Jadi Alat Politik Trump, Apa Itu Garda Nasional AS?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Garda Nasional Amerika Serikat (U.S. National Guard) sering menimbulkan kebingungan di mata publik. Berbeda dengan kepolisian federal maupun militer aktif, institusi ini memiliki peran ganda (dual mission) yang unik: melayani kepentingan negara bagian sekaligus pemerintah federal.

Garda Nasional menjalankan dua fungsi inti. Pertama, misi negara bagian, di mana pasukan dikerahkan oleh gubernur untuk menangani keadaan darurat. Mereka bisa ditugaskan dalam operasi evakuasi korban bencana alam, pencarian dan penyelamatan, hingga menjaga ketertiban saat terjadi kerusuhan sipil. Dalam situasi krisis, Garda Nasional juga menyalurkan bantuan kemanusiaan, mulai dari logistik, air bersih, hingga layanan medis darurat.

Kedua, misi federal. Jika dipanggil oleh Presiden, Garda Nasional berfungsi sebagai cadangan militer bagi Angkatan Darat (Army) dan Angkatan Udara (Air Force). Mereka dapat ditugaskan ke zona konflik luar negeri, seperti Irak dan Afghanistan, atau melaksanakan operasi berskala nasional, misalnya pengamanan wilayah udara pasca serangan 11 September 2001, serta operasi keamanan perbatasan.

Baca Juga: Trump Klaim Sudah Akhiri 7 Perang, Apa Saja?

Dengan peran ini, Garda Nasional menjadi elemen fleksibel: hadir di garis depan saat bencana domestik sekaligus bisa dilibatkan dalam operasi militer luar negeri. Meski sering tampil di ruang publik Amerika, Garda Nasional bukan aparat penegak hukum. Mereka tetap tunduk pada hukum militer, bukan hukum sipil. Artinya, mereka tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan investigasi atau penangkapan dalam kasus kriminal.

Hal ini yang membedakan mereka dengan lembaga penegak hukum federal seperti FBI, DEA, ATF, maupun US Marshals. Lembaga-lembaga tersebut bernaung di bawah Departemen Kehakiman, berfokus pada investigasi, penyidikan, dan penegakan hukum sipil. Sementara Garda Nasional hadir terutama untuk menjaga stabilitas keamanan dan membantu dalam situasi luar biasa.

Kontroversi di Era Trump

Peran Garda Nasional kerap menjadi sorotan politik, terutama pada masa pemerintahan Donald Trump. Pada puncak gelombang protes Black Lives Matter pada Juni 2020, Trump sempat mengancam mengaktifkan Insurrection Act, undang-undang langka yang memungkinkan presiden mengerahkan militer untuk menegakkan hukum di dalam negeri.

Kebijakan serupa kembali muncul pada Agustus 2025, ketika Trump mengerahkan lebih dari 2.200 anggota Garda Nasional ke Washington DC. Pasukan gabungan ini berasal dari DC sendiri, yang mayoritas dipimpin Demokrat, serta dari beberapa negara bagian Republik seperti Virginia Barat, Carolina Selatan, Ohio, Mississippi, Louisiana, dan Tennessee.

Menurut Satuan Tugas Gabungan-DC, mulai 24 Agustus malam para anggota diperbolehkan membawa senjata dinas, meski penggunaannya hanya diperkenankan dalam kondisi ekstrem, yakni untuk mencegah ancaman serius berupa kematian atau luka parah.

Trump mengklaim pengerahan ini sebagai respons atas lonjakan kriminalitas, masalah tunawisma, hingga dugaan salah kelola anggaran di ibu kota. Namun, data resmi Kepolisian DC justru menunjukkan tren penurunan signifikan kejahatan kekerasan pada 2023–2024, setelah sempat melonjak pascapandemi.

Baca Juga: Jelang Pertemuan Trump-Zelenskyy, Gedung Putih Tingkatkan Tekanan

Pertarungan Politik

Langkah Trump menuai kritik keras dari Partai Demokrat. Wali Kota DC, Muriel Bowser, dituduh Trump memalsukan data kriminal, sementara Trump mengancam akan melakukan federalisasi penuh terhadap DC jika kondisi tidak membaik. Selain Garda Nasional, aparat federal lain seperti Imigrasi dan Bea Cukai juga diperbanyak di jalanan, memicu protes warga dan aktivis hak sipil.

Gubernur Maryland Wes Moore menolak keras rencana serupa di wilayahnya, menyebut Trump menggunakan “taktik ketakutan” ala era 1980-an. Trump membalas dengan menuding Moore gagal mengatasi kriminalitas, bahkan mengancam mencabut dana federal bagi Maryland.

Sebelumnya, pada Juni 2025, Trump juga pernah mengerahkan hampir 5.000 tentara Garda Nasional ke Los Angeles untuk meredam protes terkait kebijakan imigrasi. Aksi tersebut ditentang Gubernur California Gavin Newsom, yang menilai pengerahan militer hanya memperburuk ketegangan sosial.

Kisruh politik di era Trump memperlihatkan bagaimana Garda Nasional seringkali ditarik ke pusaran kepentingan politik domestik. Dari satu sisi, mereka adalah garda terdepan dalam bantuan kemanusiaan dan respons bencana. Namun di sisi lain, status ganda mereka membuat institusi ini rentan dipolitisasi, terutama ketika perintah pengerahan datang langsung dari presiden.

Pada akhirnya, Garda Nasional tetap berfungsi sebagai cadangan militer yang krusial bagi AS. Namun, perdebatan mengenai batas wewenang, fungsi, dan risiko politisasi akan terus mewarnai peran mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas di negeri Paman Sam.