikan instruksi kehati-hatian terhadap para menteri untuk mengkaji secara jelas mengenai program-program yang digagas.

“Dan kehati-hatian kita dalam setiap membuat kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita, namun situasinya betul-betul yang luar biasa sulitnya. Sekali lagi policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati,” ujar Jokowi, dikutip Kamis, 5 Maret 2026.

"Urusan kecil-kecil tapi sekarang ini semuanya sensitif. Urusan kemarin misalnya, yang berkaitan kompor listrik, itu betul, bahwa kita harus konversi ke situ, tapi timing-nya bukan sekarang. Kompornya 1.800 (VA)," paparnya saat Sidang Kabinet Paripurna, dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 12 Oktober 2022.

Jokowi menjelaskan, program ini akan merubah kebiasaan masyarakat khususnya pemakai 450 (VA) menjadi pemakai di atas 1.800 (VA), Menurutnya, perubahan ini menjadi guncangan bagi rakyat kecil, sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus diperlakukan secara hati-hati.

Siapkah Ibu Rumah Tangga Beralih ke Konversi Kompor Listrik?

Bagi ibu rumah tanga, penggunaan kompor LPG sudah melekat dan menjadi pemakaian rutin. Hadirnya konversi kompor listrik ini tentunya menjadi peralihan baru yang tidak hanya mengubah pola konsumsi, melainkan pola pengeluaran terhadap kapasitas daya listrik.

Seorang ibu rumah tangga, Ufa Fajrina menyatakan bahwa program ini harus memiliki sistem penataan listrik yang menjamin keamanan bagi para pengguna. 

“Tanggapannya saya kurang setuju. Karena tidak semua wilayah punya aliran listrik yang baik. Bahkan banyak kabel kabel yang semrawut. Mungkin langkah pertama harusnya ada penataan listrik dulu kali,” kata Ufa kepada TrenAsia, Jumat, 6 Maret 2026.

Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan kompor LPG lebih hemat daripada kompor listrik. Menurutnya, dalam satu bulan kompor LPG hanya menghabiskan sekitar 2-3 tabung gas atau sekitar Rp66.000. Sedangkan penggunaan kompor listrik dikhawatirkan menghabiskan lebih banyak pengeluaran, pada sistem tagihan listrik bulanan.

Sementara itu, ibu rumah tangga lainnya yaitu Karmi juga menerangkan hal yang sama. “Kompor listrik pasti lebih mahal, dan takut aja nanti riskan konsleting listrik jadi bahaya,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan kompor listrik di area perumahan padat penduduk lebih riskan, sehingga jika tidak ada penataan dan pemahaman yang jelas, dikhawatirkan akan memicu kebakaran.

• Baca juga: Deretan Program Dongkrak Industri Hijau RI: Dari Motor hingga Kompor Listrik

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menyampaikan bahwa memasak menggunakan kompor listrik pada dasarnya dapat menekan biaya operasional. Namun dari sisi harga, kompor listrik umumnya lebih mahal dibandingkan kompor gas.

Ia menjelaskan harga kompor listrik di pasaran berkisar antara Rp600 ribu hingga sekitar Rp1 juta, sementara kompor gas biasanya dijual dengan harga di bawah Rp500 ribu. Selain itu, kompor listrik dengan kualitas baik membutuhkan daya listrik cukup besar, yakni sekitar 800 watt hingga 1.600 watt. Kondisi tersebut membuat perangkat ini umumnya hanya dapat digunakan oleh rumah tangga dengan kapasitas listrik di atas 1.300 VA.

“Dibanding pakai LPG memang lebih efisien. Tapi coba cari kompor listrik, harganya Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta-an. Kalau sasarannya orang miskin, mereka enggak bisa beli,” ucap Fabby, dikutip dari laman IESR pada Jumat, 6 Maret 2026.

Di sisi lain, pengguna LPG 3 kilogram sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Mereka umumnya merupakan pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA atau 900 VA yang masih mendapatkan subsidi.

“Biasanya kompor listrik butuh Watt tinggi. Memang ada yang 300-400 Watt, tapi yang bisa masak cepat 800-1.600 Watt,” paparnya.

Fabby juga menilai penggunaan kompor listrik tidak selalu cocok untuk semua pengguna LPG 3 kg. Sebab, pemakai gas subsidi tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima. Bagi pedagang yang berjualan secara mobile, penggunaan kompor listrik tentu tidak praktis.

Menurutnya, langkah yang lebih tepat untuk mengurangi beban subsidi LPG 3 kg bukan dengan menggantinya menggunakan kompor listrik, melainkan memastikan distribusi subsidi benar-benar tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat miskin serta kelompok yang membutuhkan.