Uji Nyali APBN Hadapi Perang dan Ledakan Harga Minyak

JAKARTA, TRENASIA.ID - Harga minyak kontrak berjangka WTI kembali melonjak menuju US$95 per barel pada perdagangan Kamis, 12 Maret 2026. Lonjakan harga ini dipicu oleh memanasnya konflik di Timur Tengah, mulai dari gangguan operasi terminal minyak di Irak hingga tertutupnya Selat Hormuz, yang bahkan mengalahkan sentimen pelepasan 400 juta barel cadangan darurat oleh Badan Energi Internasional (IEA).

Di tengah gejolak pasokan global tersebut yang berpotensi memberikan efek kejut terhadap kenaikan harga barang, pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan terburu-buru mengambil langkah drastis dalam merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan memastikan APBN akan tetap dikelola secara fleksibel agar berfungsi maksimal sebagai bantalan (shock absorber) bagi masyarakat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa opsi penyesuaian belanja dalam skenario terburuk (stress test) memang selalu terbuka. Namun, langkah tersebut dinilai belum mendesak untuk segera dilakukan saat ini.

• Baca Juga: Ekspansi Proyek Nikel Moncer, Pendapatan MINE Tembus Rp2,36 T

"Itu sangat terbuka. Tapi kita melihatnya kan ini masih sangat awal, jadi tidak usah terlalu terburu-buru. Ini masih bulan Maret, dan kita juga lihat risiko itu agak terkendali (contained) sekarang. Jadi kita pantau saja," ujar Febrio kepada awak media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026. 

Febrio menjelaskan, pemerintah tidak memitigasi dampak global hanya dari kacamata pergerakan harga minyak semata. Kebijakan fiskal yang dirumuskan tidak bersifat satu dimensi (one dimensional), melainkan turut menghitung lonjakan harga komoditas andalan ekspor Indonesia lainnya yang bisa menjadi penambal penerimaan negara di tengah krisis.

"Jadi bukan one dimensional yang sifatnya, 'Oh, kalau harga minyaknya naik, akan jadi begini,' tidak begitu. Kalau harga minyaknya naik, kita tanya juga: harga batu baranya naik berapa? Harga CPO-nya naik berapa?" paparnya.

Perhitungan berbagai variabel ini, lanjut Febrio, akan menentukan seberapa besar kebutuhan anggaran pemerintah untuk melindungi daya beli publik dari hantaman inflasi global. "Itu sudah kita lakukan bertahun-tahun, banyak yang akan kita siapkan, dan pengelolaan APBN itu sangat-sangat fleksibel," tambahnya.

• Baca Juga: APBN Defisit Rp135 T, Kenapa Asing Rebutan SBN RI?

Hasil Stress Test Kemenkeu

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya meminta semua pihak untuk tidak panik menghadapi fluktuasi harian harga minyak akibat gejolak perang di Timur Tengah. Diketahui harga minyak sempat menembus US$113  sebelum bergerak fluktuatif ke kisaran US$88 hingga US$95 dolar per barel pada pekan ini.

"Jadi, teman-teman jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga akan US$100 terus. Bahkan, Anda bilang 150 dolar AS dan anggaran kita tidak akan kuat. Kita akan assess terus dari waktu ke waktu," ungkap Purbaya Seusai meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta, pada Senin, 9 Maret 2026. 

Ia memastikan bahwa lonjakan harga minyak harian belum memberikan efek rambatan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi domestik, karena dampak ke fiskal baru akan terlihat dalam rentang waktu bulanan.

Purbaya pun membeberkan hasil stress test yang menggunakan parameter asumsi rata-rata harga minyak per tahun. Ia mengungkapkan, jika rata-rata harga minyak mentah dunia dalam setahun penuh bertahan menembus level US$92 per barel, barulah defisit APBN berpotensi melampaui batas aman 3%, yakni merangsek ke level 3,6% terhadap PDB.

"Jadi, masih di bawah itu (rata-rata tahunan). Masih tenang-tenang dulu. Yang jelas, kita monitor dari waktu ke waktu dan saya tidak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan," tegas Menkeu Purbaya.