Wacana publik patungan membeli hutan di Indonesia terbentur status Hutan Negara dalam UU No. 41/1999. Pembelian lahan konservasi secara legal hanya dimungkinkan pada area berstatus APL atau hak milik individu.

Terbitnya Permen ESDM 14/2025 membuka peluang besar bagi daerah penghasil migas untuk terlibat langsung dalam sektor hulu. Aturan ini dinilai mampu memperkuat desentralisasi energi, meningkatkan lifting nasional, hingga menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.

Banjir Sumatra-Aceh berpotensi turunkan PDB nasional Rp68,67 triliun atau setara 0,29%. Celios desak moratorium tambang dan sawit untuk cegah bencana ekologis berulang.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM sebagai pemasok utama bahan baku. Seluruh kebutuhan program wajib dipenuhi dari kelompok masyarakat dan bukan perusahaan besar, untuk memastikan manfaat ekonomi berputar di tingkat lokal.