Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Jokowi Tetap Andalkan Infrastruktur

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mendorong semua Kementerian/Lembaga (K/L0 dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan belanja produktif. Jokowi beranggapan belanja pembangunan bisa berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga meminta setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah itu harus dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai belanja pemerintah itu tidak membantu perekonomian masyarakat, apalagi jika sampai dikorupsi, tidak ada toleransi,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah, Kamis, 27 Mei 2021.

Mantan Wali Kota Solo ini menyebut belanja pembangunan menjadi aspek penting dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain membuka lapangan pekerjaan, belanja pembangunan bisa menambah daya tarik investasi Indonesia.

Untuk diketahui, realisasi belanja pemerintah hingga April 2021 telah menyentuh Rp723 triliun. Belanja tersebut tercatat tumbuh 15,9% year on year (yoy) dibandingkan April 2020.

“Supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah 15% untuk APBN dan 7% untuk APBD. Tidak hanya kecepatan, tapi juga ketepatan dalam strategi belanja,” ungkap Jokowi.

Infrastruktur menjadi aspek yang menjadi sorotan Jokowi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi fundamental penting dalam membawa Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Dalam urusan proyek pembangunan, Jokowi mengatakan butuh dana hingga Rp6.555 triliun. Dana tersebut dibutuhkan demi membiayai 1.592 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Hal senada diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Berbekal laporan G20 Surveillance Note, Sri Mulyani menjelaskan belanja 0,5% untuk pembangunan infrastruktur bisa mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 1% per tahun.

“Asesmen ini kembali menegaskan bahwa alokasi belanja ke arah belanja produktif perlu terus dilanjutkan dan diperkuat,” kata Sri Mulyani dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis 20 Mei 2021.

Sementara itu, ekonom Institute Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut pemerintah mesti cermat dalam mengatur prioritas pembangunan infrastruktur. Pasalnya, konsumsi rumah tangga yang jadi tulang punggu Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih belum pulih.

“Sebaiknya pemerintah tunda dulu proyek infrastruktur yang tidak urgen,” kata Bhima kepada Trenasia.com, Kamis, 27 Mei 2021.

Hal itu mesti dilakukan agar defisit APBN Indonesia bisa kembali ke level maksimal 3% pada 2023. Seperti diketahui, defisit APBN ditargetkan masih mencapai 5,7 % pada 2021 dan 4,85% pada 2022. (RCS)