Pertamax Green, BBM Ramah Lingkungan yang Tidak Ramah Kantong

JAKARTA, TRENASIA.ID – Transisi energi sering terdengar ideal di atas kertas. Emisi karbon turun, udara lebih bersih, ketergantungan pada bahan bakar fosil berkurang. Namun ketika transisi itu sampai di SPBU, realitasnya sering jauh lebih rumit. Menjadi hijau ternyata mahal.

Itulah paradoks yang kini terlihat pada Pertamax Green. Produk BBM berbasis campuran bensin dan bioetanol milik Pertamina itu kini dijual sekitar Rp17.000 per liter, lebih mahal dibanding Pertamax biasa yang berada di level Rp16.250 per liter.

Artinya, konsumen yang ingin memilih bahan bakar yang diklaim lebih ramah lingkungan harus membayar premi sekitar Rp750 per liter. Sekilas selisih itu terlihat kecil. Namun dalam keputusan konsumsi massal, selisih harga sekecil apa pun bisa menjadi penentu utama.

Pertanyaan besarnya, bagaimana Indonesia bisa mendorong transisi energi jika produk “hijau” justru lebih mahal dari produk yang ingin digantikannya?

Apa Itu Pertamax Green?

Pertamax Green merupakan BBM berbasis bensin yang dicampur bioetanol. Varian yang saat ini dipasarkan adalah E5, artinya kandungannya terdiri dari sekitar:

• 95% bensin,
• 5% bioetanol.

Bioetanol sendiri adalah alkohol berbasis biomassa yang umumnya dihasilkan dari:

• tebu,
• molase,
• jagung,
• singkong,
• atau bahan organik lain.

Karena berasal dari biomassa, bioetanol dianggap lebih rendah emisi karbon dibanding bahan bakar fosil murni.

Menurut International Energy Agency (IEA), biofuel seperti etanol dapat membantu menurunkan emisi sektor transportasi, terutama pada negara yang belum sepenuhnya siap beralih ke kendaraan listrik.

Inilah yang membuat bioetanol sering disebut sebagai transition fuel—bahan bakar jembatan menuju sistem energi yang lebih bersih.

Masalah Klasik: Produk Hijau Selalu Lebih Mahal

Produk hijau hampir selalu lebih mahal pada fase awal adopsi. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Mobil listrik awalnya jauh lebih mahal dari mobil bensin. Panel surya dulu dianggap terlalu mahal untuk rumah tangga. Biofuel juga menghadapi tantangan serupa.

Ekonom energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menjelaskan harga merupakan faktor dominan dalam keputusan konsumsi energi rumah tangga. “Selama selisih harga produk energi hijau masih lebih mahal dibanding produk konvensional, adopsinya akan lambat kecuali ada insentif kuat dari pemerintah,” ujar Fahmy dalam sebuah forum kebijakan energi.

Artinya, sebaik apa pun narasi keberlanjutan yang dibangun, mayoritas konsumen tetap akan berhitung secara ekonomi.

TrenAsia mencoba membuat simulasi sederhana. Jika seorang pengendara mengonsumsi 150 liter BBM per bulan:

Menggunakan Pertamax:

• 150 × Rp16.250
  = Rp2.437.500

Menggunakan Pertamax Green:

• 150 × Rp17.000
  = Rp2.550.000

Selisih:
Rp112.500 per bulan

Dalam setahun:
Rp1,35 juta

Bagi sebagian konsumen kelas menengah, angka itu cukup besar untuk membuat pilihan menjadi sangat rasional.

Paradoks Besar Transisi Energi Indonesia

Di sinilah ironi muncul. Pemerintah mendorong dekarbonisasi. Pertamina memperkenalkan BBM yang lebih hijau. Namun struktur harga justru membuat konsumen diberi sinyal yang berlawanan. Kalau ingin lebih ramah lingkungan, konsumen malah harus bayar lebih mahal.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, berulang kali menekankan transisi energi tidak akan berjalan optimal bila sinyal harga tidak mendukung.

“Transisi energi membutuhkan insentif ekonomi yang tepat. Kalau harga energi bersih lebih mahal tanpa dukungan kebijakan, penetrasinya akan lambat,” ujar Fabby dalam sebua diskusi transisi energi belum lama ini.

Indonesia Sudah Keluar Biaya Besar untuk Bioetanol

Yang membuat isu ini lebih kompleks, Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan biaya besar untuk membangun ekosistem biofuel.

Selama bertahun-tahun pemerintah mendorong:

• pengembangan bioetanol,
• insentif industri berbasis tebu,
• riset pencampuran bahan bakar,
• penguatan rantai pasok biomassa.

Namun bioetanol Indonesia masih menghadapi persoalan struktural. Pertama, pasokan bahan baku belum stabil. Produksi gula nasional sendiri masih belum mencukupi kebutuhan domestik.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan konsumsi gula nasional berada di kisaran 6–7 juta ton per tahun, sementara produksi domestik masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.

Artinya, jika bioetanol sangat bergantung pada tebu, Indonesia menghadapi kompetisi penggunaan lahan dan bahan baku. Kedua, skala produksi bioetanol masih terbatas. Skala kecil berarti biaya produksi per liter masih tinggi. Akibatnya, harga jual akhir sulit kompetitif.

Kenapa Biodiesel Lebih Berhasil daripada Bioetanol?

Indonesia jauh lebih sukses di biodiesel dibanding bioetanol. Program biodiesel berjalan lebih agresif:

• B20
• B35
• menuju B50

Hal ini tak lepas dari subsidi dan dukungan fiskal. Program biodiesel sawit mendapat dukungan besar dari BPDPKS melalui pungutan ekspor sawit yang digunakan untuk menutup selisih harga biodiesel dan solar fosil.

Dengan kata lain, konsumen tidak menanggung seluruh biaya transisi. Pada bioetanol, dukungan semacam itu belum sekuat biodiesel. Akibatnya, harga produk hijau langsung diteruskan ke konsumen.

Subsidi Perlu Terus Didorong

Jika pemerintah serius mendorong Pertamax Green sebagai instrumen transisi energi, ada pertanyaan yang sulit dihindari: Haruskah produk hijau disubsidi? Banyak negara memilih ya.

Amerika Serikat, Brasil, dan Uni Eropa memberi berbagai insentif untuk:

• biofuel,
• EV,
• energi surya,
• teknologi rendah karbon.

Tujuannya sederhana, menurunkan harga awal agar konsumen mau berpindah. Tanpa itu, transisi berjalan terlalu lambat.

Menurut World Bank, salah satu hambatan terbesar transisi energi di negara berkembang adalah tingginya green premium, selisih harga antara produk hijau dan produk konvensional. Pertamax Green hari ini menunjukkan green premium itu secara sangat jelas.

Bukan Sekadar Soal BBM

Kasus Pertamax Green menceritakan sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar soal BBM, tapi gambaran dilema transisi energi Indonesia.

Di satu sisi, negara ingin:

• menurunkan emisi,
• mengurangi impor energi,
• membangun ekonomi hijau.

Di sisi lain, masyarakat masih sangat sensitif terhadap harga. Selama harga menjadi faktor utama, pasar akan memilih opsi termurah. Karena itu, pertanyaan terbesar transisi energi Indonesia mungkin bukan “Apakah kita punya teknologi hijau?” Melainkan “Siapa yang akan membayar biaya transisinya?”