Andy Burnham dan Asa Ekonomi Koperasi di Inggris

JAKARTA, TRENASIA.ID– Pergantian perdana menteri di Inggris biasanya dipandang sebagai peristiwa politik. Namun naiknya Andy Burnham ke kursi nomor satu di Downing Street bisa menjadi lebih dari sekadar pergantian pemimpin. 

Di balik transisi ini, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah Inggris sedang bersiap menggeser arah ekonominya dari model yang sangat terpusat di London menuju ekonomi yang lebih berbasis komunitas, koperasi, dan pemerataan wilayah?

Burnham resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan Keir Starmer setelah memenangkan pemilihan internal Partai Buruh. 

Dalam pidato perdananya di Downing Street, ia menjanjikan langkah cepat untuk mengatasi krisis biaya hidup, mengakhiri tunawisma, memperluas pembangunan rumah sosial, serta menyusun rencana pembangunan nasional selama 10 tahun. 

Ia juga menegaskan komitmennya untuk "menyebarkan kekuasaan" dari Westminster ke berbagai wilayah Inggris. 

Burnham menjadi Perdana Menteri Inggris pertama yang berasal dari tradisi Labour and Co-operative, aliansi politik antara Partai Buruh dan Co-operative Party yang telah berlangsung sejak 1927. 

Selama hampir satu abad, banyak anggota parlemen berasal dari aliansi tersebut, tetapi belum pernah ada yang mencapai jabatan perdana menteri.

Apa Itu Labour and Co-operative?

Nama "Partai Koperasi" mungkin terdengar asing bagi pembaca Indonesia. Padahal, Co-operative Party merupakan salah satu partai politik tertua di Inggris yang lahir dari gerakan koperasi konsumen pada awal abad ke-20.

Berbeda dengan koperasi yang identik dengan badan usaha, Co-operative Party adalah partai politik yang memperjuangkan prinsip kepemilikan bersama (mutual ownership), demokrasi ekonomi, bisnis berbasis anggota, dan pembagian manfaat ekonomi yang lebih merata.

Sejak 1927, partai ini memiliki perjanjian elektoral dengan Partai Buruh. Para kandidatnya maju sebagai Labour and Co-operative, membawa agenda sosial-demokrasi sekaligus nilai-nilai koperasi ke parlemen Inggris. 

Saat ini terdapat puluhan anggota parlemen dari aliansi tersebut, tetapi Burnham menjadi tokoh pertama yang berhasil membawa tradisi itu ke Downing Street.

Bagi Burnham, koperasi bukan sekadar bentuk badan usaha. Dalam berbagai pidato dan tulisan politiknya, ia menempatkan kepemilikan komunitas, bisnis milik pekerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai bagian dari strategi membangun ekonomi yang lebih inklusif.

Dari Manchester ke Downing Street

Selama menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester sejak 2017, Burnham membangun reputasi sebagai politisi yang menentang dominasi London dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Ia mendorong devolusi fiskal, memperjuangkan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah, serta mengembangkan Bee Network, sistem transportasi publik terintegrasi yang mengembalikan layanan bus ke kendali publik setelah hampir empat dekade dikelola operator swasta.

Langkah tersebut menjadi salah satu simbol pendekatan Burnham yang sering disebut pengamat sebagai Manchester model atau Manchesterism—yakni pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kota-kota besar di luar London, investasi publik, transportasi massal, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

Dikutip dari Reuters, media Inggris menjuluki Burnham "King of the North" karena konsistensinya memperjuangkan kepentingan wilayah utara Inggris yang selama puluhan tahun dinilai tertinggal dibanding London dan kawasan tenggara. 

Dalam pidato kemenangan sebagai pemimpin Partai Buruh, ia berjanji akan membawa harapan bagi "forgotten places everywhere" atau wilayah-wilayah yang selama ini merasa diabaikan oleh politik nasional.

