Minyak Venezuela Jadi Arena Pertarungan AS dan Rusia
- Chevron dan Rosneft menjadi aktor kunci dalam strategi AS mengelola minyak Venezuela di tengah sanksi dan rivalitas global.

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID - Upaya Amerika Serikat (AS) dalam mengelola sektor minyak Venezuela sejak lama telah menunjukkan dua wajah kebijakan yang saling bertolak belakang.
Di satu sisi, Washington menerapkan sanksi ketat untuk melumpuhkan sumber pendapatan utama pemerintah Nicolás Maduro.
Namun di sisi lain, AS juga memberikan pengecualian khusus kepada perusahaan minyak raksasa asal Amerika, Chevron, demi mempertahankan pengaruh geopolitik sekaligus menjaga transparansi aliran minyak Venezuela di pasar global.
Kebijakan ini menempatkan sektor minyak Venezuela dalam pusaran tarik-menarik kepentingan geopolitik global. Di tengah sanksi AS, dua nama besar muncul sebagai pemain kunci dengan posisi yang sangat kontras.
Dua pemain tersebut yakni Chevron sebagai dan Rosneft dari Rusia sebagai “penantang utama” yang menjadi target tekanan.
Baca juga : 10 Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar Dunia
Chevron vs Rosneft
Dikutip laman EuroNews, Senin, 5 Februari 2025, Chevron menjadi satu-satunya perusahaan minyak besar asal AS yang masih beroperasi di Venezuela. Perusahaan ini mendapatkan lisensi khusus dari Departemen Keuangan AS melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Lisensi tersebut memungkinkan Chevron tetap menjalankan operasi terbatas, meski tidak diizinkan memulai proyek baru.
Chevron beroperasi sebagai mitra minoritas dalam sejumlah joint venture dengan perusahaan minyak nasional Venezuela, PDVSA.
Produksi dari konsorsium ini diperkirakan menyumbang sekitar 25 persen dari total produksi minyak Venezuela saat ini. Namun, pendapatan yang dihasilkan tidak masuk langsung ke kas pemerintah Maduro, melainkan digunakan untuk menutup utang PDVSA kepada Chevron.
Berbeda dengan Chevron, Rosneft dan anak-anak perusahaannya justru menjadi target utama sanksi AS. Sebelum dikenai sanksi pada Februari 2020, Rosneft berperan sebagai broker utama ekspor minyak Venezuela.
Rosneft bahkan pernah menangani sekitar 70 persen pengapalan minyak negara tersebut ke pasar internasional. Perusahaan asal Rusia itu juga memberikan pinjaman besar kepada Venezuela, termasuk pinjaman sekitar US$6,5 miliar pada 2014, yang dibayar dengan skema minyak ditukar utang.
AS menilai peran Rosneft sebagai penghalang utama efektivitas sanksi. Anak usaha Rosneft Trading S.A. dituduh menggunakan berbagai taktik penghindaran, termasuk pengiriman minyak antar kapal (ship-to-ship transfers), untuk menyamarkan asal minyak Venezuela.
Sanksi AS akhirnya memaksa Rosneft menarik diri secara formal pada Maret 2020, meski asetnya dialihkan ke perusahaan Rusia lain, Roszarubezhneft.
Baca juga : Awal 2026, Pengguna Coretax Tembus 11 Juta Akun Wajib Pajak
Ambisi Amerika Kuasai Minyak
Sejak 2017 hingga 2025, strategi AS adalah sanksi finansial dan energi untuk memotong aliran pendapatan pemerintah Maduro.
Dalam kerangka ini, Chevron dipertahankan sebagai pengecualian strategis. Washington memandang kehadiran Chevron penting sebagai sumber transparansi, alat pengelolaan utang PDVSA, sekaligus leverage politik yang sewaktu-waktu dapat dicabut jika situasi politik berubah.
Namun, strategi tersebut mengalami eskalasi signifikan pada Januari 2026, menyusul laporan penangkapan Nicolás Maduro. Presiden AS Donald Trump menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela dan melibatkan perusahaan-perusahaan minyak AS dalam upaya membangun kembali industri minyak negara tersebut yang telah rusak parah.
Langkah ini menandai pergeseran dari sekadar tekanan sanksi menuju ambisi intervensi langsung. Targetnya adalah memulihkan produksi minyak Venezuela, yang anjlok drastis dalam satu dekade terakhir.
Meski demikian, para analis menilai langkah tersebut membutuhkan investasi puluhan miliar dolar AS dan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil.
Upaya pemulihan industri minyak Venezuela menghadapi dua kendala besar. Pertama adalah kondisi lapangan, infrastruktur minyak Venezuela rusak parah akibat kurangnya investasi, salah kelola, dan eksodus tenaga ahli.
Selain itu, sebagian besar cadangan minyak Venezuela merupakan minyak berat dan asam yang membutuhkan teknologi pengolahan mahal.
Kendala kedua adalah lanskap geopolitik. Meski tekanan terhadap Rosneft dinilai cukup efektif, hubungan energi antara Venezuela dan Rusia menunjukkan negara-negara yang disanksi masih mampu menemukan jalur alternatif untuk menyalurkan minyak ke pasar global.
Secara keseluruhan, kebijakan AS terhadap minyak Venezuela bukan sekadar soal sanksi atau bantuan. Ini adalah permainan strategis yang kompleks, memadukan pengecualian selektif, tekanan geopolitik, dan potensi investasi langsung.
Dalam peta kekuatan ini, Chevron berperan sebagai pion kunci bagi Washington, sementara Rusia tetap menjadi pesaing yang sulit sepenuhnya disingkirkan.
Ke depan, arah pengelolaan minyak Venezuela akan sangat bergantung pada stabilitas politik, kesiapan investasi, dan dinamika geopolitik global. Yang jelas, minyak Venezuela kini bukan hanya komoditas energi, tetapi juga instrumen politik dalam perebutan pengaruh kekuatan besar dunia.

Amirudin Zuhri
Editor
