Mengenal Soemitro sampai Mubyarto, Peletak Dasar Ekonomi Pancasila

JAKARTA, TRENASIA.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman pembangunan ekonomi nasional. Prabowo menekankan keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga dari pemerataan hasil pembangunan.

Dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026, Presiden menegaskan  pembangunan ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak mengejar angka pertumbuhan semata. 

"Selama beberapa dasawarsa terakhir Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata? sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang," kata Prabowo, dikutip dari Antara.

Menurut Prabowo, rakyat harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan. Untuk itu, ekonomi Indonesia harus berlandaskan prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita."
Pernyataan tersebut muncul pada saat yang menarik. Pasar saham Indonesia masih berjuang keluar dari tekanan, nilai tukar rupiah sempat menyentuh titik terlemah sepanjang sejarah terhadap dolar AS, dan pemerintah baru saja memperkuat peran Danantara sebagai pengelola aset strategis negara.

Di tengah situasi itu, istilah "Ekonomi Pancasila" kembali digaungkan. Namun, apa sebenarnya Ekonomi Pancasila? Siapa tokoh yang pertama kali merumuskan gagasan tersebut?

Berikut tiga nama yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Ekonomi Pancasila di Indonesia.

1. Mubyarto: Bapak Ekonomi Pancasila

Jika ada satu nama yang paling identik dengan Ekonomi Pancasila, maka jawabannya adalah Mubyarto.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menjadi tokoh pertama yang merumuskan konsep Ekonomi Pancasila secara sistematis dalam dunia akademik.

Pada pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada 19 Mei 1979 yang berjudul Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, Mubyarto menawarkan jalan tengah antara kapitalisme liberal dan sosialisme.

Menurutnya, sistem ekonomi Indonesia tidak seharusnya meniru sepenuhnya model Barat maupun blok sosialis.

Sebaliknya, ekonomi Indonesia harus dibangun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri.

Beberapa prinsip utama yang diperjuangkan Mubyarto meliputi:

• gotong royong,
• pemerataan kesejahteraan,
• peran koperasi,
• perlindungan usaha kecil,
• serta penolakan terhadap praktik monopoli dan eksploitasi.

Dalam berbagai tulisannya, Mubyarto juga memperkenalkan konsep "ekonomi rakyat", yakni aktivitas ekonomi yang bertumpu pada petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM.

Ketika pemerintah berbicara tentang penguatan koperasi, UMKM, hilirisasi, dan pemerataan pembangunan di luar Jawa, sebagian besar gagasan tersebut memiliki akar yang dekat dengan pemikiran Mubyarto.

Di tengah meningkatnya konsentrasi kekayaan dan dominasi korporasi besar dalam ekonomi global, pertanyaan yang diajukan Mubyarto hampir 50 tahun lalu masih terasa relevan: Apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh masyarakat luas?

2. Soemitro Djojohadikusumo: Arsitek Ekonomi Modern Indonesia

Nama kedua justru menghadirkan ironi yang menarik. Soemitro Djojohadikusumo adalah salah satu ekonom paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern.

Ia pernah menjabat Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian pada berbagai periode pemerintahan.

Soemitro juga dikenal sebagai salah satu arsitek pembangunan ekonomi Indonesia pascakemerdekaan dan ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

Berbeda dengan Mubyarto, pendekatan Soemitro lebih pragmatis dan teknokratis. Ia percaya bahwa Indonesia membutuhkan:

• investasi besar,
• industrialisasi,
• transfer teknologi,
• dan kerja sama dengan modal asing untuk mempercepat pembangunan.

Pemikiran Soemitro menjadi fondasi berbagai kebijakan industrialisasi Indonesia sejak era 1950-an hingga Orde Baru. Banyak ekonom menyebutnya sebagai pelopor strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan (growth-oriented development).

Di sinilah ironi sejarah muncul. Prabowo saat ini sering menekankan kemandirian ekonomi, penguatan koperasi, dan ekonomi kerakyatan. Sementara Soemitro dikenal sebagai tokoh yang membuka ruang lebih besar bagi investasi asing sebagai mesin pertumbuhan.

Namun kedua pendekatan tersebut dianggap tidak selalu bertentangan. Tantangan Indonesia saat ini justru bagaimana menyeimbangkan investasi besar dengan pemerataan manfaat ekonomi.

Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika pemerintah mendorong proyek hilirisasi, pembangunan industri strategis, dan pengelolaan aset negara melalui Danantara.

3. Sri-Edi Swasono: Penjaga Pasal 33

Jika Mubyarto adalah perumus Ekonomi Pancasila, maka Sri-Edi Swasono bisa disebut sebagai penjaga paling konsisten gagasan tersebut.

Ekonom yang juga menantu Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta ini selama puluhan tahun dikenal sebagai pengkritik keras neoliberalisme dan liberalisasi ekonomi yang dianggap berlebihan.

Bersama Abdul Madjid, Sri-Edi menulis buku Wawasan Ekonomi Pancasila pada 1998, tepat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan memasuki era Reformasi. Menurut Sri-Edi, Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar norma hukum, melainkan panduan pembangunan ekonomi nasional.

Ia berulang kali mengingatkan bahwa:

• sumber daya strategis harus dikuasai negara,
• ekonomi tidak boleh dibiarkan sepenuhnya dikendalikan pasar,
• dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama pembangunan.

Perdebatan mengenai peran negara dalam ekonomi kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir.

Mulai dari hilirisasi nikel, pembentukan Danantara, penguatan BUMN, hingga program makan bergizi gratis menunjukkan negara kembali mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi.

Pendukung pendekatan ini melihatnya sebagai implementasi semangat Pasal 33. Namun para kritikus mengingatkan pentingnya tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas agar intervensi negara tidak menciptakan inefisiensi baru.

Apa Sebenarnya Ekonomi Pancasila?

Meski memiliki pendekatan berbeda, ketiga tokoh tersebut bertemu pada satu titik penting. Mereka sama-sama percaya bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan.

Ekonomi harus menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata. Dalam konteks modern, Ekonomi Pancasila dapat dipahami sebagai upaya mencari keseimbangan antara:

• efisiensi pasar,
• peran negara,
• dan keadilan sosial.

Inilah yang membuat gagasan tersebut terus muncul dalam berbagai pemerintahan, termasuk saat Indonesia menghadapi tantangan baru seperti transformasi digital, hilirisasi industri, transisi energi, hingga ketimpangan ekonomi.

Lebih dari sekadar konsep akademik, Ekonomi Pancasila pada dasarnya menjawab pertanyaan yang masih relevan hingga hari ini: Untuk siapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi diciptakan? Bagaimana memastikan manfaatnya tidak hanya dinikmati segelintir orang?