“Saya akan menempatkan kepedulian terhadap sesama sebagai inti dari segala hal yang saya lakukan. Mari kita bangun semangat persatuan nasional yang baru, yang didasari oleh tujuan bersama dan sikap positif,” ujar Burnham, dikutip dari thenews.coop, Selasa 21 Juli 2026.

Mengoreksi Warisan Thatcher?

Kebijakan Burnham diperkirakan tidak akan mengembalikan Inggris pada model ekonomi yang sepenuhnya dikuasai negara. 

Namun banyak analis melihatnya sebagai upaya mengoreksi warisan Thatcherisme, yaitu pendekatan neoliberal yang sejak era Margaret Thatcher menekankan privatisasi, deregulasi, dan peran pasar.

Burnham justru berbicara mengenai negara yang lebih aktif dalam menyediakan layanan publik, memperluas perumahan sosial, memperkuat transportasi umum, dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri, Burnham mengatakan pemerintahannya akan menjadi "circuit breaker for Britain" dan menyusun strategi 10 tahun untuk mentransformasi politik dan ekonomi Inggris. 

Ia juga menegaskan bahwa paket kebijakan pertama pemerintah akan difokuskan pada penurunan biaya hidup masyarakat. Meski demikian, Burnham juga berhati-hati agar tidak memicu kekhawatiran pasar. 

Ia menegaskan akan tetap menjaga disiplin fiskal sembari membuka ruang fleksibilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Reuters melaporkan pasar merespons awal pemerintahannya dengan sikap menunggu, terutama terkait arah kebijakan fiskal dan penunjukan menteri keuangan baru.

Ketimpangan Regional Jadi Tantangan Besar

Arah kebijakan Burnham tidak muncul dari ruang hampa. Selama bertahun-tahun, Inggris menghadapi kesenjangan produktivitas yang tajam antara London dan wilayah utara. 

Data resmi Office for National Statistics (ONS) secara konsisten menunjukkan produktivitas dan pendapatan per kapita di London jauh melampaui banyak kota di North of England. Kondisi tersebut melahirkan tuntutan agar investasi pemerintah tidak lagi terpusat di ibu kota. 

Burnham menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mendorong desentralisasi, dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi Inggris akan lebih berkelanjutan jika kota-kota seperti Manchester, Liverpool, Leeds, dan Newcastle memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pembangunan.

Dalam pidatonya sebagai pemimpin Partai Buruh, Burnham menegaskan bahwa Inggris membutuhkan "return of the Labour they once knew" dan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat serta daerah-daerah yang selama ini tertinggal.

Apa Dampaknya bagi Dunia?

Perubahan arah ekonomi Inggris tentu tidak hanya berdampak pada warga negara tersebut.

Jika Burnham benar-benar menjalankan agenda pembangunan wilayah, investasi hijau, dan penguatan industri domestik, maka kebijakan perdagangan, investasi asing, hingga hubungan ekonomi dengan negara berkembang juga berpotensi ikut berubah.

Bagi Indonesia, Inggris merupakan salah satu investor penting di sektor jasa keuangan, energi, pendidikan, hingga transisi energi bersih. 

Pendekatan baru yang lebih menekankan pembangunan hijau dan ekonomi berbasis komunitas dapat membuka peluang kerja sama baru, terutama pada proyek energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan pembiayaan pembangunan daerah.

Namun keberhasilan agenda tersebut akan bergantung pada kemampuan Burnham menjaga keseimbangan antara ambisi sosial dan disiplin fiskal.

Dengan pertumbuhan ekonomi Inggris yang masih lemah, tekanan biaya hidup yang tinggi, serta ruang fiskal yang terbatas, tantangan terbesar pemerintah baru bukan hanya menghadirkan visi baru, melainkan membuktikan bahwa model ekonomi yang lebih inklusif tetap dapat menciptakan pertumbuhan.

Jika berhasil, Burnham bukan hanya akan dikenang sebagai perdana menteri baru. Ia bisa menjadi pemimpin yang mengubah cara Inggris memandang hubungan antara pasar, negara, dan komunitas—sebuah pergeseran yang relevansinya jauh melampaui batas negara itu sendiri.