JETP Dorong Transisi Energi, Jadi Potensi Jutaan Green Jobs

JAKARTA, TRENASIA.ID – Program Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia mencatat total pembiayaan ekonomi hijau sebesar US$21,8 miliar atau setara Rp402,4 triliun.

Pendanaan tersebut diarahkan untuk mempercepat transisi energi nasional, memperluas penggunaan energi baru terbarukan (EBT), serta mendorong pengembangan sektor industri rendah karbon.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembiayaan JETP tidak hanya difokuskan pada pembangunan proyek energi, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru berbasis keberlanjutan.

Program ini mencakup pembangunan pembangkit energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, modernisasi jaringan listrik, hingga penguatan sistem pendukung transisi energi nasional.

“Perjalanan menuju perekonomian Indo-Pasifik yang berkelanjutan dan masa depan net-zero bukanlah jalan yang dapat ditempuh sendiri. Sinergi antara kepemimpinan Indonesia dan keunggulan teknologi para mitra kawasan termasuk China merupakan mesin penggerak ketahanan ekonomi Asia Tenggara,” kata Airlangga dalam China Conference: Southeast Asia 2026 “Indonesia’s Growing Leadership in Southeast Asia’s Green Economy”, Selasa, 10 Februari 2026.

Baca juga: Komdigi Bertekad Ciptakan 9 Juta Talenta Digital

Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan pada 2026. Pemerintah menargetkan transformasi ekonomi hijau melalui pengembangan energi terbarukan, pembangunan jaringan listrik hijau terintegrasi, penguatan hilirisasi industri baterai kendaraan listrik dan panel surya, serta pengembangan bahan bakar ramah lingkungan seperti B40–B50, sustainable aviation fuel (SAF), hidrogen, dan amonia hijau.

Selain itu, penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) juga didorong untuk menekan emisi sektor energi. Transformasi ini diperkirakan berpotensi membuka hingga 4,4 juta peluang kerja baru hingga 2029 sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menambahkan bahwa pengembangan EBT berpotensi menciptakan sekitar 760 ribu pekerjaan hijau dalam satu dekade ke depan. Proyeksi tersebut tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025–2034.

“Saya harapkan nanti di sektor akademisi mempersiapkan SDM yang bisa bekerja di sektor nuklir, hidro, sampah, surya, panas bumi, pumped storage, angin, biomassa, biogas, dan laut,” kata Eniya, dikutip Kamis, 12 Februari 2026.

Dalam proyeksi kebutuhan tenaga kerja, sektor tenaga surya diperkirakan menjadi penyerap terbesar dengan potensi sekitar 348.057 pekerjaan. Peluang lainnya berasal dari proyek pumped storage sekitar 94.195 pekerjaan, sistem penyimpanan energi baterai (BESS) sekitar 68.193 pekerjaan, energi angin sekitar 58.938 pekerjaan, serta panas bumi sekitar 42.700 pekerjaan.

Kebutuhan tenaga kerja tersebut diperkirakan terbagi pada berbagai tahapan proyek, yakni sekitar 485.000 pekerja pada fase prakonstruksi dan konstruksi, sekitar 31.000 tenaga kerja untuk operasi dan pemeliharaan, serta sekitar 243.000 pekerja di sektor manufaktur EBT.

Melalui RUPTL 2025–2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 69,5 gigawatt hingga 2034. Sekitar 76% dari total tambahan kapasitas tersebut direncanakan berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.

Baca juga: 6 Ide Jualan Takjil Sehat Tanpa Gula hingga Minyak Goreng

Perkembangan ini juga memicu munculnya jenis pekerjaan baru yang berfokus pada integrasi teknologi dan pengelolaan energi berbasis data. Implementasi JETP melibatkan kolaborasi pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, serta tenaga kerja profesional di berbagai bidang teknis maupun nonteknis guna mempercepat pengurangan emisi dan memperluas aktivitas ekonomi rendah karbon.