Kinerja Bumn

Hingga Juni 2024, Hutama Karya telah menerima total PMN sebesar Rp131,1 triliun sejak tahun 2015, yang keseluruhannya dialokasikan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Perubahan drastis terjadi pada tahun 1998 ketika Orde Baru hampir runtuh. Soeharto memutuskan untuk meningkatkan status lembaga ini menjadi setingkat Kementerian dan melantik Tanri Abeng sebagai menteri BUMN pertama di kabinet pembangunan VII.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyebut, Kementerian BUMN masih menjalankan regulasi sebagaimana tercantum undang-undang (UU) No 19 Tahun 2023 tentang BUMN.