Paradoks Kendaraan Listrik: Produk Hijau yang Ancam Hutan Tropis

JAKARTA, TRENASIA.ID - Mobil listrik (electric vehicle/EV) selama ini dipromosikan sebagai kendaraan masa depan yang lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun, di balik teknologi hijau tersebut terdapat rantai pasok panjang yang bergantung pada mineral kritis, salah satunya nikel.

Indonesia berada di posisi strategis dalam industri kendaraan listrik global karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pemerintah mendorong hilirisasi nikel untuk membangun ekosistem baterai EV dari hulu hingga hilir.

Namun, ambisi menjadi pusat industri baterai dunia menghadirkan sebuah paradoks. Di satu sisi, nikel memberikan peluang ekonomi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel menghadirkan persoalan lingkungan, mulai dari deforestasi, pencemaran air, hingga emisi karbon tinggi akibat penggunaan energi berbasis batu bara.

Pertanyaannya, apakah mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel benar-benar sudah hijau?

Indonesia Jadi Raja Nikel Dunia

Indonesia saat ini menjadi pemain utama dalam industri nikel dunia. Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 62 juta ton atau mencapai 44,5% dari total cadangan global.

Dari sisi produksi, Indonesia semakin dominan. Pada 2025, produksi nikel nasional mencapai sekitar 2,6 juta ton, atau menyumbang sekitar 66,7% produksi nikel dunia.

Bersama Filipina, Indonesia menguasai sekitar 73,6% produksi nikel global, menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pusat pasokan mineral strategis untuk industri baja tahan karat dan kendaraan listrik.

Cadangan nikel Indonesia tersebar di sejumlah wilayah, antara lain:

Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Kalimantan Tengah
Papua Barat

Salah satu pusat terbesar berada di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah, yang berkembang menjadi kawasan industri nikel terintegrasi dengan fasilitas pertambangan, smelter, hingga pengolahan bahan baku baterai.

Besarnya potensi tersebut membuat pemerintah memilih strategi hilirisasi, yaitu menghentikan ekspor bijih nikel mentah dan mendorong pembangunan industri pengolahan dalam negeri.

Nikel sering disebut sebagai mineral penting dalam transisi energi karena menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik jenis Nickel Manganese Cobalt (NMC).

Namun, proses mendapatkan nikel tidak selalu ramah lingkungan. Aktivitas pertambangan nikel membutuhkan pembukaan lahan besar-besaran, penggalian tanah, serta pembangunan infrastruktur industri yang dapat mengubah ekosistem sekitar.

Deforestasi Mengancam Pulau Kecil dan Hutan Tropis

Salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Laporan Greenpeace menemukan eksploitasi nikel di tiga pulau kecil, yaitu,

Pulau Gag
Pulau Kawe
Pulau Manuran

Eksploitasi tersebut telah menyebabkan pembukaan lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami. Padahal, pulau-pulau kecil memiliki fungsi ekologis penting dan memiliki perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sementara itu, penelitian terkait kawasan industri nikel Morowali mencatat pembukaan sekitar 8.100 hektare hutan dalam area konsesi tambang, belum termasuk pembukaan lahan untuk pembangunan jalan dan fasilitas industri.

Selain deforestasi, aktivitas pertambangan juga memunculkan risiko pencemaran air. Di Halmahera, Maluku Utara, Sungai Sagea yang sebelumnya menjadi sumber air masyarakat mengalami penurunan kualitas akibat aktivitas industri pertambangan.

Sementara di Raja Ampat, limpasan material tambang menyebabkan peningkatan sedimentasi di wilayah pesisir yang berpotensi mengganggu ekosistem laut.

Kondisi ini menjadi perhatian karena Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan biodiversitas laut terbesar dunia dengan sekitar 75% spesies karang dunia dan lebih dari 2.500 spesies ikan.

Ironi Industri Baterai EV : Produk Hijau Masih Gunakan Energi Batu Bara

Salah satu kritik terbesar terhadap industri nikel Indonesia adalah tingginya ketergantungan terhadap energi fosil.

