Absen Bagi Dividen Meski Raup Untung, Kontribusi BUMN Terhadap APBN Dipertanyakan

JAKARTA – Keputusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk absen menebar dividen untuk tahun buku 2020 menuai kritikan. Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengungkap seharusnya perusahaan pelat merah bisa membantu penerimaan negara yang tengah terseok-seok.

“Sebetulnya sih kalau menurut saya, kalau memang masih mengalami keuntungan, perlu kasih dividen, tapi rasionya diturunkan. Karena pembagian dividen bukti kepercayaan investor bahwa emiten tersebut masih prospektif,” kata Toto kepada Trenasia.com, Senin, 7 Juni 2021.

Menurut Toto, peran dividen untuk penerimaan negara pada masa pandemi COVID-19 sangat esensial. Selain membantu pembiayaan penanganan COVID-19, dividen itu bisa menjadi dana segar untuk menyuntik BUMN lain yang kinerja keuangannya berada di ujung tanduk.

Berdasarkan data yang dihimpun Trenasia.com, sejumlah BUMN memang tercatat absen membagikan dividen tahun buku 2020. Beberapa BUMN Karya yang sudah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tercatat tidak membagikan dividen meski masih raup laba bersih.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk membukukan laba bersih Rp23,98 miliar sepanjang 2020. Lalu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk masing-masing mencatatkan laba bersih Rp187,76 miliar dan Rp501,5 miliar.

Selain itu, perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN juga ikut absen membagikan dividen. Padahal, BTN tercatat meraih kenaikan laba bersih dari Rp209,26 miliar pada 2019 menjadi Rp1,6 triliun pada 2020.

“Saya rasa sih, kalau BUMN itu sehat, ada kebutuhan dari pemerintah untuk ngisi kas, kecil kemungkinannya. Kalau ga dikasih, berat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita,” jelas Toto.

Menteri BUMN telah mengakui kinerja perusahaan pelat merah merosot tajam sepanjang 2020. Menurut Erick, 90% BUMN mengalami gangguan bisnis akibat pandemi COVID-19.

Erick Thohir menilik laba konsolidasi seluruh perusahaan pelat merah pada 2020 anjlok 77% year on year (yoy). Laba konsolidasi seluruh BUMN menukik dari Rp124 triliun pada 2019 menjadi Rp28 triliun pada 2020.

Penurunan laba itu bersumber dari pendapatan seluruh BUMN yang merosot 25% yoy dari Rp1.600 triliun pada 2019 menjadi Rp1.200 triliun pada 2020.

“Pandemi ini terdampak dengan BUMN kita yang punya net profit yang tadinya Rp124 triliun jadi kemungkinan konsolidasi hanya Rp28 triliun,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis, 3 Juni 2021.

Penurunan kinerja yang dialami BUMN mulai tahun kemarin membuat sumbangsih dividen BUMN ke penerimaan negara dipertanyakan. Menurut Erick, dividen BUMN pada 2021 hingga 2023 bakal merosot.

Bahkan, dividen BUMN itu diramal Erick akan lebih rendah ketimbang dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran PMN sebesar Rp67 triliun. Anggaran PMN itu 139% lebih besar ketimbang target dividen BUMN pada 2021 senilai Rp28 triliun. (RCS)