Menilik Deal Rp87 Triliun RI-Inggris dalam Industri Perkapalan

JAKARTA, TRENASIA.ID -  Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyepakati kerja sama strategis senilai £4 miliar atau sekitar Rp87 triliun untuk memperkuat industri kapal nasional. Kesepakatan ini diumumkan pada pertemuan virtual antara kedua pemimpin seusai KTT G20.

“Kesepakatan dengan Indonesia ini merupakan contoh terbaru tentang bagaimana kemitraan internasional kita yang kuat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di dalam negeri dalam hal lapangan kerja, peluang, dan pertumbuhan,” ungkap Keir Starmer.

Melalui program Maritime Partnership Programme (MPP), Indonesia dan Inggris akan membangun lebih dari 1.000 kapal penangkap ikan serta memperkuat armada pertahanan laut. Kapal-kapal ini akan dirakit di dalam negeri dengan dukungan teknologi, pengalaman, dan keahlian kapal Inggris. 

Pembangunan kapal akan mendukung 1.000 lapangan kerja di Inggris. Sebagian besar lapangan kerja tersebut diperkirakan akan tersedia di galangan kapal Babcock di Rosyth, dengan posisi-posisi lain di lokasi perusahaan di Bristol dan galangan kapal Devonport.

“Melalui kemitraan bersejarah ini, kami akan mengembangkan dan membangun kapal-kapal kami di dalam negeri, didukung oleh keahlian, pengalaman, dan teknologi dari Inggris,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari GOV.UK, Rabu, 26 November 2025. 

Salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pertahanan, kedirgantaraan, dan keamanan, Babcock International akan membawa transfer teknologi di bidang rekayasa kapal, desain digital, riset automasi, serta AI dalam pembangunan kapal generasi baru. 

Selain itu, program ini akan bekerjasama di bidang pendidikan yang melibatkan institusi Indonesia dan Inggris untuk berbagi keahlian dalam engineering presisi, desain kapal digital, serta sistem maritim modern.

Di Indonesia, program ini akan membuka investasi besar dalam pembuatan kapal lokal, merevitalisasi komunitas nelayan, memperkuat pertahanan dan keamanan maritim Indonesia. Selain itu, kerjasama ini mampu meningkatkan ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo. 

• Baca juga: 5 Komitmen Prabowo di KTT G20, Dari Pangan hingga Lingkungan

Kapal penangkap ikan akan memperkuat kapasitas tangkap lokal, membantu ketahanan pangan laut dan kesejahteraan nelayan. Jika kapasitas tangkapan lokal mampu menghasilkan banyak ikan, maka para nelayan pun dapat melakukan penjualan secara cepat. Hal ini yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus membantu perekonomian para nelayan secara efektif.

Program ini digadang-gadang akan mewujudkan ambisi Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga kekayaan laut. Kesepakatan yang terjalin antara Indonesia-Inggris ini bukan sekadar finansial saja, tetapi juga perihal perkembangan teknologi yang semakin pesat. 

Peluang Lapangan Kerja & Dampak Ekonomi

Bagi Indonesia, program ini akan mendorong kebangkitan industri galangan kapal lokal, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja di daerah pesisir dan komunitas nelayan. Hal ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dengan cara memberdayakan penduduk pesisir setempat untuk berkembang, dan mencari tahu detail terkait pembangunan kapal melalui teknologi yang didatangkan langsung dari Inggris.

• Baca juga: Kritik Kehadiran Indonesia dalam KTT COP30

Sementara itu, program ini di Inggris diperkirakan mampu mengamankan 1.000 pekerjaan di galangan kapal Babcock di Rosyth, Bristol, dan Devonport. Hal ini yang mampu membuka peluang usaha kecil dan menengah (UKM) lokal di Indonesia, untuk bisa menjadi bagian dari rantai pasok galangan kapal seperti penyedia komponen, pengolahan material, hingga logistik.

Pengembangan armada pertahanan laut lokal akan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Kerja sama ini bukan hanya soal keamanan, karena sebagian dari kesepakatan juga akan didukung oleh Blue Planet Fund Inggris untuk proyek yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan stok ikan dan konservasi laut. 

Secara keseluruhan, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat aliansi strategis antara Inggris dan Indonesia dalam menjaga stabilitas maritim di kawasan Indo-Pasifik.