Pengolahan nikel membutuhkan energi sangat besar. Saat ini, banyak kawasan industri menggunakan PLTU captive berbahan bakar batu bara untuk memasok listrik langsung ke fasilitas smelter.

Di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera, terdapat,

11 unit PLTU captive yang telah beroperasi
3 unit tambahan dalam tahap pembangunan
Total kapasitas sekitar 4,54 GW

Situasi tersebut menciptakan kontradiksi besar. Baterai kendaraan listrik memang digunakan untuk mengurangi emisi kendaraan, tetapi proses produksinya masih menghasilkan emisi karbon tinggi karena menggunakan energi berbasis batu bara.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyebut industri nikel masih menghadapi persoalan serius karena aktivitasnya menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, hingga memperparah krisis iklim akibat penggunaan PLTU captive.

Meski menghadapi berbagai kritik, pemerintah tetap menjadikan hilirisasi nikel sebagai strategi utama meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pada 29 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan fasilitas baterai kendaraan listrik terintegrasi terbesar di Asia Tenggara di Karawang, Jawa Barat.

Proyek tersebut menjadi bagian dari ambisi Indonesia membangun ekosistem kendaraan listrik dari bahan baku hingga produk akhir.

Indonesia Battery Corporation (IBC) menyebut hilirisasi bukan hanya proses industrialisasi, tetapi upaya menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.

Salah satu alasan utama pemerintah mendorong hilirisasi adalah peningkatan nilai ekonomi. Pengolahan nikel menjadi bahan baku baterai disebut mampu meningkatkan nilai tambah hingga 67 kali lipat dibandingkan ekspor nikel mentah.

Pabrik baterai EV di Karawang direncanakan mulai beroperasi tahap pertama pada Juni 2026 dengan kapasitas:

6,9 GWh
Setara kebutuhan sekitar 100 ribu kendaraan listrik

Dalam lima tahun, kapasitas ditargetkan meningkat menjadi:

15 GWh
Setara sekitar 200 ribu kendaraan listrik

Proyek ini diproyeksikan menciptakan:

8.500 tenaga kerja langsung
35.000 tenaga kerja tidak langsung

Namun, tantangan besar masih muncul. Meski identik dengan kendaraan listrik, sebagian besar produksi nikel Indonesia saat ini belum masuk ke rantai pasok baterai.

Data industri 2025 menunjukkan:

Stainless steel: 83%
Sebagian besar produksi nikel Indonesia masih digunakan untuk industri baja tahan karat (stainless steel).
Baterai kendaraan listrik (EV): 17%
Hanya sebagian kecil nikel yang masuk ke rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Artinya, sebagian besar nikel Indonesia masih digunakan untuk industri baja tahan karat. Menurut Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), narasi ledakan permintaan nikel akibat kendaraan listrik belum sepenuhnya terjadi karena sektor stainless steel masih menjadi konsumen terbesar.

Tantangan lain bagi industri nikel Indonesia berasal dari perkembangan teknologi baterai. Saat ini baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) semakin populer karena memiliki biaya lebih murah, umur pakai panjang, dan tidak membutuhkan nikel.

Di pasar China, baterai LFP telah menguasai lebih dari 80% pasar baterai kendaraan listrik. Jika tren tersebut terus berkembang, investasi besar Indonesia pada industri nikel baterai berisiko menghadapi masalah stranded asset, yaitu aset yang kehilangan nilai karena perubahan teknologi dan pasar.

Mobil listrik mungkin tidak menghasilkan asap saat digunakan, tetapi baterai di dalamnya masih membawa cerita panjang tentang hutan yang hilang, energi batu bara, dan konflik lingkungan di wilayah tambang.

Transisi energi yang sesungguhnya bukan hanya tentang mengganti kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik, tetapi memastikan seluruh rantai produksinya benar-benar berkelanjutan.