IHSG Terancam Turun Kelas, Saatnya Tiru Reformasi India

JAKARTA, TRENASIA.ID – Ancaman penurunan peringkat pasar saham Indonesia menjadi kategori frontier marketoleh MSCI Inc telah mengguncang Bursa Efek Indonesia pekan ini. Tekanan jual masif yang jarang terjadi sebelumnya kini melanda lantai bursa memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku pasar domestik.

Penurunan status ini berisiko besar membuat Indonesia tersisih dari radar investor internasional yang menjadikan indeks MSCI sebagai acuan utama alokasi dana. Dana jumbo pasif seperti Sovereign Wealth Fund hingga dana pensiun global berpotensi menarik modalnya dari pasar saham nasional.

Merespons krisis kepercayaan ini pelaku pasar mendesak pembuat kebijakan untuk segera melakukan reformasi struktural agar pasar domestik tetap relevan bagi asing. Indonesia disarankan untuk meniru jejak sukses India yang berhasil mentransformasi pasar modalnya melalui kebijakan transparansi yang sangat ketat.

• Baca Juga: Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga RI pada PDB Menurun

1. Ancaman Frontier Market

John Foo pendiri Valverde Investment Partners menilai masalah struktural seperti rendahnya saham beredar bebas atau free float sudah lama menjadi beban. Isu kedalaman likuiditas pasar yang minim membuat daya tarik pasar saham Indonesia semakin tertinggal dibandingkan negara tetangga lainnya.

Investor menilai pembenahan atas dua isu krusial tersebut dapat membuka peluang peningkatan peringkat pasar secara menyeluruh di mata dunia internasional. Tanpa perbaikan fundamental pada struktur pasar Indonesia berisiko kehilangan statusnya sebagai negara berkembang dan turun kasta menjadi pasar perbatasan.

Tekanan jual yang terjadi saat ini dinilai bukan sekadar koreksi harga biasa melainkan sinyal peringatan keras dari komunitas investasi global. Otoritas bursa dituntut bergerak cepat mengatasi hambatan likuiditas agar tidak ditinggalkan oleh pengelola dana asing yang memiliki standar tinggi.

• Baca Juga: Kalahkan Deposito, Green Crowdfunding Tawarkan Cuan Segini

2. Belajar Sukses India

India kini menjadi contoh sukses reformasi pasar modal setelah menghadapi persoalan serupa dengan Indonesia pada satu dekade yang lalu. Pasar saham di sana kini berkembang pesat dengan rekor penawaran umum perdana atau IPO dan lonjakan jumlah investor ritel domestik.

Kunci sukses India dimulai sejak reformasi tahun 2010 yang mewajibkan perusahaan tercatat mempertahankan kepemilikan saham publik minimum sebesar 25 persen. Perusahaan yang berada di bawah ambang batas tersebut diwajibkan meningkatkan porsi saham publik setidaknya lima persen setiap tahunnya secara konsisten.

Kebijakan tegas tersebut diperkuat dengan peningkatan transparansi data dan perluasan akses yang lebih mudah bagi para investor asing global. Hasilnya India mencatat arus masuk investasi asing sebesar 1,25 triliun dolar AS dan membangun basis investor ritel terbesar di dunia saat ini.

3. Masalah Struktural RI

Tantangan terbesar reformasi di Indonesia adalah struktur kepemilikan korporasi yang masih didominasi oleh konglomerasi keluarga tertutup dan sangat terkonsentrasi. Banyak pengendali emiten justru memilih melakukan pembelian kembali saham atau buyback untuk menopang harga yang secara teknis malah menekan porsi free float.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai peringatan keras dari MSCI ini sebagai momentum emas untuk melakukan perbaikan perilaku pasar. Ia mengaku telah berulang kali meminta regulator pasar saham untuk membersihkan bursa dari praktik manipulasi harga yang merugikan investor publik.

Purbaya menegaskan bahwa peringatan MSCI adalah hal yang baik untuk mendorong terciptanya ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan transparan. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi standar yang diinginkan oleh MSCI sebelum bulan Mei tahun ini agar peringkat Indonesia tetap aman terjaga.

4. Reformasi Free Float

Otoritas pasar modal Indonesia mulai menempuh jalur reformasi serupa dengan mendorong penerapan aturan free floatminimum sebesar 15 persen. Aturan baru ini ditargetkan mulai berlaku efektif pada bulan Maret mendatang sebagai langkah awal memperbaiki likuiditas transaksi di bursa saham domestik.

Selain itu porsi saham publik untuk emiten yang baru melakukan IPO juga direncanakan naik menjadi kisaran 15 hingga 25 persen. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan baru yang melantai di bursa memiliki likuiditas yang cukup sejak hari pertama.

Namun Kepala Riset Maybank Sekuritas Jeffrosenberg Chen Lim mengingatkan agar implementasi aturan ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa persiapan matang. Tenggat waktu yang terlalu singkat bagi emiten untuk mematuhi aturan baru justru berisiko memicu gelombang penjualan saham yang mengacaukan pasar.

5. Dampak Jangka Panjang

Direktur Investasi BNP Paribas Asset Management Djumala Sutedja menilai aturan float yang lebih kuat akan berdampak positif dalam jangka panjang. Transparansi yang lebih baik cenderung memperluas cakupan investasi dan mengurangi premi risiko yang biasanya diminta oleh investor global saat masuk.

Reformasi struktural ini diharapkan mampu menarik modal yang lebih berkelanjutan atau sustainable capital ke pasar saham Indonesia di masa depan. Belajar dari India bobot mereka dalam Indeks Pasar Berkembang MSCI meningkat drastis dari 8 persen menjadi 18 persen berkat reformasi.

Analis T Rowe Price Clarence Li menambahkan bahwa tekanan pasar saat ini lebih mencerminkan ujian terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah. Jika Indonesia mampu menunjukkan konsistensi dan ketekunan jangka panjang seperti India maka kepercayaan investor asing dipastikan akan kembali pulih dengan cepat.