Subsidi Energi Rp210 T Bebani APBN, Ekonom Minta Evaluasi

JAKARTA, TRENASIA.ID – Ruang fiskal pemerintah dinilai semakin tertekan di tengah lonjakan belanja subsidi energi dan ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik. 

Kondisi tersebut mendorong munculnya desakan agar pemerintah mulai mengevaluasi berbagai subsidi energi yang dianggap tidak produktif dan kurang tepat sasaran.

Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Candra Fajri Ananda menilai tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi semakin besar jika harga energi dunia terus bergejolak.

Menurutnya, beban subsidi energi selama ini menjadi salah satu komponen yang paling sensitif terhadap kenaikan harga minyak global. “Prinsipnya, harga energi seperti BBM atau energi lainnya secara teori ditentukan berdasarkan biaya produksinya. Harga idealnya bisa menutup biaya produksi,” ujar Candra.

Subsidi Energi Dinilai Perlu Dievaluasi

Candra menilai subsidi energi tetap penting sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Namun, implementasinya harus memenuhi dua syarat utama, yakni tepat sasaran dan memiliki batas waktu yang jelas.

Ia mengingatkan subsidi yang justru tidak mendorong produktivitas atau dinikmati kelompok yang tidak tepat berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang. “Kalau yang terjadi justru kontraproduktif, artinya subsidinya tidak tepat sasaran,” katanya.

Menurut Candra, subsidi seharusnya menjadi instrumen sementara untuk membantu masyarakat atau sektor tertentu hingga mampu mandiri. Karena itu, evaluasi berkala menjadi penting agar APBN tetap sehat. “Subsidi bukan kebijakan permanen. Semua kebijakan seharusnya dievaluasi,” ujarnya.

Ia mengibaratkan subsidi seperti vitamin yang memberi efek cepat, tetapi belum tentu memperkuat fundamental ekonomi jika tidak dikelola dengan tepat.

Beban Subsidi Energi APBN 2026 Tembus Rp210 Triliun

Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Nilai tersebut naik dibanding outlook subsidi energi 2025 sebesar Rp183,9 triliun.

Anggaran subsidi energi 2026 terdiri dari:

• Subsidi listrik: Rp104,64 triliun
• Subsidi LPG 3 kilogram: Rp80,3 triliun
• Subsidi BBM dan komponen lain: sisanya

Lonjakan anggaran subsidi muncul di tengah meningkatnya risiko geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia.

Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit karena belanja subsidi berpotensi menggerus kapasitas negara untuk mendanai sektor produktif lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.

Candra menegaskan subsidi yang layak dipertahankan ialah program yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat. “Subsidi yang bisa dipertahankan hanya yang tepat sasaran, bisa mendorong produktivitas, dan nilai tambahnya naik,” tegasnya.

Jika tidak memberi dampak terhadap peningkatan produktivitas, ia menilai pemerintah tidak perlu ragu melakukan evaluasi maupun penyesuaian kebijakan subsidi.