7 Perubahan Besar Program MBG 2026 yang Perlu Diketahui

JAKARTA, TRENASIA.ID - Pemerintah melakukan penataan besar terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada paruh pertama 2026. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengalami sejumlah perubahan mendasar, mulai dari penyesuaian anggaran, perubahan kelompok penerima manfaat, efisiensi pola distribusi, hingga pengetatan pengawasan terhadap dapur penyedia makanan.

Penataan ulang ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG sejak diluncurkan. Fokus utamanya untuk memastikan anggaran yang sangat besar dapat digunakan lebih efektif, tepat sasaran, serta menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Berikut sederet perubahan penting dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026,

1. Anggaran MBG Turun dari Rp335 Triliun Menjadi Rp268 Triliun

Perubahan paling signifikan terjadi pada sisi anggaran. Pemerintah memangkas pagu indikatif MBG tahun 2026 dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menjelaskan perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi dan perhitungan ulang kebutuhan riil program.

"Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Jumat, 12 Juni 2026.

Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian anggaran lanjutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengurangan anggaran dilakukan melalui proses penghitungan ulang agar penggunaan dana lebih tepat, bukan sekadar pemotongan belanja.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan proses penataan ulang program selesai dalam waktu satu bulan.

2. MBG Tidak Lagi Bersifat Universal, Anak dari Keluarga Mampu Dicoret

Perubahan berikutnya terkait sasaran penerima manfaat.

Jika sebelumnya MBG memiliki pendekatan yang lebih luas, kebijakan baru mengarahkan bantuan agar lebih tepat sasaran. Anak-anak dari keluarga mampu tidak lagi menjadi prioritas penerima Program Makan Bergizi Gratis.

Kebijakan refocusing yang dilakukan BGN ini bertujuan agar anggaran negara dapat lebih banyak menyasar kelompok yang memiliki risiko kekurangan gizi dan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

Dengan perubahan ini, penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga berkecukupan berpotensi dihentikan.

3. Fokus Baru ke Wilayah 3T dan Kelompok 3B

Pemerintah kini memberikan prioritas kepada kelompok yang dianggap paling membutuhkan. Dua sasaran utama MBG adalah wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetya Hadi menyatakan dukungan penuh terhadap perubahan fokus tersebut karena kelompok ibu dan anak usia dini menjadi kunci dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pemerintah menargetkan perluasan cakupan penerima dari kelompok 3B dapat dipercepat dalam waktu dekat.

“Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini,” jelas Prasetya.

4. Distribusi Makanan Dikurangi Menjadi Lima Hari dalam Sepekan

Dalam rangka menekan pemborosan, BGN juga mengubah pola distribusi makanan.

Jika sebelumnya makanan dapat diberikan selama enam hari dengan mekanisme paket untuk hari libur, kini MBG hanya disalurkan selama lima hari dalam satu minggu, menyesuaikan hari efektif sekolah.

Meski terjadi pengurangan hari distribusi, pemerintah memastikan nilai manfaat tetap sama, yakni sekitar Rp10.000 per porsi di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, dengan penyesuaian biaya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

5. Pembangunan Dapur MBG Dihentikan Sementara

Dari sisi operasional, BGN menerapkan moratorium pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah ingin melakukan penataan terhadap ribuan SPPG yang telah beroperasi. Evaluasi diperlukan untuk memastikan pemerataan lokasi dapur, mengingat sebagian besar fasilitas masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, pemerintah juga menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan SPPG, termasuk praktik jual beli fasilitas yang tidak sesuai aturan.

6. Ribuan SPPG Pernah Disanksi karena Melanggar SOP

Pengetatan pengawasan menjadi bagian penting dari reformasi MBG. Data BGN menunjukkan sejak program berjalan pada Januari 2025 hingga akhir Mei 2026, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi penghentian sementara (suspend) akibat tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

BGN menegaskan bahwa dapur yang tidak mampu memenuhi standar keamanan pangan, tata kelola, dan kualitas pelayanan akan diberikan sanksi hingga masalah tersebut diperbaiki.

7. Prabowo Larang Telur Dadar dalam Menu MBG

Perubahan lain yang menarik perhatian publik adalah aturan baru mengenai menu makanan.

Presiden Prabowo Subianto secara khusus melarang penggunaan telur dadar dalam paket MBG. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi pengurangan kualitas bahan makanan, misalnya dengan mencampurkan telur dengan tepung atau bahan lain.

Dalam standar baru, telur harus diberikan dalam kondisi utuh seperti telur rebus atau telur ceplok. Bahkan, telur rebus yang diberikan kepada siswa harus sudah dikupas agar lebih mudah dikonsumsi.

"Jadi telur harus utuh, ceplok atau rebus,” ungkap Prabowo dalam keterangannya.

Prabowo juga menegaskan bahwa program MBG tidak boleh menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi atau melakukan penyalahgunaan anggaran negara.

Perubahan besar dalam Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan pemerintah mulai bergeser dari pendekatan ekspansi cepat menuju penataan kualitas dan efektivitas.

Di satu sisi, efisiensi anggaran dan penargetan ulang penerima manfaat diharapkan membuat program lebih tepat sasaran. Namun di sisi lain, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar untuk menjaga kualitas makanan, memastikan distribusi berjalan lancar, serta memperluas akses bagi kelompok rentan di seluruh Indonesia.